Tekanan kekerasan di dalam negeri Myanmar yang berkelanjutan, bukan hanya merupakan krisis politik dan keamanan dalam negeri, tetapi merupakan isu kemanusiaan yang menuntut keterlibatan banyak pihak. Indikasi genosida atas etnis Rohingnya telah berlangsung sejak lama tetapi dunia internasional tidak berbuat cukup untuk mengatasi krisis kemanusiaan tersebut.
Sebagai sesama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Pemerintah Indonesia tidak cukup hanya bertindak pasif menyaksikan praktik kekerasan di Myanmar yang juga merupakan salah satu anggota ASEAN. SETARA Institute mendesak:
(1) Pemerintah Indonesia memanggil secara resmi Duta Besar Myanmar di Indonesia untuk menyampaikan secara tegas keprihatinan Indonesia.
(2) Pemerintah Indonesia mengambil inisiatif tegas dan terukur untuk mengajak pemerintah negara-negara ASEAN lainnya membentuk Tim Perdamaian dan Penghentian Kekerasan di Rakhine. Alasan penghormatan pada kedaulatan negara dan politik bebas aktif Indonesia sudah semestinya diabaikan, karena krisis kemanusiaan sesungguhnya menghadirkan kewajiban keterlibatan negara melampaui batas-batas kedaulatan negara.
(3) Pemerintah Indonesia perlu menyajikan informasi yang proporsional tentang kekerasan yang terjadi di Rakhine untuk menghindari berbagai ekploitasi informasi kekerasan untuk tujuan-tujuan lain yang melawan kemanusiaan.
(4) Mendesak Komisi HAM ASEAN melakukan penyelidikan dan menyusun laporan yang kredibel tentang situasi kekerasan yang menimpa etnis Rohingnya. Komisi HAM ASEAN harus lebih progresif dan tidak berlindung di balik keterbatasan mendatnya, untuk memastikan adanya data yang akurat sebagai dasar intervensi lanjutan penegakan hukum hak asasi manusia.
Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua SETARA Institute: 0811819174