Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif Terhadap Pelayanan Publik

Dokumen ini merupakan laporan hasil riset yang diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul “Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif Terhadap Pelayanan Publik”. Laporan ini dipublikasikan pada Juli 2019 oleh SETARA Institute (Pustaka Masyarakat Setara).

Buku ini menyajikan evaluasi dan analisis kritis mengenai bagaimana desentralisasi dan otonomi daerah seringkali disalahgunakan untuk melahirkan produk hukum daerah (seperti Peraturan Daerah/Perda, Peraturan Bupati/Wali Kota, atau Surat Edaran) yang bersifat eksklusif dan diskriminatif. Kajian di dalamnya membedah secara spesifik dampak langsung dari regulasi-regulasi intoleran tersebut terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara, khususnya dalam hal akses dan kualitas pelayanan publik bagi kelompok minoritas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan masukan strategis serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat (seperti Kemendagri), pemerintah daerah, dan lembaga pengawas negara agar memperketat mekanisme review peraturan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang inklusif, adil, dan sejalan dengan konstitusi serta prinsip hak asasi manusia.