Jakarta – Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan, silang pendapat antara tim kuasa hukum, Basuki Tjahaja Purnama dengan sejumlah pihak yang berkeberatan atas sikap Basuki dan kuasa hukumnya memberikan pembelajaran berharga bagi banyak pihak dalam menyikapi persidangan Ahok yang sejak awal sarat dengan tarikan politik kontestasi Pilkada DKI Jakarta. “Klarifikasi dari pihak tim kuasa hukum Ahok, yang membantah rencana pelaporan atas ... Read More »

VIVA.co.id – Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan, penetapan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus penistaan Pancasila dan pencemaran nama baik, tak usah disikapi berlebihan. “Penetapan Rizieq sebagai tersangka kasus penghinaan simbol negara merupakan proses hukum biasa yang tidak perlu mengundang reaksi dan kegaduhan berlebihan,” ujar Hendardi dalam keterangan pers, Selasa 31 Januari 2017. Hendardi yakin, bahwa penyidik ... Read More »

KEBEBASAN beragama berada di lampu kuning. Pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia melonjak dalam tiga tahun terakhir. Demikian laporan pelanggaran kebebasan beragama pada 2016 yang disampaikan Setara Institute. “Kalau dilihat polanya, peningkatannya (pelanggaran kebebasan beragama) terus berlanjut. Kalau tidak ada keseriusan pemerintah, bukan tidak mungkin kecenderungan itu bakal terus meluas. Sudah saatnya (pemerintah) bertindak cepat,” ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti kebebasan beragama dan berkeyakinan Setara Institute, Halili, mencatat, ada 208 peristiwa dan 270 tindakan pelanggaran kebebasan berkeyakinan yang terjadi pada 2016. Bisa jadi, dalam sebuah peristiwa intoleransi terjadi beberapa tindakan. Hasil penelitian Setara Institute menyebutkan pelaku pelanggaran keagamaan pada 2016 adalah pihak dari lembaga negara dan bukan lembaga negara. Setara membagi kelompok itu menjadi aktor negara ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute mencatat setidaknya ada 208 jenis pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi sepanjang tahun 2016. Pelanggaran tersebut berupa 270 tindakan yang terjadi di 24 provinsi di Indonesia. “Ini meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Secara peristiwa ada 11 peningkatan, dari sisi tindakan meningkat 34 angka,” ujar peneliti Kebebasan Beragama Setara Institute, Halili, di Jakarta, Minggu (29/1/2017). Kategori pelaku ... Read More »

Jakarta – Tertangkapnya Patrialis Akbar, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan prahara kedua setelah sebelumnya Ketua MK, M. Akil Mochtar pada 2013 yang juga tertangkap tangan oleh KPK. Menurut Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, tertangkapnya seorang hakim MK memiliki dampak serius dan dampak ikutan pada produk kerja lembaga pengawal Konstitusi ini. Pasalnya, hakim MK adalah ... Read More »

1. Keputusan pemerintah tentang mekanisme non yudisial dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I dan II seperti disampaikan Menkopolhukam Wiranto dan Komnas HAM merupakan keputusan pragmatis dan bias politik. Pilihan ini juga menggambarkan kelemahan serius Komnas HAM, sebagai institusi yang memiliki kewenangan penyelidikan. Komnas HAM juga telah menyelesaikan penyelidikan dan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM pada kasus TSS I ... Read More »

Selengkapnya: Infografis Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2016 Read More »

Tahun 2016 merupakan tahun ke-10 SETARA Institute melakukan riset dan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Mulai tahun ini dan ke depan, SETARA Institute memberikan perhatian khusus terhadap minoritas keagamaan di samping kondisi KBB secara makro. Hal itu dilatarbelakangi paling tidak beberapa faktor berikut ini. Pertama, secara konseptual bahwa demokrasi adalah sistem tata kelola kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan ... Read More »

Laporan Kondisi Kebebasan/Berkeyakinan yang diproduksi oleh SETARA Institute adalah laporan ke-10 yang ditulis sejak 2007, yang dilatarbelakangi oleh kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang belum mendapat jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang masih terus terjadi. Padahal secara normatif negara telah meneguhkan komitmennya melalui Pasal 28E Ayat (1 & 2), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara RI ... Read More »

Tertangkapnya Patrialis Akbar, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan prahara kedua setelah sebelumnya Ketua MK, M. Akil Mochtar pada 2013 juga tertangkap tangan oleh KPK. Tertangkapnya seorang hakim MK memiliki dampak serius dan dampak ikutan pada produk kerja lembaga pengawal Konstitusi ini, karena hakim MK adalah pejabat negara kelas negarawan, yang seharusnya tidak memiliki interest apapun ... Read More »