Author Archives: Setara Institute

DUGAAN PELANGGARAN HAM INDUSTRI NIKEL, MENTERI ESDM PERLU AKSELERASI INTEGRASI PRINSIP BISNIS DAN HAM

Nabhan Aiqoni (Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute), Halili Hasan (Direktur Eksekutif SETARA Institute), dalam Konferensi Pers Peluncuran Laporan Capaian Kinerja dan Status Terkini Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia pada Rabu (13/9/2023 di SETARA Institute). Foto: Ridha Safitri/SETARA Institute

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 9/10/2024 Kebijakan hilirisasi industri nikel dan visi untuk menjadi pusat industri baterai kendaraan listrik dunia (electric vehicle), diyakini pemerintah sebagai salah satu upaya meningkatkan nilai tambah sektor mineral. Di tengah obsesi Indonesia menjadi pemain global sektor nikel, laporan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS pada 5 September 2024 berjudul “Global State of Child and ... Read More »

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS POLICY: DAMPAK DAN RESPONS INDONESIA ATAS ADOPSI EUCSDDD

Bisnisa dan HAM

Kata Pengantar Business and Human Rights Policy (BHRP) adalah kajian kebijakan yang disusun oleh SETARA Institute dan SustainableInclusive Governance Initiative (SIGI), yang menyajikan kajiankajian mutakhir dan dibutuhkan bagi pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat sipil dalam rangka memperkuat ekosistem kepatuhan prinsip United Nations Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights dan berbagai kebijakan global dan nasional turunannya. Pada Edisi 25 ... Read More »

REVISI KILAT UU PILKADA, BUKTI TIDAK ADA KEPEMIMPINAN KONSTITUSI

Ilustrasi: Suasana rapat paripurna ke-14 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 8 Februari 2022.  TEMPO/M Taufan Rengganis

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 21 Agustus 2024 Persetujuan Badan Legislasi DPR RI atas revisi UU Pilkada yang mengklaim merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pengajuan calon gubernur, bupati, walikota, merupakan bentuk vetokrasi sebagian elit politik yang terlanjur nafsu menguasai seluruh ruang-ruang politik kontestasi Pilkada serentak 2024. Vetokrasi dalam konteks revisi UU Pilkada berbentuk kesepakatan elit yang ... Read More »

PIDATO KENEGARAAN JOKOWI 2024: PIDATO HAMBAR DI AKHIR MASA JABATAN

Indonesia's President-elect Joko Widodo looks on after a ceremony inaugurating a new parliament in Jakarta, October 1, 2014.  Indonesia inaugurated a new, opposition-dominated parliament on Wednesday, one that is expected to obstruct incoming president Joko Widodo's ambitious reforms for Southeast Asia's biggest economy. REUTERS/Beawiharta (INDONESIA - Tags: POLITICS)

Siaran Pers SETARA Institute 16 Agustus 2024 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah diselenggarakan pada hari Jumat, 16 Agustus 2024. Pada rangkaian acara tersebut, telah disampaikan juga beberapa pidato sebagai pertanggungjawaban kinerja pembangunan pemerintahan periode 2019-2024 oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, dan Presiden RI, Joko Widodo. Sebagai ... Read More »

BPIP TIDAK BOLEH MENCONTOHKAN POLITIK PENYERAGAMAN

Foto: Daftar 76 Anggota Paskibraka Nasional 2024 di Upacara HUT ke-79 RI"/Detik.com

Siaran Pers SETARA Institute, 15 Agustus 2024 Polemik mengenai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang harus melepaskan jilbab menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Narasi pemaksaan berkembang, namun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Siaran Pers menyampaikan bahwa tidak ada paksaan kepada anggota Paskribraka. Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menegaskan bahwa sejak awal, Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki ... Read More »

PENGHAPUSAN REKOMENDASI FKUB DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAH: LEBIH KOMPATIBEL DENGAN TATA KEBINEKAAN

Direktur Riset SETARA Institute, Halili memaparkan materinya dalam Diskusi Media: Wacana Gerakan Keagamaan di 10 Universitas Negeri yang diselenggarakan oleh SETARA Institute, Jumat (31/5/2019) di Jakarta.

