Di tengah disrupsi informasi, produksi narasi yang bersifat hoax, ujaran kebencian dan bertendensi memecah belah kohesi sosial, merupakan suatu keniscayaan. Peran media dan jurnalis, berada pada posisi ironi, terjerembab diantara dua persimpangan, antara melanggengkan produksi konten yang tidak bertanggung jawab atau menjadi agen untuk menyuarakan semangat inklusivitas, keberagaman, dan toleransi untuk menjaga kohesi sosial. Tak hanya itu, di sisi lain, kerja jurnalis terancam dengan keberadaan UU ITE yang selama ini sering menjadi alat represi dan pembungkaman terhadap jurnalis
SETARA Institute memandang bahwa penyuaraan atas isu-isu toleransi, keberagaman dan inklusivitas merupakan ikhtiar tak berujung. Berkaca pada pola yang umum terjadi, pelaksanaan pemilu merupakan situasi yang rentan, dan dapat memicu masifnya produksi konten yang justru memicu keterbelahan, yang bahkan berujung pada tindakan persekusi terhadap kelompok-kelompok tertentu, semisal kelompok minoritas agama, gender, ras, dan sebagainya.
Sebagai bagian dari agenda untuk melakukan moderasi atas konten dan pemberitaan publik yang lebih berperspektif toleran, inklusif, dan damai, SETARA Institute bersama dengan Konsorsium INKLUSI mengadakan “Pelatihan Jurnalisme Inklusif, yang diadakan pada 14-16 Agustus 2023, di Yogyakarta. Pada periode ini SETARA Institute mengundang 30 Jurnalis yang berasal dari berbagai daerah, seperti Aceh, Pontianak, Medan, Sumbawa, Makassar, Palu dan Pulau Jawa.
Jurnalisme inklusif melatih individu jurnalis untuk mengarusutamakan inklusivitas dalam produksi konten berita, siaran dan gambar sekaligus mendorong kebijakan redaksi yang inklusif, memperkuat pencegahan intoleransi, politisasi identitas dan kontributif pada penguatan demokrasi di Indonesia.
Dalam paparannya, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menyampaikan bahwa jurnalisme inklusif merupakan praksis jurnalisme yang muncul dan dikembangkan untuk memberikan keragaman suara di ranah media. Sebagai sebuah konsep, jurnalisme inklusif tidak bisa dipisahkan dari paradigma tentang “keragaman,” “kesetaraan,” “representasi sosial,” dan “inklusivitas.” Ia juga menambahkan bahwa Dewan Pers telah menerbitkan Peraturan Dewan Pers No: 02/PERATURAN-DP/XI/2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman. Peraturan ini dapat menjadi dasar dan pedoman bagi para jurnalis untuk meliput isu-isu toleransi dan keberagaman.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menyampaikan bahwa potensi segregasi dan sentimen terhadap kelompok minoritas agama dan gender akan semakin mengkhawatirkan menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Berdasarkan penelitian dan laporan SETARA Institute, menunjukkan bahwa tren persekusi atas kelompok minoritas agama selalu saja terjadi. Terbatasnya ruang-ruang untuk menyampaikan cerita dari kelompok minoritas, justru menjadi pemicu menguatnya mata rantai kebencian dan stigma yang melekat pada mereka. Peran media dan jurnalis, diharapkan mampu menjadi jaringan strategis yang mendukung ekosistem toleransi.
Narahubung:
Nabhan Aiqani, Peneliti SETARA Institute (0813 6772 1163)
Sayyidatul Insiyah, Peneliti SETARA Institute (0895 36691 5954)