Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PEMERINTAH HARUS PROAKTIF MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL JEMAAT AHMADIYAH ATAS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN - Setara
Cari Publikasi Media yang Kamu Butuhkan

PEMERINTAH HARUS PROAKTIF MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL JEMAAT AHMADIYAH ATAS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN

Tanggal RilisFebruari 4, 2023KategoriSiaran PersBagikan

Siaran Pers SETARA Institute, 4 Februari 2023

Diskriminasi atas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) kembali mengalami eskalasi di beberapa tempat; di Kabupaten Sintang (Kalimantan Barat), Parakansalak Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat), dan Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan). Pada tanggal 26 Januari 2023, Forkopimda Sintang menerbitkan kesepakatan yang meminta Pemerintah Kabupaten Sintang agar menerbitkan Surat Edaran Bupati yang melarang kegiatan-kegiatan Ahmadiyah. Sementara, pada tanggal 2 Februari 2023, Forkopimda Sukabumi menyatakan akan menghentikan pembangunan dan menyegel tempat ibadah Ahmadiyah di Parakansalak. Di tanggal yang sama, terpantau spanduk-spanduk penolakan kegiatan Ahmadiyah di beberapa titik di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Merespons peristiwa-peristiwa tersebut, SETARA Institute:

  1. Mengecam keras terjadinya berbagai diskriminasi dan intoleransi atas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), terutama yang dilakukan oleh Forkopimda. Hak atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) JAI dijamin oleh UUD 1945, terutama Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2). Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (termasuk Forkopimda) harus proaktif melindungi dan menjamin hak konstitusional tersebut, alih-alih merestriksi dan mendiskriminasi mereka.
  2. Mendesak Presiden untuk menunjukkan aksi nyata, bukan sekedar kata-kata. Presiden harus memastikan bahwa arahannya dalam Rakornas Pemda dan Forkopimda, 17 Januari 2023 lalu, berkenaan dengan jaminan UUD 1945 mengenai hak atas beragama dan beribadah, bebar-benar dilaksanakan oleh Pemda, Forkopimda, dan seluruh aparatur pemerintahan untuk tegaknya jaminan Konstitusi bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas agama dan kepercayaan apapun.
  3. Mendesak Menteri Dalam Negeri untuk menegur Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang bertindak inkonstitusional melalui penerbitan peraturan diskriminatif dan penyegelan tempat ibadah Ahmadiyah. Dalam konteks yang sama, Mendagri mesti menegur Forkopimda Kabupaten Sintang dan mendesak Bupati untuk tidak mengeluarkan Surat Edaran apapun yang mendiskriminasi JAI sebagai warga negara. Pemerintah Daerah Negara Pancasila tidak boleh bertindak diskriminatif dan/atau tunduk pada kelompok intoleran.
  4. Mendorong aparat kepolisian di Kabupaten Gowa untuk mencabut dan menertibkan spanduk-spanduk yang memuat hasutan dan/atau ujaran kebencian atas JAI. Pembiaran spanduk-spanduk tersebut akan memantik gangguan keamanan dan merusak kohesi sosial. Preseden terdahulu menunjukkan bahwa pembiaran terhadap spanduk-spanduk penolakan tersebut dapat menyebabkan eskalasi konflik sosial, termasuk dalam bentuk perusakan tempat ibadah.
  5. Mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar senantiasa berpegang teguh pada Pancasila dan Konstitusi, serta tidak menjadikan peraturan di luar peraturan perundang-undangan, termasuk fatwa MUI, sebagai dasar pengambilan kebijakan.
  6. Menyampaikan panggilan moral (moral call) bagi para politisi, nasional atau lokal, untuk tidak menjadikan sentimen anti-minoritas sebagai alat politik untuk mendapatkan insentif elektoral dari kelompok mayoritas. Pada konteks yang sama, SETARA Insitute mendesak KPU, Bawaslu, dan seluruh elemen masyarakat untuk mendorong Pemilu berkualitas dengan menolak politisasi identitas.[]

Narahubung:

Syera Anggreini Buntara, Peneliti KBB SETARA Institute, 0851-6100-0197
Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, 0811-819-174

Media Terkait

Jelajahi Media

Selengkapnya

Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan

Berita & Liputan, Siaran Pers
November 20, 2026
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Siaran Pers SETARA Institute, 17 November 2026 Sebagai bentuk peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh...

Lihat Detail

130 Pekerjaan Rumah Reformasi Polri: Mendorong Pemolisian yang Demokratis dan Akuntabel

Berita & Liputan, Siaran Pers
Oktober 12, 2026
Reformasi Sektor Keamanan

Sorotan Media • 1 Oktober 2026 Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menyoroti pentingnya menjadikan...

Lihat Detail

Kepemimpinan Konstitusi sebagai Fondasi Penyelenggaraan Negara

Siaran Pers
Oktober 12, 2026
Hukum dan Konstitusi

Sorotan Media • 30 September 2026 Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Ketua Badan...

Lihat Detail

PEMERINTAH HARUS PROAKTIF MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL JEMAAT AHMADIYAH ATAS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN