jpnn.com, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi dan Demokrasi (Koalisi Aspirasi), mendorong penyelenggaraan Pilkada inklusif sebagai jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan. Hal ini termasuk bagi mereka yang rentan terdiskriminasi. “Juga memastikan agenda advokasi agar para calon gubernur dan wakil gubernur menjadikan agenda pembangunan inklusi sosial,” kata Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan dalam diskusi virtual, ... Read More »

RM.id  Rakyat Merdeka – Setara Institute merilis penelitiannya terkait kinerja negara dalam pemajuan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau HAM (BHAM). Bertajuk “Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia 2024”, Indonesia berada pada status “normative innovation”. “Meskipun capaiannya masih minimum, terbitnya Peraturan Presiden No;60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM), telah menunjukkan ikhtiar dan menuntut konsistensi serta ... Read More »

jpnn.com, JAKARTA – Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute Pebria Prakarsa Renta menyebut kinerja negara dalam pemajuan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau HAM (BHAM) berada pada status normative innovation. Hal itu disampaikan dalam laporan penelitian Setara Institute bertajuk “Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia (2024) pada Rabu (17/7/2024) “Meskipun capaiannya masih minimum, terbitnya Peraturan Presiden No;60 ... Read More »

JAKARTA– Setara Institute telah menyampaikan laporan penelitian bertajuk “Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia (2024)”. Dalam laporan penelitian Setara tersebut, kinerja negara dalam pemajuan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau HAM (BHAM) berada pada status “normative innovation”. “Meskipun capaiannya masih minimum, terbitnya Peraturan Presiden No.60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM), telah menunjukkan ikhtiar dan menuntut konsistensi ... Read More »

Obsessionnews.com – Keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) inkonstitusional dan potensi menimbulkan pelanggaran HAM berkelanjutan. Pasalnya terdapat ketentuan pemberian hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun yang melebihi hukum pada masa kolonial. Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute Nabhan Aiqani mengatakan, ketentuan yang disusun sebagai turunan atas UU Ibu Kota Negara bertentangan dengan ... Read More »

JAKARTA,SEUARAINVESTOR.COM – Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai turunan atas revisi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melalui penetapan UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Perpres yang ditandatangani pada 11 Juli 2024 oleh Presiden Jokowi, mendapatkan ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta, 17 Juli 2024 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai turunan atas revisi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melalui penetapan UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Perpres yang ditandatangani pada ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta, 16 Juli 2024 SETARA Institute telah menerbitkan laporan studi berjudul “Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia (2024)”. Dalam studi tersebut, temuan pada sektor negara menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen penerapan prinsip BHAM dengan ratifikasi dan adopsi serangkaian instrumen HAM internasional, yang dilanjutkan dengan perluasan untuk mengembangkan rencana implementasi dan koherensi kebijakan. ... Read More »

REVISI Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mengalami penambahan muatan-muatan pasal usulan perubahannya. Dari semula hanya dua Pasal, yakni Pasal 47 mengenai jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai batas usia dinas keprajuritan, kini bertambah dengan Pasal 39 mengenai larangan bagi prajurit TNI melalui surat Panglima TNI terhadap Menko Polhukam. Usulan Pasal lainnya tersebut masuk dalam RUU ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 14 Juli 2024 Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan dalam penambahan muatan-muatan pasal usulan perubahannya. Dari semula hanya dua Pasal, yakni Pasal 47 mengenai jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai batas usia dinas keprajuritan, bertambah dengan Pasal 39 mengenai larangan bagi prajurit TNI melalui surat Panglima ... Read More »

HASANAH.ID – Jabar. Koalisi ASPIRASI Jabar bersama SETARA Institute menggelar kunjungan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Juni 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memperjuangkan inklusi dan partisipasi kelompok-kelompok marjinal dalam Pilkada 2024. Dalam pertemuan tersebut, Koalisi ASPIRASI Jabar yang diwakili oleh kelompok disabilitas dan organisasi masyarakat sipil lainnya, bertemu dengan Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi, ... Read More »