Siaran Pers SETARA Institute, 10 Agustus 2024 Sejak tiga setengah tahun yang lalu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah berkali-kali menyampaikan komitmen di depan publik bahwa akan dilakukan penyederhanaan dalam pengajuan izin pendirian rumah ibadah. Dalam Rancangan Peraturan Presiden mengenai Kerukunan Umat Beragama (Raperpres PKUB), Menag menghapus rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai syarat pegajuan izin pendirian rumah ... Read More »

PILKADA 2024, KPUD DIMINTA SIAPKAN ISU KELOMPOK MARGINAL JADI TEMA DEBAT KANDIDAT

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Hak Asasi Manusia

Jakarta – Penyelenggaraan Pilkada 2024 didorong jadi jembatan untuk pemenuhan hak pilih bagi semua golongan termasuk berbagai kelompok rentan terdiskriminasi. Calon kepala daerah termasuk para kandidat gubernur-wakil gubernur mesti punya agenda pembangunan inklusi sosial. Demikian disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi dan Demokrasi (Koalisi Aspirasi) dalam konferensi pers secara daring, Jumat, 26 Juli 2024. Dalam pernyataannya, SETARA Institute yang ... Read More »

KOALISI ASPIRASI DORONG PENYELENGGARAAN PILKADA INKLUSIF

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili saat ditemui oleh para awak media usai menggelar konferensi pers laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan tahun 2017 pada Senin (15/1/2018), di kantor SETARA Institute. (Foto: SETARA Institute)

jpnn.com, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi dan Demokrasi (Koalisi Aspirasi), mendorong penyelenggaraan Pilkada inklusif sebagai jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan. Hal ini termasuk bagi mereka yang rentan terdiskriminasi. “Juga memastikan agenda advokasi agar para calon gubernur dan wakil gubernur menjadikan agenda pembangunan inklusi sosial,” kata Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan dalam diskusi virtual, ... Read More »

SETARA INSTITUTE-DITJEN HAM GELAR DISEMINASI PRINSIP BISNIS DAN HAM KEPADA BURUH

Bisnis dan HAM

RM.id  Rakyat Merdeka – Setara Institute merilis penelitiannya terkait kinerja negara dalam pemajuan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau HAM (BHAM). Bertajuk “Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia 2024”, Indonesia berada pada status “normative innovation”. “Meskipun capaiannya masih minimum, terbitnya Peraturan Presiden No;60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM), telah menunjukkan ikhtiar dan menuntut konsistensi serta ... Read More »

KINERJA NEGARA DALAM PEMAJUAN PRINSIP BISNIS & HAM MASIH BERADA PADA STATUS INOVASI NORMATIF

Bisnisa dan HAM

jpnn.com, JAKARTA – Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute Pebria Prakarsa Renta menyebut kinerja negara dalam pemajuan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau HAM (BHAM) berada pada status normative innovation. Hal itu disampaikan dalam laporan penelitian Setara Institute bertajuk “Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia (2024) pada Rabu (17/7/2024) “Meskipun capaiannya masih minimum, terbitnya Peraturan Presiden No;60 ... Read More »

SERAP ASPIRASI SERIKAT BURUH, SETARA INSTITUTE DAN DITJEN HAM BERSINERGI BAHAS PRINSIP BISNIS DAN HAM

Foto: SETARA Institute

JAKARTA– Setara Institute telah menyampaikan laporan penelitian bertajuk “Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia (2024)”. Dalam laporan penelitian Setara tersebut, kinerja negara dalam pemajuan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau HAM (BHAM) berada pada status “normative innovation”. “Meskipun capaiannya masih minimum, terbitnya Peraturan Presiden No.60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM), telah menunjukkan ikhtiar dan menuntut konsistensi ... Read More »

404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)