Laporan Kondisi Kebebasan/Berkeyakinan yang diproduksi oleh SETARA Institute adalah laporan ke-10 yang ditulis sejak 2007, yang dilatarbelakangi oleh kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang belum mendapat jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang masih terus terjadi. Padahal secara normatif negara telah meneguhkan komitmennya melalui Pasal 28E Ayat (1 & 2), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara RI ... Read More »

Tertangkapnya Patrialis Akbar, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan prahara kedua setelah sebelumnya Ketua MK, M. Akil Mochtar pada 2013 juga tertangkap tangan oleh KPK. Tertangkapnya seorang hakim MK memiliki dampak serius dan dampak ikutan pada produk kerja lembaga pengawal Konstitusi ini, karena hakim MK adalah pejabat negara kelas negarawan, yang seharusnya tidak memiliki interest apapun ... Read More »

SETARA Institute,  Jakarta, 26 Januari 2017 Ade Armando ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penyebaran informasi elektronik yang dianggap menyebarkan permusuhan atas dasar SARA. Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka karena Ade dianggap melanggar Pasal 28(2) UU 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Pentersangkaan atas Ade merupakan bentuk pemasungan kebebasan berpikir. Apa yang disampaikannya merupakan ekspresi pikiran ... Read More »

Jakarta, 23 Januari 2017. Penasihat Hukum (PH) mengundang tiga saksi fakta dari Kalimantan dalam sidang ke-15 eks petinggi Gafatar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr Soemarno, Cakung, Jakarta Timur. Kesaksian ketiganya menjadi upaya PH untuk melepaskan Mahful Muis (eks Ketua Umum Gafatar), Abdussalam (alias Ahmad Mushaddeq), dan Andry Cahya dari tuduhan penistaan agama dan makar. Usai disumpah menurut kepercayaan ... Read More »

Laporan tentang Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia disusun untuk memperkuat gagasan pemerintahan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla, yang secara normatif telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan akuntabilitas penyidikan pada institusi kepolisian dan pembaruan tata kelola lembaga pemasyarakatan (Nawacita JokowiJK, 2014), khususnya terkait situasi overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. Sejauh ini institusi kepolisian berencana menerapkan manajemen penyidikan berbasis teknologi informasi. ... Read More »

Kontroversi kericuhan antara Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan Front Pembela Islam (FPI) di Bandung (12/1) berbuntut kritik dan desakan pencopotan terhadap Kapolda Jabar Irjen Pol. Anton Charliyan yang juga menjadi pembina organisasi GMBI tersebut. Perlu ditegaskan bahwa pemeriksaan atas Rizieq Shihab yang menjadi pemicu kericuhan itu adalah proses hukum biasa yang semestinya tidak perlu melibatkan massa. Baik massa pendukung ... Read More »

Kasus dugaan makar yang dilakukan oleh Eks GAFATAR atau NKTN (Negeri Karunia Tuan semesta alam Nusantara) baru menghadirkan 10 orang saksi. Sebanyak 52 saksi telah disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menunjukkan kebenaran atas dakwaannya. Para saksi tersebut adalah mantan dari anggota dan pengurus organisasi Eks GAFATAR atau NKTN yang berkeyakinan Millah Abraham. NKTN merupakan wadah kumpulan Kelompok Tani Mandiri ... Read More »

Setara Institute, Jakarta, 15 Desember 2016 Aksi-aksi intoleran dan kian mengarah kepada terorisme terhadap sesama warga bangsa kian mengusik ketentraman dan keamanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Ketidaknetralan dan inkonsistensi dari aparatur sejak dari tingkat daerah sampai tingkat pusat dalam membangun tata kelola keberagaman disinyalir yang dipicu oleh merajalelanya kelompok intoleran, semakin menunjukkan betapa tidak ramah dan intolerannya banyak kelompok ... Read More »

Jakarta – Setara Institute melakukan survei soal Indeks Kinerja HAM (IKH) Indonesia tahun 2016. Hasilnya, IKH tahun ini meningkat meski tidak signifikan. Survei ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh setiap tanggal 10 Desember. Ini adalah survei ketujuh yang dilakukan Setara Institute. “Indeks HAM cenderung meningkat,” ungkap Peneliti HAM Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi pada ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Joko Widodo–Jusuf Kalla di tahun 2016 dinilai belum menunjukkan komitmennya dalam penegakan hak asasi manusia (HAM). Setara Institute tahun 2016 memberikan nilai 2,55 dari rentang 0-7 kepada pemerintah dalam agenda penegakan HAM. Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, nilai yang diberikan kepada pemerintah menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih minimal dan lambat. Bahkan, Bonar ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan pihaknya memberikan catatan khusus perihal dua indikator penilaian survei indeks kinerja hak asasi manusia (HAM) terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo. Catatan itu diberikan lantaran dua indikator penilaian survei menunjukkan penurunan. “Kebebasan berekspresi dan berserikat serta kebebasan beragama (berkeyakinan),” katanya di kantornya, Senin, 12 Desember 2016. Setara Institute menggulirkan survei ... Read More »