Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap belum dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Isu pengungkapan kasus HAM disebut hanya dijadikan isu kampanye oleh Jokowi.
“Kalau hari ini Jokowi belum berbuat apa-apa untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, tidak ada bedanya dengan masa lalu. Karena belum ada pembeda antara masa lalu dan masa kini,” ujar Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani di kantor Amesty International Indonesia, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).
Hasani menyesalkan isu-isu soal HAM yang dijadikan janji kampanye Jokowi pada Pilpres 2014 belum dapat dipenuhi secara maksimal. “Kami sangat menyesalkan isu HAM hanya menjadi kapital politik Jokowi untuk menghimpun dukungan politik pada kontestasi Pilkada 2014 lalu dengan sejumlah janji dan bangunan narasi dalam Nawacita yang begitu indah. Tetapi di tahun ke-3, tidak ada sesuatu yang signifikan yang saya kira diperbuat oleh Presiden,” jelasnya.
“Oleh karena itu, kami di sini untuk mengingatkan dan terus menagih janji itu,” imbuh Hasani.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyoroti soal kinerja Unit Kerja Presiden untuk Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-Pancasila). Dia mengingatkan mulai banyaknya aksi intoleransi serta aksi politik penyeragaman dan politik identitas.
“Hari ini obat penawar yang ditawarkan Presiden adalah Pancasila. Tapi seperti apa? Kita belum pernah mendengar kecuali adanya sejumlah kegiatan dilakukan oleh UKP Pancasila dan juga upaya pemberian penghargaan keteladanan terhadap mereka yang berprestasi,” ucapnya.
Namun munculnya Perppu Ormas dianggap telah menghapus makna Pancasila karena terjadi pembubaran dan stigma di masyarakat.
“Sangat berbahaya kalau UKP-PIP bekerja dengan simbol-simbol sebagai alat penundukan. Kenapa? Dulu orang dikatakan anti-Pancasila takut semua dan hari ini tampaknya gejala itu mulai muncul,” ujar Hasani.
Sementara itu, peneliti KontraS Feri Kusuma juga mengingatkan kasus pelanggaran berat, seperti Tragedi Tanjung Priok yang akan berusia 33 tahun pada 12 September 2017. Menurutnya, Presiden Jokowi banyak memberikan janji-janji politik soal penegakan HAM dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
“Tiga tahun ini belum ada arah positif terkait penyelesaian pelanggaran berat HAM,” tukasnya.
(fiq/elz)
Muhammad Taufiqqurahman
Source: detikNews