JAKARTA, KOMPAS.com – Manajemen peradilan modern di Mahkamah Konstitusi ( MK) dinilai mengalami kemajuan yang signifikan. Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani saat penyampaian penelitian Laporan Kinerja MK periode 2018-2019 di Kantor Setara Institute di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (18/8/2019). Dalam laporan yang dilakukan sepanjang 10 Agustus 2018 hingga 10 Agustus 2019 tersebut, Setara Institute menilai ... Read More »

Jakarta, Beritasatu.com – Setara Institute telah melakukan penelitian atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 10 Agustus 2018 hingga 10 Agustus 2019. Penelitian dilakukan untuk mempelajari kualitas putusan MK dan mendorong kepatuhan para penyelenggara negara dan warga negara pada Konstitusi RI. Setara Institute mencatat, sepanjang periode 10 Agustus 2018 sampai 10 Agustus 2019, MK telah keluarkan 91 putusan pengujian undang-undang. Sebanyak ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 18 Agustus 2019 KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI 2018-2019 Manajemen Peradilan Membaik Karya Hakim Biasa Saja dan Minim Putusan Progresif SETARA Institute telah melakukan penelitian atas Putusan Mahkamah Konstitusi untuk periode 10 Agustus 2018 hingga 10 Agustus 2019, sebagai bagian dari partisipasi perayaan Hari Konstitusi, 18 Agustus. Penelitian ini bertujuan mempelajari kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dan mendorong kepatuhan ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik wacana pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber, yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan sipil. Mereka menilai dari draf yang muncul, RUU Keamanan Siber ini memberi wewenang yang terlalu besar bagi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Hal ini salah satunya nampak dari pemberian wewenang yang sangat besar bagi BSSN untuk melakukan tindakan penapisan (screening) konten dan aplikasi ... Read More »

KETUA Setara Institute Hendardi menilai positif pidato kebangsaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang bersama DPD dan DPR, Jumat (16/8) kemarin. Presiden memberikan perhatian penuh pada isu intoleransi, radikalisme dan terorisme yang mengancaman kemajuan bangsa. “Penyebutan tiga tantangan itu secara berurutan menggambarkan afirmasi kepemimpinan Jokowi bahwa intoleransi adalah hulu dari terorisme dan terorisme adalah puncak dari intoleransi,” ujar Hendardi kepada ... Read More »

Presiden Joko Widodo diminta memilih anggota kabinetnya mumpuni di sektor penegakan hukum dan HAM. Para pembantu presiden untuk bidang ini diharapkan yang visioner, berintegritas dan progresif. Hal itu disampaikan Ketua Setara Institute Hendardi menanggapi Pidato Presiden Joko Widodo yang belum fokus dalam penegakan hukum dan HAM. Hendardi mengatakan, dua Pidato Kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan Sidang Tahunan ... Read More »

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengemukkan deideologisasi memang nyata terjadi di bangsa ini. Hal ini ditandai memudarnya nilai-nilai Pancasila di sebagaian masyarakat Indonesia. “Merebaknya sikap pragmatisme menjadi penyebab. Kita lihat yang terjadi sekarang, semua menyembah ke harta dan kekuasaan. Yang dikejar utama adalah materi. Model seperti ini tidak pikir lagi soal ideologi bangsa,” kata Bonar Tigor ... Read More »

VIVAnews – Istilah Pam Swakarsa kembali mencuat ke publik. Hal itu bermula dari gugatan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen, terhadap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto. Gugatan itu terkait pembentukan Pam Swakarsa atau Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa pada 1998 yang diperintahkan oleh Wiranto. Sementara Kivlan saat itu berperan sebagai penanggung jawab Pam Swakarsa. ... Read More »

Isu mengenai kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil pada tahun 1998 kembali muncul ke ruang publik. Isu itu mengemuka dalam gugatan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Purn Kivlan Zen terhadap Menteri Koordinator Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Kivlan menggugat Wiranto karena merasa dirugikan dalam pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swaskarsa ... Read More »

Pengakuan Kivlan Zen Negara Bertanggung jawab atas Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1998 Informasi mengenai kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil pada tahun 1998 kembali muncul ke ruang publik. Pengakuan Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, sebagaimana dalam gugatannya kepada Menteri Koordinator Hukum dan HAM Wiranto melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengakuan Kivlan telah memperkuat temuan Komnas ... Read More »

RINGKASAN EKSEKUTIF Pada September 2018-Februari 2019, SETARA Institute melakukan penelitian tentang dampak produk hukum daerah diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di Yogyakarta dan Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji 24 produk hukum daerah diskriminatif di Yogyakarta, dan 91 produk hukum daerah di Jawa Barat. Kajian hukum ini dilengkapi dengan wawancara terstruktur pada kelompok-kelompok minoritas dan terkena dampak untuk memperoleh informasi tentang contoh-contoh ... Read More »