JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute melakukan riset terhadap hasil kinerja Mahkamah Konstitusi dalam rentang waktu 19 Agustus 2015 hingga 15 Agustus 2016. Dalam periode itu tidak kurang sebanyak 124 putusan telah dijadikan MK.
Meski demikian, Setara Institute menemukan sembilan putusan MK yang membuang waktu dalam proses mencapai putusan.
Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan hal itu disebabkan karena MK tidak menerapkan mekanisme prosedur atau dismissal procedur dalam acara persidangan pengujian undang-undang.
“Kalau MK terapkan dismissal procedur akan banyak uang yang dihemat. Semestinya tiga kali sidang,” kata Ismail di kantor Setara Institute, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
(Baca: Hasilkan 124 Putusan, MK Dinilai Produktif)
Ismail menuturkan, sembilan putusan MK dengan amar tidak dapat diterima menghabiskan waktu hingga 5-7 kali persidangan diantaranya, nomor putusan 72/PUU-XII/2014 lama persidangan sebanyak tujuh kali.
Nomor putusan 83/PUU-XII/2014 dan 19/PUU-XIII/2015 dengan lama persidangan sebanyak enam kali. Nomor putusan 16/PUU-XIII/2015 dan 11/PUU-XIII/2015 serta 117/PUU-XII/2014 sebanyak lima kali persidangan.
Menurut Ismail, persidangan yang dilakukan lebih dari tiga kali akan mengeluarkan uang negara lebih banyak. Pasalnya, terdapat tunjangan hakim setiap kali persidangan digelar.
“Selain itu, waktu yang diperlukan untuk menuntaskan pengujian undang-undang juga lebih banyak,” ucap Ismail.
Sumber : kompas.com