Press Release

SIARAN PERS DISKUSI MEDIA SETARA Institute, 7 November 2019 Presiden Joko Widodo telah membentuk dan mengumumkan Kabinet Indonesia Maju. Di luar pro kontra yang terjadi sebagai respons atas komposisi para pembantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan, penting untuk dicatat bahwa Pemerintah memberikan perhatian khusus atas agenda penanganan ancaman terhadap Pancasila, seperti radikalisme—yang belakangan diusulkan Presiden untuk dikonsepsikan sebagai manipulator agama. Bersamaan ... Read More »

RINGKASAN EKSEKUTIF JALAN SUNYI REFORMASI TNI Human Security dan Security Sector Reform SETARA Institute 8/10/2019 Istilah Reformasi TNI (Tentara Nasional Indonesia) awalnya muncul pada masa reformasi 1998, sebagai isu yang terkait dengan upaya reformasi internal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Munculnya istilah ini merupakan respons kalangan TNI terhadap desakan publik atas penghapusan peran politik dan ekonomi TNI serta akuntabilitas institusi ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute 25/09/2019 Gelombang gerakan mahasiswa di beberapa daerah dalam satu pekan terakhir yang memprotes sejumlah RUU kontroversial, disikapi secara dingin oleh elemen negara. Presiden Jokowi dan DPR memang telah bersepakat menunda pengesahan 4 RUU yang diprotes mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya. Tetapi aspirasi lain yang disuarakan mahasiswa seperti tuntutan penerbitan Perppu yang menganulir UU KPK hasil ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 17/9/2019. Rencana pengesahan revisi UU KPK hari ini dan revisi KUHP pada 25 September 2019 adalah praktik terburuk legislasi dalam sejarah parlemen Indonesia pascareformasi. Selain cacat formil, proses pembahasan UU KPK sama sekali tidak melibatkan stakeholders yang justru akan menjalankan UU KPK, padahal KPK adalah institusi yang paling terkena dampak dari keberlakuan UU hasil revisi ini. Legislasi yang ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute 21/08/2019 Penyikapan pemerintah atas menguatnya rasisme terhadap warga Papua dan aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, menggambarkan ketidakmampuan (unable) atau keengganan (unwilling) pemerintah untuk memahami Papua secara utuh dan mengatasi persoalan secara mendasar. Anjuran bersabar dan saling memaafkan serta seremoni pertemuan elit daerah bisa saja mendinginkan suasana dan membangun kondusivitas sementara di Papua. Tetapi, sepanjang persoalan mendasar Papua ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute 19/8/2019 Aksi protes yang menjalar di Manokwari, Papua Barat dan di Jayapura, Papua, yang terjadi hari ini (19/8) adalah kebebasan berekspresi dan perlawanan terhadap dehumanisasi masyarakat Papua yang berkepanjangan. Meskipun aksi pembakaran sejumlah gedung tidak dapat dibenarkan, tetapi aksi tersebut menggambarkan tentang bagaimana politik rasial yang dipelihara negara menimbulkan bahaya berkelanjutan. Peringatan Hari Kemanusiaan Internasional, yang ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 18 Agustus 2019 KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI 2018-2019 Manajemen Peradilan Membaik Karya Hakim Biasa Saja dan Minim Putusan Progresif SETARA Institute telah melakukan penelitian atas Putusan Mahkamah Konstitusi untuk periode 10 Agustus 2018 hingga 10 Agustus 2019, sebagai bagian dari partisipasi perayaan Hari Konstitusi, 18 Agustus. Penelitian ini bertujuan mempelajari kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dan mendorong kepatuhan ... Read More »

Pengakuan Kivlan Zen Negara Bertanggung jawab atas Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1998 Informasi mengenai kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil pada tahun 1998 kembali muncul ke ruang publik. Pengakuan Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, sebagaimana dalam gugatannya kepada Menteri Koordinator Hukum dan HAM Wiranto melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengakuan Kivlan telah memperkuat temuan Komnas ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute 13 Agustus 2019 Obesitas Perda dan Produk Hukum Daerah Intoleran-Diskriminatif Jokowi Perlu Wujudkan Pusat Legislasi Nasional Pada September 2018-Februari 2019, SETARA Institute melakukan penelitian tentang dampak produk hukum daerah yang berpotensi diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di Jawa Barat dan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji 91 produk hukum daerah di Jawa Barat dan 24 ... Read More »

Buku adalah salah satu ciri peradaban manusia sebagai instrumen yang mendokumentasikan ilmu pengetahuan yang atas dasar apapun tidak bisa dibatasi, dibredel, bahkan dilarang, baik oleh individu maupun oleh negara. Ada hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi yang melekat pada diri penulis buku. Ada pula hak atas manfaat ilmu pengetahuan yang melekat pada publik sebagai manusia pembelajar. Di tengah kebutuhan meningkatkan ... Read More »

Ihwal Koopssus Eskalasi aksi terorisme yang semakin besar, memang berpotensi melahirkan situasi yang sudah berada diluar kapasitas Kepolisian untuk menanganinya (beyond capability), sehingga membutuhkan bantuan TNI dalam penanganannya. Namun, Koopssus harus digunakan untuk membantu dan berada dibawah koordinasi Polri dengan kerangka integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu). Sebagai bagian dari TNI, kebijakan dan keputusan politik negara sesuai dengan ... Read More »