Berita

Penolakan Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme

Kedua dari kanan, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan, Ikhsan Yosarie tengah berbicara dalam konferensi pers Koalisis Masyarakat Sipil terkait wacana Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber di Jakarta pada Minggu, (18/8/2019). Foto: SETARA Institute

Ikhsan Yosarie Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Kontroversi pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme cenderung disimplifikasi ke dalam narasi subyektif berupa suka-tidak suka, benci-tidak benci, untung-rugi, pro-kontra terorisme, dan upaya penghalang-halangan. Bahkan, dalam narasi lebih jauh, wacana tersebut malah menyasar persoalan komunisme, perlindungan hak asasi teroris, dan anggaran. Wacana tersebut dapat ditemukan dalam pelbagai kolom komentar, ... Read More »

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Jauhi Semangat Reformasi

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie. (Foto: SETARA Institute)

JAKARTA – Derasnya penolakan terhadap Rancangan Peraturan Presiden (Perpes) pelibatan TNI dalam memberantas aksi terorisme dilatarbelakangi konstitusi dan semangat menjaga Reformasi TNI. Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie mengungkapkan setidaknya dua persoalan mencerminkan latarbelakang penolakan tersebut, yaitu karena ketiadaan pengaturan keputusan dan kebijakan politik negara dan kerangka criminal justice system dalam RPerpres tersebut. Ketiadaan pengaturan kebijakan dan keputusan politik negara ... Read More »

Tak Semua Penanganan Terorisme Perlu Bantuan Militer

Foto: https://hukamnas.com/

Jakarta, Beritasatu.com – Ancaman aksi terorisme selama ini bersifat fluktuatif dan situasional. Bantuan militer tidak dibutuhkan manakala kepolisian masih mampu mengatasi gangguan terorisme. “Eskalasi terorisme yang bersifat fluktuatif tentu membuat tenaga militer tidak selalu dibutuhkan secara terus-menerus dalam penanganannya. Kapasitas Polri pada eskalasi tertentu mampu mengakomodir,” kata peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie, di Jakarta, Minggu (31/5/2020). Menurutnya, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas ... Read More »

Jokowi Diminta Bentuk Utusan Khusus Papua untuk Redam Konflik

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani memberikan keterangan kepada wartawan terkait temuan produk hukum diskriminatif di beberapa daerah pada Selasa, (13/08/2019) di Jakarta. (Foto: SETARA Institute)

SETARA Institute mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka upaya berbasis kemanusiaan untuk warga Papua. Langkah itu bisa dimulai dengan membentuk utusan khusus Presiden ke Papua. “Utusan khusus itu untuk membangun komunikasi konstruktif dan sikap saling percaya dan memahami (mutual understanding) sebagai basis dialog Jakarta-Papua,” kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani, Rabu (21/8). Menurutnya, dengan jalan dialog bisa mengurangi ... Read More »

Jokowi Diminta Bentuk Utusan Khusus untuk Dialog Jakarta-Papua

Jakarta – Kondisi keamanan terkait Papua mengemuka. Pemerintah telah membahas penambahan pasukan untuk mengamankan objek vital pada dua provinsi di Papua. Kini pemerintah juga didorong untuk menggencarkan upaya dialog selain upaya pengamanan. Lembaga pemerhati demokrasi dan hak asasi manusia, Setara Institute, mendorong Presiden Jokowi untuk membuka upaya berbasis kemanusiaan untuk warga Papua. Caranya adalah membentuk utusan khusus untuk Papua. “Langkah ini bisa dimulai dengan membentuk dan ... Read More »