Press Release

Tidak Ambil Langkah Solutif, Pemerintah Bisa Dianggap ‘Menikmati’ Sikap Koersif Warga

SETARA Institute tengah menyelenggarakan launching indeks kinerja HAM selama periode pertama Jokowi di Jakarta (10/12/2019). Foto: SETARA Institute.

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 31 Mei 2020 Penggagalan yang berlanjut tindakan teror atas rencana diskusi yang seharusnya digelar pada 29 Mei 2020 oleh Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), merupakan bentuk persekusi atas kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat, yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia. Pemasungan kebebasan ini adalah bentuk penghancuran literasi dan ilmu pengetahuan yang berdampak buruk pada ... Read More »

Negara Harus Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara Melalui UU Kekarantinaan Kesehatan

Illustrasi: SETARA Institute

Siaran Pers SETARA Institute 31/03/2020 Rencana Presiden Jokowi untuk menerapkan pembatasan sosial (physical distancing) yang disertai dengan kebijakan darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19 mencerminkan watak pemerintah yang ingin menggunakan jalan pintas dalam mengatasi wabah Covid-19 tanpa memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara melalui Perppu No. 23/1959 Tentang Keadaan Bahaya, karena Perppu tersebut tidak mengatur kewajiban pemerintah terkait ... Read More »

Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Paniai, Ujian Kasus Aktual bagi Jokowi

Ketua SETARA Institute Hendardi memberikan pendapat dalam acara Konferensi Press SETARA Institute Tentang Percepatan Pengesahan RUU Antiterorisme di SETARA Institute, Jakarta (10/07/2017). Foto: (SETARA Institute)

Klaim bahwa selama kepemimpinan Jokowi tidak pernah lagi ada pelanggaran HAM berat, sebagaimana disampaikan Menkopolhukam, Mahfud MD (13/12/2019 dan 14/12/2019) terbantahkan oleh pengumuman Komnas HAM yang dalam Rapat Paripurna memutuskan bahwa kasus Paniai merupakan pelanggaran HAM berat (Senin, 17/2/20120). Kasus ini terjadi pada 7-8 Desember 2014, persis di bulan kedua setelah Jokowi mengucapkan sumpah sebagai presiden pada 2014. Terlepas validitas ... Read More »

Soal HAM dan Intoleransi, Jokowi Harus Jawab Harapan Publik

Ketua SETARA Institute, Hendardi. (Foto: SETARA Institute)

Pernyataan Presiden Jokowi, sebagaimana dimuat laman www.bbc.com, 13/2/2020, tentang prioritas agenda pemerintahannya, menunjukkan bahwa nyaris tidak ada harapan bagi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi yang menjalar di tengah masyarakat, di sekolah, kampus dan bahkan di tubuh aparatur sipil negara serta TNI/Polri. Diletakkannya HAM sebagai bukan agenda prioritas oleh presiden juga menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki pengetahuan holistik ... Read More »

Pemerintah Tunduk Pada Kelompok Intoleran

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. (Foto: jpnn.com)

Siaran Pers SETARA Institute, 13 Februari 2020 Pemerintah cenderung tidak memiliki keberpihakan terhadap kelompok minoritas yang menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Hal itu dapat dibaca dari pernyataan terbaru Mahfud MD, Menkopolhukam, kepada media. Mahfud mengklaim bahwa kasus penolakan musala di Tumaluntung, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dan penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau. Menkopolhukam kepada ... Read More »

Wacana Reduksi Agama Nyata, Kepala BPIP Mesti Optimalkan Kinerja

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. (Foto: repelita.com)

Siaran Pers SETARA institute, 13 Februari 2020: Kepala BPIP, Prof Yudian Wahyudi, melontarkan pernyataan publik yang mengguncang jagat wacana di Republik. Dalam suatu wawancara dengan sebuah media online pada hari Rabu (12/2), Yudian mengatakan, “Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan.” ... Read More »

Sembilan Pernyataan SETARA Institute Mengenai Isu Eks-ISIS

SETARA Institute memaparkan laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan selama tahun 2017 saat konferensi pers di Jakarta, Senin (15/1/2018). (Foto: SETARA Institute)

