Surat Edaran (SE) No. 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) merupakan kemajuan signifikan dari upaya Polri untuk menangani kasus-kasus penyebaran kebencian atas dasar etnisitas, baik suku, agama, ras, gender, dan orientasi seksual. Dengan cakupan kebencian atas dasar banyak hal, aparat kepolisian di daerah diharapkan dapat memanfaatkan edaran ini sebagai sikap institusional Polri dalam menangani berbagai provokoasi yang menimbulkan kebencian. Namun dalam SE ini terdapat aspek lain yang diatur, khususnya terkait pencemaran nama baik dan penghinaan. Dua obyek pengaturan inilah yang menimbulkan kecemasan baru terkait ancaman pembatasan kebebasan berekspresi, yang potensial melemahkan kritisisme publik atas kinerja aparat pemerintah.
Secara normatif, SE ini tidak mengatur hal baru, karena semua jenis delik yang diatur dalam SE telah tercantum di dalam berbagai UU. Termasuk soal kecemasan pembatasan berekspresi juga sudah muncul sejak UU ITE diberlakukan, plus penggunaan pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dengan batasan operasional yang tidak jelas. Secara aktual, SE ini menjawab kebutuhan institusi Polri yang selama ini enggan menindak berbagai tindakan ujaran kebencian khususnya terhadap kelompok agama/keyakinan minoritas. Jadi, SE ini dapat dianggap sebagai aturan internal Polri yang memandu secara operasional cara Polri menerapkan pasal-pasal ujaran kebencian dalam KUHP dan UU ITE.
Namun demikian, batasan yang ketat bagaimana ujaran kebencian bisa ditindak, juga diperlukan untuk memastikan pemidanaan tindakan ujaran kebencian itu tidak mengganggu penikmatan hak atas kebebasan berekspresi. Dalam praktik, batasanujaran kebencian ini dilakukan dengan mengukur dampak ujaran kebencian dan pengujar/penyampai kebencian itu. Dalam konstruksi etis, dikenal istilahcondoning, yakni ujaran kebencian yang dilakukan oleh tokoh publik dan dipastikan akan membawa dampak serius diikuti oleh umatnya, atau bawahannya jika dia merupakan pejabat publik di pemerintahan. Ujaran kebencian seorang pejabat publik juga bisa mendorong terbentuknya kebijakan yang restriktif dan menjadi dasar diskriminasi dan kekerasan.
Cara pembatasan lain adalah dengan mendeteksi seberapa besar potensi ujaran kebencian itu akan menimbulkan dampak diskriminasi dan kekerasan. Dengan batasan-batasan itu, maka kebebasan berekspresi tetap bisa terjaga. Sementara, terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, institusi Polri harus dikawal, jangan sampai adopsi dua obyek pengaturan itu menjadi katalisator peningkatan kriminalisasi warga.
Kontak Person:
Hendardi, Ketua SETARA Institute, 0811170944
Ismail Hasani, Direktur Riset SETARA Institute & Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 08111 884787