PENEGAKAN Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih lemah dan tidak konsisten.
Beberapa kasus karhutla belakangan ini yang memosisikan pemerintah lemah dan kalah di persidangan semakin menunjukkan hal itu sehingga perlu pembenahan besar-besaran di bidang penanganan kasus karhutla.
Adanya usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Lingkungan sempat mengemuka untuk membantu supervisi mulai dari penyidikan hingga proses di meja hijau.
“Memang kalau putusan semua bergantung pada yudikatif, Presiden pun tidak bisa intervensi. Tapi kalau ada satgas, hal-hal tersebut bisa diminimalisir,” ucap Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani dalam konferensi pers bertajuk Pseudo Penegakan Hukum Lingkungan di Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan salah satu alasan yang menjadi acuan ialah pada saat pemerintah gagal memenangi perkara gugatan perdata pada kasus PT Bumi Mekar Hijau (BMH) tahun lalu.
Padahal, hakim dan jaksa yang ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah melihat bukti di lapangan maupun secara kajian ilmiahnya.
Pembentukan satgas, lanjut Ismail, dapat menjadi alat untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam mengatasi kasus lingkungan hidup yang hilang akibat dikeluarkannya Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau kepada 15 perusahaan baru-baru ini.
Menurutnya, kasus lingkungan sering kali menemui jalan buntu jika melibatkan perusahaan.
Sementara itu, pada kasus pidana yang menjerat individu, bukti yang dibutuhkan selalu berkecukupan. “Untuk 25 kasus pidana (kasus perorangan) oleh Polda Riau bisa diselesaikan,” imbuh dia.
Pengacara Senior Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Dedi Ali Ahmad menyatakan SP3 yang dikeluarkan Polda Riau telah mencederai trend positif yang dibentuk Presiden Joko Widodo.
Sumber : Media Indonesia