Meskipun memiliki masa lalu intoleransi yang kelam, beberapa kota seperti Tual dan Ambon termasuk di antara daerah paling toleran di negara ini, menurut kelompok hak asasi manusia, SETARA Institute.
Lembaga tersebut merilis indeks kota toleran pertamanya pada hari Senin, di mana Tual dan Ambon, keduanya di Provinsi Maluku, meraih dua skor tertinggi dalam daftar 10 kota paling toleran di Indonesia.
“Alasannya sederhana. Penduduk di sana memiliki ingatan kolektif [mengenai bentrokan kekerasan di masa lalu] yang membuat mereka menyadari bahwa konflik komunal merugikan mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghindari konflik,” kata Wakil Ketua Setara, Bonar Tigor Naipospos.
Pada tahun 1999, bentrokan sektarian berdarah meletus di Ambon dan Tual, meninggalkan korban jiwa lebih dari 2.000 orang. Kerusuhan di Tual diduga meletus karena kebencian rasial yang diprovokasi oleh orang tak dikenal yang dilaporkan menghina umat Islam dan kitab suci mereka serta menodai nama Nabi Muhammad.
“Setelah itu, komunitas agama di sana secara aktif mencoba melakukan pertemuan lintas agama. Para pemimpin agama juga secara aktif mencari dialog di antara mereka. Jadi mereka belajar dari masa lalu,” kata Bonar. “Melihat bagaimana masyarakat Indonesia masih mengadopsi budaya patriarki, peran tokoh agama dan kepala daerah menjadi sangat penting dalam mempromosikan toleransi.”
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Muhammad Imdadun Rahmat mengungkapkan teori yang sama.
“Ketika suatu daerah dirusak oleh konflik, maka ada kemungkinan masyarakatnya mengalami pencerahan dan aparatur negaranya juga belajar dari pengalaman masa lalu, yang membuat mereka lebih peduli dan menghargai kemajemukan serta lebih berhati-hati dalam mengelola perbedaan,” katanya.
Menurut Imdadun, komisi tersebut belum menerima satu pun laporan tentang intoleransi beragama dari Ambon maupun Tual tahun ini.
Sementara itu, Direktur Riset Setara, Ismail Hasani, mengatakan bahwa era intoleransi beragama di Ambon sudah lama berlalu, di mana daerah tersebut telah bangkit dari abu konflik berdarah.
“Keseimbangan masyarakat di Ambon merata dan Ambon memiliki kekuatan luar biasa pasca-konflik,” katanya, seraya menambahkan bahwa kisah sukses Ambon terletak pada heterogenitas masyarakatnya.
Sisa daftar tersebut diisi oleh kota-kota seperti Pematang Siantar, Salatiga, Singkawang, Manado, Sibolga, Sorong, Pontianak, dan Palangkaraya.
SETARA Institute menyusun daftar ini setelah menganalisis empat variabel, seperti keberadaan peraturan diskriminatif dan konflik agama, di 94 kota di seluruh Indonesia dari Agustus hingga November 2015.
Bonar mengatakan kota-kota ini mendapat skor tinggi dalam indeks karena berbagai faktor, seperti adanya peraturan yang mempromosikan toleransi, kurangnya konflik agama dalam beberapa tahun terakhir, dan demografi.
“Kami menyadari bahwa Indonesia sangat luas dan setiap kota memiliki karakternya sendiri, jadi tidak mudah untuk menyamaratakan [mengapa suatu kota dianggap lebih toleran daripada yang lain],” katanya.
Sementara itu, Bogor mencetak skor terendah dalam daftar tersebut, diikuti oleh Bekasi, Banda Aceh, Tangerang, Depok, Bandung, Serang, Mataram, Sukabumi, dan Banjar/Tasikmalaya.
“Ada banyak kejadian buruk belakangan ini di Bogor, seperti rencana relokasi Gereja Kristen Indonesia [GKI] Yasmin oleh pemerintah kota Bogor dan pelarangan komunitas Syiah di Bogor untuk merayakan hari raya keagamaan mereka, Asyura,” katanya.
Bonar menambahkan bahwa pemerintah harus memperhatikan daftar tersebut.
“Saya menyarankan menteri dalam negeri [Tjahjo Kumolo] untuk memperhatikan temuan ini dan mengambil langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan pemerintah kota sehingga ada upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kebebasan beragama,” katanya.
Hans Nicholas Jong, The Jakarta Post, Jakarta
Sumber : The Jakarta Post