Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kerusuhan Manokwari Disebut Gambaran Pemeliharaan Politik Rasial - Setara
Cari Publikasi Media yang Kamu Butuhkan

Kerusuhan Manokwari Disebut Gambaran Pemeliharaan Politik Rasial

Tanggal RilisAgustus 20, 2019KategoriBerita & LiputanBagikan

DIREKTUR Eksekutif Setara Institue Ismail Hasani mengatakan aksi protes di Manokwari dan Jayapura, Senin (19/8), merupakan perlawanan terhadap dehumanisasi masyarakat Papua yang berkepanjangan.

“Meski aksi pembakaran sejumlah gedung tidak dapat dibenarkan, tetapi aksi tersebut menggambarkan bagaimana politik rasial yang dipelihara negara menimbulkan bahaya berkelanjutan,” kata Ismail melalui keterangan tertulis, Selasa (20/8).

Peringatan Hari Kemanusiaan Internasional yang diperingati setiap 19 Agustus dirusak oleh hilangnya kemanusiaan di tengah masyarakat dan tubuh aparat negara.

“Rentetan kekerasan, diskriminasi hingga intimidasi yang diterima mahasiswa Papua di beberapa daerah dalam satu pekan terakhir mencederai kemanusiaan dan HAM,” ujar Ismail.

Aksi yang terjadi kemarin disinyalir sebagai buah dari adanya dugaan tindak kekerasan dan pemaksaan oleh masyarakat dan aparat di Kota Malang pada (15/8) lalu.

Diikuti pula dengan dugaan intimidasi di Surabaya melalui penyerbuan ke asrama papua oleh aparat kepolisian, TNI, Satpol PP dan Ormas dilanjutkan dengan penangkapan 43 mahasiswa Papua.

“Setara Institute mengecam tindakan kekerasan terhadap warga negara yang menyampaikan aspirasi dan ekspresi politik,” imbuh Ismail.

“Cerminan stigmatisasi dan rasialisme tampak pada penyebutan tertentu terhadap masyarakat Papua. Sebutan yang mereduksi posisi sebagai manusia atau dehumanisasi yang bercokol dari waktu ke waktu dan menjadi legitimasi tindakan kekerasan terhadap mereka,” sambungnya.

Pelanggaran HAM dan kebebasan masyarakat Papua, kata Ismail, menjadi catatan buruk berkelanjutan karena kegagalan negara mencari solusi berkeadilan di Papua.

Untuk itu, Setara mendesak Kapolri Jenderal Polri Tito Karnavian menindak tegas aparat yang bersikap represif terhadap mahasiswa Papua sebagai preseden pengurangan tindakan represif sekaligus memastikan kebijakan ketidakberulangan (guarantees of non-repetition).

“Paralel dengan langkah itu, Kapolri juga memastikan dampak ikutan dari dehumanisasi di berbagai daerah tidak menjadi pemicu kekerasan terhadap masyarakat Papua, termasuk memulihkan segera kondisi Papua pascaaksi massa,” tandas Ismail. (OL-2)

M Ilham Ramadhan Avisena
Sumber: mediaindonesia.com

Media Terkait

Jelajahi Media

Selengkapnya

Penyelidik dan Penyidik Polri Seharusnya Polisi Yudisial

Berita & Liputan
Desember 16, 2025
Reformasi Sektor Keamanan

Presiden Prabowo Subianto telah merespons usulan masyarakat tentang kepolisian. Usulan ini mengemuka dalam aksi demonstrasi...

Lihat Detail

Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2024

Berita & Liputan
Juni 1, 2025
Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Pada tahun 2024, SETARA Institute kembali merilis laporan tahunan mengenai situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan...

Lihat Detail

Sudahkah Negara Adil Terhadap Perempuan?

Berita & Liputan
Maret 4, 2025
Hukum dan Konstitusi

Dominasi patriarki yang telah tertanam kuat masih menjadi persoalan dalam mengakselerasi kesetaraan gender. Dalam kondisi...

Lihat Detail

Kerusuhan Manokwari Disebut Gambaran Pemeliharaan Politik Rasial