HUT ke-72 TNI adalah momentum untuk memperkuat soliditas, disiplin, dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan nasional, yang bertugas menjaga kedaulatan Indonesia. Cita-cita reformasi 1998 telah menggariskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI juga dibangun sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang ... Read More »

Pada Februari tahun depan, ratusan kabupaten/kota serta sejumlah provinsi bakal mengelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Itu diperkirakan bakal menjadi perhelatan yang riuh. Buat sebagian pihak, pilkada juga membuka potensi kian maraknya aksi-aksi dan seruan intoleransi. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak satu di antaranya. Ia mengatakan, persoalan politik belakangan juga punya andil memicu intoleransi. Utamanya, munculnya sikap ... Read More »

Komentar Pers, 24 September 2017 1. Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5000 pucuk senjata oleh institusi non militer, rencana penyerbuan ke BIN dan Polri merupakan bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil. Selain itu, menyampaikan informasi intelijen di ruang ... Read More »

Ayo Sineas Perfilman Dukung Keinginan Presiden Jokowi Keinginan Presiden Jokowi agar ada film baru mengenai peristiwa 1965 bagi generasi milenial patut didukung. Film yang diharapkan akurasi sejarahnya lebih obyektif, tidak semata hanya propaganda dan tertuju pada kekerasan yang terjadi pada 1 Oktober pagi, tetapi juga menuturkan prolog mengapa peristiwa itu meletus dan epilog serta sequel yang berakibat tragis bagi sebagian ... Read More »

Pelarangan kegiatan diskusi Pengungkapan Sejarah Indonesia 1965-1966, pada tanggal 16-17 September 2017 di Kantor YLBHI merupakan pembubaran kegiatan serupa yang paling serius, yang terjadi sejak 1 tahun terakhir. Bahkan pada peristiwa 16 September 2017 tersebut polisi melakukan berbagai bentuk pelanggaran bukan hanya melarang berdiskusi tetapi juga melakukan penggledahan dan penyitaan illegal, pengrusakan, dan pengancaman. Polisi yang ingkar janji dengan panitia ... Read More »

Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap belum dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Isu pengungkapan kasus HAM disebut hanya dijadikan isu kampanye oleh Jokowi. “Kalau hari ini Jokowi belum berbuat apa-apa untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, tidak ada bedanya dengan masa lalu. Karena belum ada pembeda antara masa lalu dan masa kini,” ujar Direktur Riset Setara ... Read More »

Pada 5 September 2017, telah terjadi penangkapan terhadap 17 orang pengikut Syiah di Halmahera Selatan. Penangkapan tersebut diduga karena mereka telah melakukan pengeroyokan terhadap salah seorang warga Goro-Goro bernama Musrin Jamaludin. Jika benar 17 orang dimaksud telah melakukan pengeroyokan, hal itu merupakan peristiwa kriminal biasa yang harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi, kepolisian harus memperhatikan ... Read More »

Jakarta, CNN Indonesia — Tak rampungnya kasus kekerasan di Papua membuat Lenis Kogoya mengajukan usul untuk Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Staf Khusus Presiden untuk Papua itu mengatakan dirinya menyampaikan agar aparat keamanan yang bertugas di Papua dilatih dengan pendekatan adat. “Dengan pendekatan adat, dengan pendekatan hati,” kata Lenis, Senin (4/9). Lenis memang bukan orang sembarangan. Dia juga memiliki posisi ... Read More »

KETUA Setara Institute Hendardi mendesak Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari upaya-upaya pelemahan. “Presiden Jokowi tidak bisa terus berdiam dengan alasan Pansus Angket adalah domain DPR, karena Jokowi memiliki sumber daya politik untuk menyelamatkan upaya-upaya pelemahan KPK,” kata Hendardi di Jakarta, Kamis (7/9). Dia menjelaskan dinamika kerja Panitia Khusus Hak Angket KPK menampakkan ... Read More »

Jakarta, INDONEWS.ID – Kemarahan publik Indonesia terhadap tragedi yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar bisa dimengerti sebagai perwujudan solidaritas kemanusiaan. Apa yang terjadi di negara itu sangat menyentak hati nurani sebagai bagian dari warga dunia. “Sebagaimana yang ditekankan Sukarno, nasionalisme kita hendaknya tumbuh dalam taman sari internasionalisme. Karenanya solidaritas kita  tidak hanya tertuju pada sesama warga negara Indonesia tetapi juga terhadap ... Read More »

Penolakan ketua OSIS beda agama, ditambah berbagai survei lain, menunjukkan sekolah negeri menjadi lahan membiaknya intoleransi dan fanatisme agama melebihi sekolah swasta. Pengguna media sosial di Indonesia terkejut membaca hasil survei yang baru-baru ini dilansir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian itu menyatakan 8,2 persen pelajar yang menjadi responden menolak Ketua OSIS dari agama berbeda. Selain itu, ada pula 23 persen responden yang ... Read More »