Author Archives: Setara Institute

PERMENDIKBUD-RISTEK TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PERMEN PPKS) PROGRESIF

Kemendikbud (Foto: aktual.com)

Siaran Pers SETARA Institute, 11 November 2021 Langkah progresif dalam restorasi substansi hukum datang dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mengeluarkan Permendikbud-Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS). Langkah baik ini disusul oleh Menteri Agama yang menegaskan dukungan terhadap kebijakan tersebut dan berencana untuk segera mengeluarkan Surat ... Read More »

DEMORALISASI PEJUANG HAM DALAM KASUS KOPSA-M DAN PTPN V

Perkebunan Kelapa Sawit. (Foto: SETARA Institute)

Siaran Pers, Tim Advokasi Keadilan Agraria Jakarta, 06 November 2021 Penahanan dana penjualan buah petani KOPSA-M sejak bulan Agustus sampai September 2021 sebesar 3,4 miliar rupiah oleh pihak PTPN V berdampak terhadap pekerja dan petani KOPSA-M. Petani menyampaikan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari pun susah didapatkan. Pada konteks ini, aspek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi dalam menjalankan bisnisnya sudah ... Read More »

PEMERINTAH KOTA DEPOK MEMPERBURUK DISKRIMINASI ATAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Foto: Merdeka.com

Siaran Pers SETARA Institute, 23 Oktober 2021 Pada Jumat (22/10/2021) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, Jawa Barat, melakukan penyegelan ulang Masjid Al-Hidayah, masjid Jemaat Ahmadiyah, di Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Masjid tersebut sebelumnya disegel Pemerintah Kota Depok pada 2017, sebab dianggap melanggar SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Perintah Terhadap Penganut Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), ... Read More »

ANGAN-ANGAN KEBIJAKAN SEKTOR SAWIT PRO-RAKYAT DAN PRO-LINGKUNGAN

Perkebunan Kelapa Sawit. (Foto: SETARA Institute)

Siaran Pers SETARA Institute, 21 Oktober 2021 Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan kenaikan harga komoditas sawit mempengaruhi realisasi penerimaan pajak yang tumbuh signifikan (23/09/2021). Ia menyebutkan bahwa bea keluar per-agustus 2021, tumbuh 1.056,72% didorong oleh peningkatan ekspor komoditi akibat tingginya harga produk kelapa sawit. Kabar baik yang seharusnya patut disyukuri justru dikelilingi oleh fakta yang tidak memihak kelompok masyarakat ... Read More »

KONTRADIKSI KONSEP PRESISI POLRI: KEKERASAN DAN DEHUMANISASI PADA PESERTA AKSI

Viral polisi diduga injak mahasiswa/ist. Gambar: okezone.com

Siaran Pers SETARA Institute, 13 Oktober 2021 Media sosial kembali menjadi sarana yang menunjukkan wajah buruk kinerja aparat Kepolisian. Di tengah sorotan publik mengenai buruknya kinerja Polri, khususnya Polres Luwu Timur, dalam penanganan kasus dugaan pencabulan hingga melahirkan #PercumaLaporPolisi yang viral di Twitter, video yang memperlihatkan brutalitas aparat Kepolisian dalam penanganan massa demonstrasi kembali tersebar di media sosial. Demonstrasi terjadi ... Read More »

LAPORKAN DUGAAN KRIMINALISASI PETANI, KOPSA M KUNJUNGI INDONESIA POLICE WATCH (IPW)

Foto: ekonomi.bisnis.com/JIBI/Rachman

Siaran Pers Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute Jakarta 7 Oktober 2021 Petani yang berhimpun dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M), Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kampar, Riau, yang sedang memperjuangkan hak-haknya saat ini mengalami ancaman dan tekanan (back fire) dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pentersangkaan dengan kasus-kasus yang sarat rekayasa. Saat ini Ketua Kopsa M, Anthony Hamzah dan ... Read More »

KEMUNDURAN DEMOKRASI, KEBEBASAN BEREKSPRESI BERUJUNG KRIMINALISASI

Ilustrasi Pembungkaman. (Foto: www.industry.co.id)

Siaran Pers SETARA Institute, 23 September 2021 Beberapa peristiwa sepanjang bulan September ini setidaknya telah merefleksikan bagaimana para pejabat alergi terhadap kritik dari warga negara. Diawali dengan kasus pelaporan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, pada 10 September terkait dugaan keterlibatan Moeldoko dalam perburuan rente terkait polemik ivermectin yang dinyatakan dalam rilis hasil riset ... Read More »

STOP KEKERASAN DAN LINDUNGI OBYEK SIPIL SERTA PENDUDUK SIPIL DI PAPUA

Ilustrasi kekerasan di Papua. (Gambar: Media Indonesia)

Pernyataan Pers SETARA INSTITUTE Serangan kelompok bersenjata TPN OPM ke sejumlah sarana pelayanan publik hingga kemudian berakibat hilang nyawa dari para pekerja di sektor tersebut harus dikecam dan tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun. Pertikaian senjata antara TPN OPM dengan aparat penegak hukum Indonesia memang masih debatable apakah masuk dalam kategori hukum humaniter internasional, tapi ini bukan berarti pihak-pihak ... Read More »

PERKEMBANGAN KASUS KEKERASAN ATAS JAI SINTANG: SURAT EDARAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT BERMASALAH

Foto: dok.istimewa

Siaran Pers SETARA Institute, 19 November 2020 Pada tanggal 17 September 2021, Gubernur Kalimantan Barat menerbitkan surat edaran nomor 450/3278/BKBP-D1 yang kembali merujuk ke Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri tahun 2008 agar pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok agama Islam, serta masyarakat agar tidak bertindak melawan hukum terhadap pengikut ... Read More »

Dikriminalisasi PTPN V dan Polres Kampar, PETANI KOPSA M DALAM STATUS PERLINDUNGAN LPSK

Keterangangan Gambar: Perwakilan 997 Petani Kopsa M selesai menyampaikan pengaduan ke LPSK, Jakarta (14/9/2021).

SIARAN PERS Kriminalisasi 2 petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) atas laporan PTPN V dan proses tidak prosedural Polres Kampar, menunjukkan bahwa cara-cara lama perusahaan BUMN berkolaborasi dengan penegak hukum belum berubah. Praktik ini seharusnya menjadi masa lalu. Tetapi faktanya di lapangan masih banyak terjadi. Klaim bahwa PTPN V compliance dengan standar sustainability policy dan standar ... Read More »

BUPATI KAMPAR WAJIB TOLAK IZIN PERKEBUNAN PT LANGGAM HARMUNI

Foto: Dok. Istimewa

Siaran Pers Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute Jakarta, 13 September 2021 Jadi Barang Bukti Tindak Pidana BUPATI KAMPAR WAJIB TOLAK IZIN PERKEBUNAN PT LANGGAM HARMUNI Salah satu cara PTPN V dan PT Langgam Harmuni melumpuhkan perjuangan 997 petani Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M), yang saat ini sedang memperjuangkan hak-haknya melalui pelaporan kepada Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri dan laporan ... Read More »

404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)