Siaran Pers SETARA Institute, 27/04/2021. Kita kembali berduka akibat konflik di Papua kembali menimbulkan korban jiwa. Minggu (25/4), Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Daerah Papua Brigjen TNI Putu IGP Dani NK menjadi korban penembakan dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Respon Ketua MPR, Bambang Soesatyo (26/4) yang meminta aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis KKB di ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 13/04/2021: Intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama masih menjadi persoalan yang perlu mendapat penanganan yang komprehensif dan holistik. Sebab, persoalan tersebut memicu peningkatan ketegangan lintas identitas yang mengancam tata kehidupan bersama yang berbasis keberagaman. Laporan Riset SETARA tentang Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) ke-14/tahun 2020 yang dirilis awal bulan ini (6/4) menunjukkan bahwa aneka pelanggaran atas ... Read More »

Siaran Pers Launching Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2020 Jakarta, 6 April 2021 Pandemi Lahan Subur Diskriminasi dan Intoleransi Laporan riset ke-14 SETARA Institute mengenai Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia tahun 2020 ini mengusung judul Intoleransi Semasa Pandemi. Sebab, sebagaimana negara lainnya, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Dampak pandemi dirasakan di dan mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, termasuk dalam ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 28/3/2021 Hari ini, sekitar jam 10.30, telah terjadi peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Jalan Kartini, Kota Makassar. 10 orang menjadi korban langsung dalam peristiwa tersebut. Satu orang meninggal, yang diduga pelaku, dan 9 lainnya mengalami luka-luka yang terdiri dari 5 petugas keamanan gereja dan 4 orang jemaat gereja. Terkait dengan kasus bom ... Read More »

SETARA Institute, Jakarta Konteks kerukunan antar suku, agama, ras dan antargolongan atau yang populer disingkat SARA, menjadi bahasan yang menonjol dalam bangunan tema kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Banyak pihak memandang istilah kerukunan beragama sebagai hal paradoksal. Bagaimana mungkin, agama yang secara umum dipandang sebagai sumber penerang dan jalan kebenaran, kasih sayang dan kebaikan manusia, masih perlu membicarakan kerukunan? ... Read More »

Oleh Sayyidatul Insiyah (Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute) Favoritisme investasi yang telah digaungkan sejak awal pemilihan era Jokowi-Ma’ruf bebuntut pada semakin banyaknya regulasi pro-investasi yang digencarkan untuk disahkan. Pada hakikatnya, tidak ada yang salah dengan ambisi pemerintah untuk membuka keran investasi yang sebesar-besarnya di tanah air ini, mengingat langkah tersebut adalah bagian dari wujud pelaksanaan kewajiban negara dalam rangka menghadirkan ... Read More »

PENGANTAR Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2020 ini merupakan laporan keempat untuk studi yang sama, setelah sebelumnya SETARA Institute juga merilis laporan IKT pada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 yang lalu. Studi indexing yang dilaksanakan oleh tim peneliti SETARA ini masih berada dalam satu rumpun research area dengan riset mengenai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, yang sudah ... Read More »

A. Tentang IKT 2020 Laporan tentang Indeks Kota Toleran (IKT) 2020 ini merupakan laporan keempat SETARA Institute yang disusun untuk mempromosikan praktik-praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia. Tujuan dari IKT ini adalah untuk memberikan baseline dan status kinerja pemerintah kota dan pengetahuan bagi masyarakat tentang kondisi toleransi di 94 kota di Indonesia. Pengukuran yang dilakukan SETARA Institute menggunakan paradigma negative ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Kapolda Papua minta Penuntasan Pelanggaran HAM SETARA Institute Mendorong Humanisasi di Papua dan Papua Barat Jakarta, 15 Februari 2021 Permintaan Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw (12/02/2021), agar pemerintah segera menuntaskan pelbagai kasus pelanggaran HAM berat di Papua dan Papua Barat menjadi angin segar dan energi positif dalam memutus impunitas pelanggaran HAM yang selama ini terjadi ... Read More »

Oleh: Ikhsan Yosarie Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Beberapa waktu lalu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Peraturan Pemerintah ini menjadi bentuk perluasan peran masyarakat dalam upaya pertahanan negara. Peran serta masyarakat dalam upaya pertahanan negara pada dasarnya sesuai dengan Pasal 30 ... Read More »

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Sebagaimana diberitakan, dengan dasar Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan segera memulai proses perekrutan dan pelatihan Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Kami memandang pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan ... Read More »