Berita

REVISI KEEMPAT UU MK, AGRESI LEGISLASI LEMAHKAN MK

123218320160118-090038-resized1780x390

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 15 Mei 2024 DPR dan Pemerintah secara diam-diam telah menyetujui perubahan keempat terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) untuk dibahas pada rapat paripurna. Persetujuan perubahan tersebut dilaksanakan secara diam-diam pada rapat pleno tingkat I di DPR bersama dengan Menteri Koordinator Bidang ... Read More »

PENDETA GILBERT DILAPORKAN ATAS DUGAAN PENISTAAN AGAMA – PERLUKAH DIPROSES SECARA PIDANA?

Pendeta Gilbert Lumoindong tengah menghadapi dua laporan polisi atas dugaan penistaan agama setelah khotbahnya yang dianggap menyinggung umat Islam viral di media sosial. Setara Institute dan pakar hukum pidana Universitas Indonesia mengingatkan agar penegak hukum tidak memproses kasus ini semata-mata karena tekanan massa. Gilbert kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Kongres Pemuda Indonesia pada Sabtu (20/04) atas tuduhan penistaan ... Read More »

MENGHIDUPKAN KEMBALI DWIFUNGSI TNI LEWAT RPP MANAJEMEN ASN, SETARA INTITUTE: MENGKHIANATI AMANAT REFORMASI

Beberapa satuan TNI (Photo: © irwan.net)

Sabtu, 16 Maret 2024 jpnn.com, JAKARTA – Upaya membangun reformasi TNI kerap kali mengalami gangguan melalui perluasan penempatan TNI pada jabatan sipil di luar ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan penempatan tersebut memicu pelembagaan rutinitas penempatan prajurit-prajurit, terutama perwira pada jabatan-jabatan yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Padahal urusan-urusan pada jabatan ... Read More »

SETARA INSTITUTE SEBUT TNI-POLRI ISI JABATAN ASN AKAN HIDUPKAN DWIFUNGSI ABRI: KHIANATI REFORMASI

reformasi

Sabtu, 16 Maret 2024 JAKARTA, KOMPAS.TV – Setara Institute memberikan sorotan tajam terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), khsusunya terkait aturan mengenai prajurit TNI dan Polri bisa mengisi jabatan ASN. Setara Institute menilai diizinkannya anggota TNI dan Polri menduduki jabatan ASN justru akan menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI. “Konsekuensi yang ditimbulkan atas penempatan TNI/Polri pada jabatan ... Read More »

PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI KAUM MARGINAL DI JAWA BARAT BELUM PRIORITAS

SETARA Institute menyelenggarakan rangkaian peningkatan kapasitas bertema "Merancang Agenda Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Kelompok Marjinal" pada tanggal 4-7 Maret 2024 di Jawa Barat. Strategi ini diawali dengan implementasi di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. (Foto: SETARA Institute)

13 Maret 2024 Kelompok marjinal kerap mengalami diskriminasi dan belum mendapatkan kesempatan serta ruang yang cukup untuk turut terlibat aktif dalam agenda pemerintah daerah. BandungBergerk.id – Pemenuhan hak-hak kelompok marjinal masih dikesampingkan dalam setiap kebijakan pemerintah. Minimnya upaya perlindungan dan penghormatan untuk kelompok rentan ini menunjukkan bahwa kepentingan bersama masih belum menjadi prioritas pemerintah. Riset indeks Hak Asasi Manusia (HAM) ... Read More »