JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti hak asasi manusia (HAM) dan perdamaian Setara Institute, Selma Theofany menilai, pemerintah Indonesia perlu bergerak cepat mencari solusi keadilan di Papua menyusul pecahnya kerusuhan di Manokwari dan Jayapura Senin (19/8/2019).
Selma menyatakan, kerusuhan hari ini tidak terlepas dari kericuhan yang melibatkan sejumlah ormas dan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Sabtu (16/8/2019).
“Pelanggaran HAM dan kebebasan masyarakat Papua menjadi catatan buruk berkelanjutan hingga munculnya kericuhan ini karena kegagalan negara mencari solusi berkeadilan di Papua. Pemerintah dan aparat perlu segera memulihkan situasi dan kondisi Papua pasca-aksi massa,” ujar Selma kepada Kompas.com, Senin
Setara Institute juga meminta Polri menindak tegas aparat yang bersikap represif terhadap mahasiswa Papua. Polri juga harus memastikan tindakan yang dianggap represif tidak berulang.
Aksi massa terjadi di Manokwari, Papua Barat, sebagai bentuk protes atas penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
Pengunjuk rasa membakar Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.
Selain Gedung DPRD Papua Barat, massa membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat.
Tidak hanya itu, massa melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa.
Untuk menghentikan aksi anarkistis tersebut, polisi terpaksa menembakan gas air mata.
Christoforus Ristianto
Sumber: kompas.com