JAKARTA, KOMPAS.com – Diskriminasi dan intoleransi dalam beragama disebut masih kerap terjadi selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan, intoleransi, konflik, dan kekerasan atas nama agama masih belum dapat diatasi pemerintah saat ini.
Berdasarkan catatan Setara Institute, dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi-Kalla terjadi 197 peristiwa dengan 236 tindakan pelanggaran kebebasan beragama pada 2015.
Sedangkan, 91 peristiwa dengan 113 pelanggaran kebebasan beragama masih terjadi sejak Januari hingga September 2016.
“Janji untuk menjamin hak berkeyakinan tidak terjadi. Kasus-kasus yang menjadi indikator keseriusan pemerintah, seperti Ahmadiyah di Transito dan Syiah Sampang di Sidoarjo tidak ada yang ditangani,” ujar Ismail di Kantor Setara Institute, Jakarta, Minggu (23/10/2016).
Selain itu, Ismail juga menyebut produk hukum diskriminatif masih terdapat di berbagai daerah.
Berdasarkan catatan Komnas Perempuan pada Agustus 2016, masih terdapat 421 kebijakan diskriminatif yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia.
Sementara, Setara Institute mencatat ada 73 kebijakan intoleran yang ada di berbagai daerah di Indonesia.
“Kemendagri memang membatalkan 3.134 peraturan daerah, tetapi seluruh peraturan daerah ini adalah peraturan yang berhubungan dengan investasi dan ekonomi,” ucap Ismail.
“Tidak ada satu pun peraturan yang muatannya diskriminatif dibatalkan oleh pemerintahan Jokowi,” tuturnya.
(Baca juga: Direktur Setara Instute: Pemerintahan Jokowi-JK Batasi Kebebasan Berekspresi)
Menurut Ismail, masalah tersebut menjadi tugas pemerintah untuk segera diselesaikan.
Pasalnya, pemerintah Jokowi-Kalla pernah berjanji untuk menjamin perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
“Jadi ini pekerjaan rumah pemerintah yang saya kira belum terpenuhi. Belum ada tindakan konkret yang dilakukan pemerintah,” ujar Ismail.
Sumber : nasional.kompas.com