MASALAH TNI DAN JABARAN SIPIL
Kedua dari kanan, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan, Ikhsan Yosarie tengah berbicara dalam konferensi pers Koalisis Masyarakat Sipil terkait wacana Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber di Jakarta pada Minggu, (18/8/2019). Foto: SETARA Institute

MASALAH TNI DAN JABARAN SIPIL

 Oleh: Ikhsan Yosarie (Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute)

Penempatan TNI di pelbagai jabatan sipil pada periode 2 pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu mendapat perhatian serius. Beberapa hari lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, diketahui telah mengangkat satu Perwira Tinggi aktif (Berpangkat Brigjen) sebagai Staf Khusus Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-Isu Strategis. Disebutkan Menparekraf, pengangkatan ini ternyata telah dilakukan sejak awal 2021. Begitu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru juga berasal dari TNI aktif. Bahkan tahun lalu, tepatnya pada 10 Juni 2020 Menteri BUMN, Erick Thohir, juga menunjuk dan mengangkat beberapa prajurit TNI aktif sebagai Komisaris pada sejumlah perusahaan BUMN.

Penempatan TNI pada sejumlah jabatan sipil diatas semakin mencerminkan pemerintah tidak belajar dari pelbagai kritikan masyarakat sipil sebelumnya mengenai penempatan TNI aktif sebagai Komisaris BUMN. Alasan-alasan pemerintah yang menyebutkan penunjukan tersebut atas dasar keahlian dan relevansi, justru pada jabatan-jabatan sipil diatas tidak memiliki dasar hukumnya. SETARA Institute pun dalam siaran persnya (13/06/2020) telah menjelaskan bahwa perluasan peran militer dalam ranah sipil menggambarkan kemunduran reformasi TNI pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penempatan sejumlah TNI aktif di jabatan sipil tersebut menggambarkan keengganan (unwilling) pemerintah dalam pelaksanaan reformasi TNI dan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU TNI).

Telah Diatur Jelas

Penempatan TNI pada jabatan sipil telah diatur dengan jelas dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Berlandasakan aturan inilah seharusnya penunjukan-penempatan TNI aktif dijabatan sipil itu dilakukan oleh pemerintah, bukan malah mengangkangi aturan yang telah mereka buat sendiri.

Dalam UU TNI tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) telah diatur bahwa Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun demikian, UU TNI juga membuka ruang untuk penempatan TNI pada beberapa jabatan sipil yang telah ditentukan. Jabatan-jabatan sipil tersebut kemudian disebutkan secara jelas pada ayat berikutnya.

Pasal 47 ayat (2) mengatur bahwa jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit aktif tanpa pensiun dini melingkupi kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Pengaturan berikutnya dijelaskan pada ayat (3) dan (4)nya bahwa jabatan sipil yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) tersebut, harus atas permintaan dari pimpinan departemen dan lembaga pemerintahan nondepartemen yang dimaksud dan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.

Melalui pengaturan tersebut, ada tiga hal yang dapat dengan mudah dipahami bersama. Pertama, Kemenparekraf, BNPB, dan Komisaris di BUMN tidak termasuk kedalam kategori jabatan sipil yang disebutkan pada Pasal 47 ayat (2). Artinya, TNI yang duduk pada tiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut, mengacu pada Pasal 47 ayat (1), harusnya mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Kedua, tidak semua K/L dapat meminta prajurit TNI untuk menempati pos-pos jabatan di internalnya. Hanya K/L yang disebutkan pada Pasal 47 ayat (2) yang dapat melakukan hal tersebut. Jika ada K/L diluar Pasal 47 ayat (2) membutuhkan penguatan aspek keamanan dalam operasional program kerjanya dilapangan, seperti yang disampaikan Menparekraf, maka yang harus dilakukan adalah menguatkan koordinasi dengan aparat keamanan dilapangan, bukan dengan mengangkat prajurit TNI aktif pada jabatan-jabatan di internalnya.

Dan ketiga, penempatan TNI pada jabatan sipil tidak bisa hanya membaca ketentuan pada Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4), yakni harus atas permintaan pimpinan dan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintahan nondepartemen tersebut. Penempatan TNI pada jabatan sipil ini harus membaca utuh seluruh ketentuan pada Pasal 47. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan pada Pasal 47 ayat (2).

Harus Evaluasi

Pengaturan dalam UU TNI mengenai jabatan sipil sudah mengatur dengan jelas, dapat dipahami, dan tidak multitafsir. Sehingga, pelbagai kebijakan yang diambil K/L dengan menempatkan TNI di jabatan sipil diluar ketentuan UU TNI tentu menjadi catatan buruk dalam pemerintahan kini. Teguran dan evaluasi harus diberikan Presiden Jokowi terhadap bawahannya tersebut. Teguran dan evaluasi tersebut sesungguhnya akan menjadi standing position Presiden terhadap dukungannya terhadap agenda reformasi TNI.

Selain itu, kebijakan yang diambil K/L tersebut juga mencerminkan aparat militer yang sebelumnya dikembalikan ke barak pascareformasi sebagai bagian dari reformasi TNI, justru ditarik kembali ke ranah sipil. Padahal, reformasi ditubuh militer dilakukan untuk menciptakan militer yang profesional dan kuat. Selain itu, konsiderans huruf d TAP MPR No. VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri menyatakan peran sosial politik dalam dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Polri yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Kadangkala, pejabat K/L kita terlalu sibuk membela diri atas kebijakan yang mereka lakukan dengan dalih tujuannya baik, relevansi, atau atas dasar kebutuhan. Padahal, tindakan mereka tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Lebih dari itu, pejabat tersebut seakan lupa asal muasal mengapa aturan perundang-undangan memuat ketentuan larangan atau pembatasan tersebut.[]

*Artikel ini juga telah terbit di tempo.co pada 10 Juni 2021. Link dapat diakses di sini 

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*