Siaran Pers Setara Institute Jakarta, 15/10/2015 Kasus kekerasan yang terjadi di Aceh Singkil memberikan pelajaran berharga dalam tata kelola keberagaman Indonesia. Penyebab fundamental kasus tersebut dan ratusan kasus lainnya adalah karena dipertahankannya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terkait dengan pendirian tempat ibadah. Selama diskriminasi itu melekat pada produk hukum, maka potensi peristiwa penyerangan tempat ibadah akan terus terjadi. Pemerintahan ... Read More »

Menyimak kronologi peristiwa penyerangan gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) 13/10 dan ancaman terhadap puluhan gereja lainnya, yang terjadi di Aceh Singkil, adalah pelanggaran HAM serius yang diprakarsai oleh negara, yang direpresentasikan oleh Bupati Aceh Singkil, Sapriadi. Penyerbuan oleh ribuan orang tersebut dilakukan atas restu dan berdasarkan keputusan Bupati Sapriadi yang didukung oleh pejabat daerah lainnya untuk membongkar gereja-gereja, yang menurutnya ... Read More »

Siaran Pers Setara Institute Jakarta, 13/10/2015 Rencana Kementerian Pertahanan RI melakukan pendidikan bela negara untuk 10 juta orang dalam 100 tahun kedepan adalah gagasan irasional dan tidak kontekstual dengan kebutuhan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kualitas berkewarganegaraan. Selain secara finansial tidak akan mampu tercukupi oleh APBN, rencana itu juga keluar dari mandat konstitusi yang mendorong pendidikan bela negara diintegrasikan dalam ... Read More »

Jakarta, CNN Indonesia — SETARA Institute menilai sistem peradilan sengketa Pilkada 2015 nanti lemah. Melalui temuan studi, Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani mengatakan banyak kelemahan dari peradilan sengketa Pilkada terutama di Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan saat ini Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Kalkulator karena hanya menangani selisih suara dari pasangan calon kepala daerah. “Karena tidak akan memeriksa potensi kecurangan yang ... Read More »

Latar Belakang Pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah/Pemilukada merupakan arena demokratis yang paling legitimate untuk mengkonversi kedaulatan rakyat menjadi otoritas-otoritas politik dan ketatapemerintahan oleh institusi-institusi negara demokratis. Dengan demikian, kualitas dan kedalaman demokrasi sebuah negara ditentukan oleh legalitas dan integritas pemilunya. Sengketa Pemilu (electoral dispute) adalah sesuatu yang tidak mungkin dielakkan dari sebuah pemilu negara demokratis, maka sistem peradilan ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi mengadopsi kembali kewenangan memeriksa pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kewenangan tersebut sudah hilang setelah MK memutuskan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah bukanlah kewenangan limitatif MK. Keputusan ini diambil sebagai buntut dari kasus korupsi penanganan sengketa pilkada yang menjerat Akil Mochtar ketika menjadi ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com — Tanggal 30 September 2015 bertepatan dengan 50 tahun peristiwa G30S. Peristiwa tersebut membawa rentetan peristiwa yang mengakibatkan penderitaan warga negara Indonesia. Namun, hingga saat ini, permasalahan HAM belum juga terselesaikan. Terkait hal tersebut, lembaga Setara Institute menilai, permintaan maaf kepada korban oleh pemerintah dengan mengatasnamakan negara adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh negara sebagai bagian dari kewajiban melindungi ... Read More »

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menilai pemerintah tidak mau menyentuh pengungkapan kebenaran dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Hal ini disampaikannya jelang 50 tahunnya tragedi G30S. Padahal, ucap Bonar, awalnya Presiden Joko Widodo memberikan harapan akan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk G30S pada saat kampanye pemilihan presiden 2014 lalu. ... Read More »

Pernyataan Pers SETARA Institute Tentang Prakarsa Negara Mengungkap Kebenaran Pelanggaran HAM Berat Jakarta, 28 September 2015 Tanggal 30 September 2015 mendatang bertepatan dengan 50 tahun peristiwa yang biasa dikenal dengan nama Gerakan 30 Septemper (G30S) atau yang pada awalnya disebut sebagai Gerakan 1 Oktober (Gestok) karena peristiwa tersebut terjadi ketika dini hari menjelang pagi. Banyak versi mengenai siapa aktor sesungguhnya ... Read More »

Pada periode riset ini, meskipun secara kuantitatif putusan MK mengalami peningkatan tetapi secara substantif tidak banyak terobosan progressif pada putusan-putusan MK. Judicial activism yang menjadi ciri putusan pada periode kepemimpinan Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD, belum tampak pada putusan-putusan periode ini. Satu putusan yang masuk kategori activism adalah putusan pengujian UU Sumber Daya Air, yang membatalkan seluruh UU ini karena substansinya ... Read More »

Konferensi Pers SETARA Institute Temuan Pokok Riset tentang Pemetaan Implikasi Politik Eksekusi Mati pada Hubungan Internasional Indonesia Jakarta, 25 April 2015-04-25 Sejak second optional protocol dalam ICCPR tentang penghapusan hukuman mati diaplikasikan pada 1991, penghapusan hukuman mati menjadi standar norma internasional yang mengarus-utama (mainstream). SETARA Institute menemukan bahwa selama sekitar 25 tahun terahir, jumlah negara yang melaksanakan eksekusi hukuman mati ... Read More »