Siaran Pers SETARA Institute, 7 Februari 2020: Rencana pemulangan warga eks-ISIS ke Indonesia sedang menjadi polemik. Opini publik yang mainstream di media sosial cenderung khawatir, bahkan menolak, pemulangan warga Indonesia eks-ISIS terkait dengan potensi ancaman radikalisme bahkan idelogi ekstremisme kekerasan (violent extremism) yang akan ditularkan mereka ke dalam negeri. Sedangkan pemerintah belum satu sikap. Menteri Agama cenderung menginginkan pemulangan, sementara ... Read More »

11 Agenda Prioritas dalam Pemajuan KBB dan Penguatan Kebinekaan

SETARA Institute menggelar Diskusi Publik dan Media dengan tema "Kondisi dan Proyeksi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan" pada Selasa (7/1/2020) di Jakarta.

SIARAN PERS SETARA Institute for Democracy and Peace 11 Agenda Prioritas dalam Pemajuan KBB dan Penguatan Kebinekaan Jakarta, 7 Januari 2020 Secara faktual perapuhan kebinekaan selama ini sangat kasat mata. Hal itu bisa ditandai dengan masih tingginya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dan semakin terbukanya ekspresi konservatisme dan narasi intoleransi. Peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB merupakan salah satu persoalan yang mesti ... Read More »

PERKEMBANGAN TERAKHIR PENOLAKAN IBADAH DAN PERAYAAN NATAL BERSAMA-SAMA

SETARA Institute menggelar Konferensi Pers mengenai "PERKEMBANGAN TERAKHIR PENOLAKAN IBADAH
DAN PERAYAAN NATAL BERSAMA-SAMA" pada Sabtu (21/12/2019) di Jakarta. Foto: SETARA Institute.

PERS RILIS PERKEMBANGAN TERAKHIR PENOLAKAN IBADAH DAN PERAYAAN NATAL BERSAMA-SAMA PUSAKA Foundation ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menginformasikan adanya penolakan dan atau pelarangan serta tidak memberikan izin melaksanakan ibadah dan perayaan natal secara bersama-sama yang selama ini terjadi di dua lokasi pada dua kabupaten (Dharmasraya dan Sijunjung), namun tidak terpublikasikan. Terkait dengan kasus penolakan atau ... Read More »

Pemajuan Toleransi di Daerah: Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

Direktur Riset SETARA Institute tengah memaparkan Pemajuan Toleransi di Daerah: Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam acara Konferensi Pers yang diselenggarakan pada hari ini Minggu, (24/11/2019). Turut serta juga perwakilan dari rekan-rekan 10 Kota Indeks Kota Toleran dan Civil Society Organization. Dari kiri ke kanan ada Aktivis Masyarakat Sipil Aceh, Norma Manalu, Ketua FKUB Kota Bogor,  Hasbulloh,  Direktur Riset SETARA Institute, Halili, Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipopos, Ketua FKUB Kota Salatiga, K.H. Noor Rofiq. (Foto: SETARA Institute)

Siaran Pers SETARA Institute Pemajuan Toleransi di Daerah: Input untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Jakarta, 24 November 2019 Pemerintahan baru periode kedua Presiden Joko Widodo menunjukkan concern yang tinggi terhadap isu penanganan radikalisme dan pemajuan toleransi. Namun demikian, sejauh ini yang ditampilkan oleh beberapa menteri baru di depan publik, khususnya Menteri Agama, menunjukkan belum baiknya indikator dan perspektif ... Read More »

MERAWAT KEMAJEMUKAN DAN MEMPERKUAT NEGARA PANCASILA

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Hak Asasi Manusia

Siaran Pers SETARA Institute Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tantangan dalam Merawat Kemajemukan dan Memperkuat Negara Pancasila Jakarta, 11 November 2019 Hingga detik ini, SETARA Institute telah mengeluarkan 12 Laporan Kondisi Kebebasan/Berkeyakinan (KBB) sejak pertama kali disusun pada tahun 2007, yang dilatarbelakangi oleh kondisi KBB yang belum mendapat jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang masih ... Read More »