Era otonomi daerah seringkali menggiring pemerintah daerah terjebak pada upaya penguatan primordialisme sempit, salah satunya berdasarkan agama. Agama yang semestinya mengajarkan keadilan (al-adl), persaudaraan (ukhuwah), toleransi (tasamuh), seringkali dijadikan kendaraan politik populisme memikat konstituen. Di lain pihak, meskipun agama bukanlah bagian urusan pemerintah yang didesentralisasi, namun pemerintah pusat tampak ambigu dalam mengelola kehidupan keagamaan. Sebagai tugas pemerintah pusat, maka sejatinya pemerintah pusat memiliki perangkat dan infrastruktur hingga ke daerah dengan tugas menjaga dan mengelola kemajemukan. Tetapi, pada saat yang sama pemerintah justru menyerahkan sebagian urusan keagamaan pada pemerintah daerah.
Izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah salah satu kebijakan yang ambigu tersebut. Satu sisi urusan agama masih menjadi kewenangan pusat di lain pihak urusan rumah ibadah dan sengketa yang diakibatkannya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Inilah salah satu pemicu terus berulangnya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.
Walikota Bekasi Rahmat Effendi adalah salah satu Walikota yang dalam beberapa tahun terakhir mengupayakan pemenuhan hak warga negara untuk menjalankan agama/keyakinannya, termasuk mendirikan rumah ibadah. Sebagai pengejawantaahan sikap mendukung keberagaman itu, Walikota Bekasi menolak mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Clara yang menjadi tuntutan kelompok-kelompok intoleran.
Atas dasar itu SETARA Institute menyatakan:
- Mendukung dan mengapresiasi sepenuhnya sikap Walikota Bekasi mempertahankan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Clara Bekasi karena sudah sesuai dengan prosedur dan peruntukannya.
- Mendukung Walikota Bekasi tetap konsisten tidak akan meninjau ulang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Clara, hanya karena desakan dan tekanan kelompok intoleran yang ingin merusak pilar kebangsaan “Bhinneka Tunggal Ika”.
- Mendesak agar pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri meninjau ulang Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang pendirian rumah ibadah yang seringkali tidak saja memberatkan tetapi juga merugikan kelompok-kelompok agama dan kepercayaanminoritas.
SETARA Institute, Jakarta, 31 Maret 2017
Narahubung:
- Sudarto (Peneliti Kebebasan Beragama/Berkeyakinan SETARA Institute): 089678390345
- Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua SETARA Institute): 0811819174