13 Maret 2024 Kelompok marjinal kerap mengalami diskriminasi dan belum mendapatkan kesempatan serta ruang yang cukup untuk turut terlibat aktif dalam agenda pemerintah daerah. BandungBergerk.id – Pemenuhan hak-hak kelompok marjinal masih dikesampingkan dalam setiap kebijakan pemerintah. Minimnya upaya perlindungan dan penghormatan untuk kelompok rentan ini menunjukkan bahwa kepentingan bersama masih belum menjadi prioritas pemerintah. Riset indeks Hak Asasi Manusia (HAM) ... Read More »

08 Maret 2024 HARIAN.NEWS, MAKASSAR – SETARA Institute yang merupakan lembaga penelitian dan advokasi isu demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia (HAM) menunjukkan jika saat ini masih minim upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Sayyidatul Insiyah, Peneliti SETARA Institute bahwa produk hukum diskriminatif terhadap kelompok marjinal terutama minoritas SARA, ragam gender dan ... Read More »

Kamis, 7 Maret 2024 DIALEKSIS.COM | Banda Aceh – Komitmen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan inklusif di Aceh semakin diperkuat melalui upaya bersama dalam mengintegrasikan isu-isu yang relevan bagi kelompok marjinal ke dalam agenda pembangunan. Dalam rangka mencapai komitmen tersebut, Aceh menjadi tuan rumah kegiatan “Merancang Agenda Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Kelompok Marjinal di Aceh” yang diselenggarakan oleh ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan akan mentransformasikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat yang melayani pencatatan pernikahan semua agama. Lantas, apa tanggapan lembaga swadaya masyarakat SETARA Institute atas rencana tersebut? Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, mengatakan Menteri Agama harus tegas jika nanti terjadi desakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Menteri Agama harus memastikan untuk tak ... Read More »

Rabu, 13 September 2023 TEMPO.CO, Jakarta – Setara Institute bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) mengeluarkan hasil penelitiannya yang menyebut kinerja pemerintah dalam pemajuan bisnis dan HAM berada pada tingkat basic to improving atau masih pemula menuju langkah pemajuan. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, sejak 2011, pemerintah telah mengadopsi norma bisnis dan HAM yang dikeluarkan oleh United Nations Working ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Sambut Pilkada 2024 SETARA Institute Dorong Agenda Pengarusutamaan Pembangunan Inklusif Jakarta, 8 Maret 2024 Inklusi dan demokrasi merupakan pilar yang saling menyangga pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi bagi kepentingan bersama rakyat. Berbagai hasil riset SETARA Institute menunjukkan masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal. Adanya berbagai produk hukum diskriminatif terhadap kelompok marjinal terutama minoritas ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 28 Februari 2024 Pagi ini (28/2) Presiden Joko Widodo secara resmi menganugerahkan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo Subianto menjadi Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan. SETARA Institute memandang bahwa secara yuridis, kenaikan pangkat kehormatan itu tidak sah dan ilegal. UU Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran. Bintang sebagai ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute INDEKS KOTA TOLERAN (IKT) TAHUN 2023 Jakarta, 30 Januari 2024 TENTANG IKT 2023 Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. Indeks Kota Toleran 2023 merupakan publikasi ke-7 SETARA Institute sejak dipublikasikan pertama kali pada tahun 2015. Indeks Kota Toleran adalah studi pengukuran ... Read More »

Untuk mengakselerasi agenda organisasi pada promosi bisnis dan HAM, SETARA Institute membentuk Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI), unit khusus yang berfokus pada promosi tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan dengan meletakkan United Nations Guiding Principle’s (UNGPs) on Business and Human RIghts dan sustainability policy sebagai kerangka kerja utama. SIGI, selanjutnya memberikan layanan pemajuan bisnis dan HAM dan sustainability pada sektor public dan ... Read More »

SIARAN PERS Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) 2023 STAGNASI HAM MENJELANG SATU DEKADE JOKOWI SETARA Institute for Democracy and Peace & International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Jakarta, 10 Desember 2023 9 Tahun Tanpa Pemajuan HAM Indeks HAM adalah studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Disusun ... Read More »

Indeks HAM adalah studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil dan politik dan 5 indikator pada variabel hak ekonomi, ... Read More »