Berita

 Oleh: Ikhsan Yosarie (Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute) Penempatan TNI di pelbagai jabatan sipil pada periode 2 pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu mendapat perhatian serius. Beberapa hari lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, diketahui telah mengangkat satu Perwira Tinggi aktif (Berpangkat Brigjen) sebagai Staf Khusus Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-Isu Strategis. Disebutkan Menparekraf, pengangkatan ... Read More »

SETARA Institute, Jakarta Konteks kerukunan antar suku, agama, ras dan antargolongan atau yang populer disingkat SARA, menjadi bahasan yang menonjol dalam bangunan tema kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Banyak pihak memandang istilah kerukunan beragama sebagai hal paradoksal. Bagaimana mungkin, agama yang secara umum dipandang sebagai sumber penerang dan jalan kebenaran, kasih sayang dan kebaikan manusia, masih perlu membicarakan kerukunan? ... Read More »

Oleh Sayyidatul Insiyah (Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute) Favoritisme investasi yang telah digaungkan sejak awal pemilihan era Jokowi-Ma’ruf bebuntut pada semakin banyaknya regulasi pro-investasi yang digencarkan untuk disahkan. Pada hakikatnya, tidak ada yang salah dengan ambisi pemerintah untuk membuka keran investasi yang sebesar-besarnya di tanah air ini, mengingat langkah tersebut adalah bagian dari wujud pelaksanaan kewajiban negara dalam rangka menghadirkan ... Read More »

Oleh: Ikhsan Yosarie Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Beberapa waktu lalu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Peraturan Pemerintah ini menjadi bentuk perluasan peran masyarakat dalam upaya pertahanan negara. Peran serta masyarakat dalam upaya pertahanan negara pada dasarnya sesuai dengan Pasal 30 ... Read More »

Oleh: Ikhsan Yosarie Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Pertama, melalui tulisan ini saya ingin menyampaikan belasungkawa terhadap wafatnya 6 warga negara, dalam hal ini anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) akibat bentrokan dengan aparat di jalan Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di kilometer 50, pada Senin (7/12/2020) dini hari. Bagi saya, diluar konteks pro dan kontra dalam hal politik, hilangnya ... Read More »

Jakarta, CNN Indonesia — Pembentukan Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020, menuai kritik. Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute Ikhsan Yosarie berpendapat pembentukan Pam Swakarsa berpotensi menimbulkan benturan di antara masyarakat sipil. Pam Swakarsa juga memperlihatkan watak pemerintah yang semakin mengutamakan penggunaan pendekatan keamanan sebagai jawaban atas pelbagai persoalan yang tengah dialami. “Penggunaan pendekatan ini ... Read More »

Oleh: Ikhsan Yosarie (Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute) ADA yang menarik dalam Astatement Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat bertandang ke Markas Korps Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2020). Saat itu, Menko Polhukam berharap tidak ada lagi persepsi di masyarakat terkait pendekatan militer yang dianggap selalu bertentangan dengan hak asasi manusia ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Setara Institute, lembaga yang peduli Hak Asasi Manusia menyesalkan penyerangan terhadap rumah penganut Syiah di Solo. Ratusan massa intoleran datang membubarkan sebuah acara doa di Mertodranan, Pasarkliwon, Solo, hingga menyebabkan tiga orang terluka Sabtu malam 8 Agustus 2020. “Kami menuntut aparat kepolisian setempat untuk melakuan penegakan hukum secara adil atas tindak pidana serius yang tadi malam dilakukan ... Read More »

Bulan lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapat kritikan deras dari publik karena menempatkan perwira tinggi dan jenderal aktif, baik militer maupun kepolisian, dalam jajaran petinggi BUMN. Kebijakan Erick jelas tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang (UU) No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)) dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)). Penempatan sejumlah perwira TNI/Polri aktif dalam ... Read More »

Pemerintahan sipil seharusnya tidak menggoda dan turut memastikan profesionalitas TNI-Polri dengan tidak memberikan jabatan-jabatan tertentu. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, melakukan pergantian Direksi dan Komisaris sejumlah perusahaan BUMN beberapa hari lalu. Dalam pergantian tersebut, Erick tidak hanya menarik para profesional untuk bergabung tapi juga merangkul para perwira tinggi dan jenderal aktif. Diketahui para perwira tinggi dan jenderal ... Read More »

jpnn.com, JAKARTA – Setara Institute mengkritik langkah Menteri BUMN Erick Thohir, mengangkat sejumlah perwira tinggi Polri dan TNI duduk dalam struktur komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Menurut peneliti hak asasi manusia dan sektor keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie pengangkatan tidak sesuai dengan UU Nomor 2/2002 tentang Polri dan UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri disebutkan, ... Read More »