JAKARTA,SEUARAINVESTOR.COM – Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai turunan atas revisi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melalui penetapan UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Perpres yang ditandatangani pada 11 Juli 2024 oleh Presiden Jokowi, mendapatkan ... Read More »
Berita
USULAN MENCABUT LARANGAN TNI BERBISNIS, PROFRESIONALITAS PRAJURIT DIPERTANYAKAN
REVISI Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mengalami penambahan muatan-muatan pasal usulan perubahannya. Dari semula hanya dua Pasal, yakni Pasal 47 mengenai jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai batas usia dinas keprajuritan, kini bertambah dengan Pasal 39 mengenai larangan bagi prajurit TNI melalui surat Panglima TNI terhadap Menko Polhukam. Usulan Pasal lainnya tersebut masuk dalam RUU ... Read More »
KPU JAWA BARAT BERKOMITMEN LIBATKAN KELOMPOK MARJINAL DALAM PILKADA 2024
HASANAH.ID – Jabar. Koalisi ASPIRASI Jabar bersama SETARA Institute menggelar kunjungan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Juni 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memperjuangkan inklusi dan partisipasi kelompok-kelompok marjinal dalam Pilkada 2024. Dalam pertemuan tersebut, Koalisi ASPIRASI Jabar yang diwakili oleh kelompok disabilitas dan organisasi masyarakat sipil lainnya, bertemu dengan Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi, ... Read More »
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL KUNJUNGI KPU SULSEL, BAWA ISU MARJINAL DI PILKADA 2024
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Setara Institute bersama Koalisi Aspirasi (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demokrasi) Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim inklusi terhadap kelompok ninoritas dan marjinal, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menindaklanjuti hasil kegiatan bersama beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS), Setara Institute bersama Koalisi Aspirasi Sulsel melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum ... Read More »
TERIMA KUNJUNGAN KOALISI ASPIRASI SULSEL, KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN BERKOMITMEN MASUKKAN ISU KELOMPOK MARJINAL DALAM MOMENTUM PILKADA 2024
JAKARTA, GOSULSEL.COM — Setara Institute bersama Koalisi Aspirasi (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demokrasi) Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim inklusi terhadap kelompok minoritas dan marjinal, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menindaklanjuti hasil kegiatan bersama beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS), Setara Institute bersama Koalisi Aspirasi Sulsel melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah ... Read More »
SETARA INSTITUTE DUKUNG PERANCANGAN PERPRES RAN PE LIBATKAN PUBLIK
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebagai bentuk dukungan, Setara Institute menggelar diskusi bertajuk, “Menghimpun Gagasan Keberlanjutan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Jilid 2” di Jakarta, Selasa (2/7/2024). Diskusi ini bertujuan menghimpun masukan terkait penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekatremisme (RAN PE) Jilid 2 yang sedang disusun BNPT. Juga, untuk memperkuat argumentasi RAN PE jilid 2. Hadir dalam ... Read More »
AKSI TEROR TURUN 89%, PERPRES RAN PE DINILAI AMPUH CEGAH RADIKALISME
Jakarta, Beritasatu.com – Setara Institute mendukung penerapan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekatremisme (RAN PE) fase II yang sedang disusun BNPT. Menurut peneliti Setara Institute Sayyidatul Insiyah pasca-diberlakukannya Perpres RAN PE, Indonesia berhasil meraih sejumlah pencapaian, di antaranya, aksi teror di Indonesia mengalami penurunan lebih dari 89% selama 2018-2023 berdasarkan data BNPT. “Indonesia berhasil mendapat perhatian ... Read More »
SETARA INSTITUTE CATAT 329 PELANGGARAN KBB SEPANJANG 2023
Jakarta, CNN Indonesia — SETARA Institute mencatat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) sepanjang tahun 2023. Angka tersebut naik signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 175 peristiwa dengan 333 tindakan. Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan menuturkan dari 329 tindakan pelanggaran dimaksud, sebanyak 114 di antaranya dilakukan oleh aktor negara, dan 215 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara. “Temuan ... Read More »
PENDETA GILBERT DILAPORKAN ATAS DUGAAN PENISTAAN AGAMA – PERLUKAH DIPROSES SECARA PIDANA?
Pendeta Gilbert Lumoindong tengah menghadapi dua laporan polisi atas dugaan penistaan agama setelah khotbahnya yang dianggap menyinggung umat Islam viral di media sosial. Setara Institute dan pakar hukum pidana Universitas Indonesia mengingatkan agar penegak hukum tidak memproses kasus ini semata-mata karena tekanan massa. Gilbert kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Kongres Pemuda Indonesia pada Sabtu (20/04) atas tuduhan penistaan ... Read More »
MENGHIDUPKAN KEMBALI DWIFUNGSI TNI LEWAT RPP MANAJEMEN ASN, SETARA INTITUTE: MENGKHIANATI AMANAT REFORMASI
Sabtu, 16 Maret 2024 jpnn.com, JAKARTA – Upaya membangun reformasi TNI kerap kali mengalami gangguan melalui perluasan penempatan TNI pada jabatan sipil di luar ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan penempatan tersebut memicu pelembagaan rutinitas penempatan prajurit-prajurit, terutama perwira pada jabatan-jabatan yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Padahal urusan-urusan pada jabatan ... Read More »
SETARA INSTITUTE SEBUT TNI-POLRI ISI JABATAN ASN AKAN HIDUPKAN DWIFUNGSI ABRI: KHIANATI REFORMASI
Sabtu, 16 Maret 2024 JAKARTA, KOMPAS.TV – Setara Institute memberikan sorotan tajam terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), khsusunya terkait aturan mengenai prajurit TNI dan Polri bisa mengisi jabatan ASN. Setara Institute menilai diizinkannya anggota TNI dan Polri menduduki jabatan ASN justru akan menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI. “Konsekuensi yang ditimbulkan atas penempatan TNI/Polri pada jabatan ... Read More »