Siaran Pers SETARA Institute, 28/06/2021
- Kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terhadap Presiden Joko Widodo dengan poster ‘The King of Lip Service’ adalah bagian dari kebebasan warga negara dalam mengeluarkan pendapat, kemerdekaan pikiran, dan hati nurani sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (1). Dengan demikian, kampus seharusnya memfasilitasi hak Konstitusional tersebut dengan menjamin kebebasan akademik para mahasiswanya. Terlebih, memang peran mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change), kontrol sosial (social control), dan penjaga moral (moral force), sehingga mereka memiliki kewajiban moral untuk melakukan kritik terhadap pemerintah;
- Keterangan pihak UI bahwa mereka sangat menghargai kebebasan menyampaikan pendapat sangat bertolakbelakang dengan tindakannya yang justru melakukan pemanggi-lan kepada BEM UI dengan dalih bagian dari pembinaan kemahasiswaan. Pemanggilan tersebut, disertai keterangan-keterangan pihak kampus yang menyudutkan BEM UI, secara eksplisit justru mencerminkan tindakan pengekangan kebebasan berpendapat mahasiswa. Selain itu, keterangan pihak kampus yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan BEM UI bukan cara menyampaikan pendapat yang benar adalah bentuk penyempitan hak-hak Konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat.
- Substansi kritikan BEM UI tersebut justru mencerminkan realitas politik yang seharusnya dijadikan evaluasi oleh pemerintah. Pelbagai hal yang disampaikan pemerintah, dalam hal ini Presiden, tentu wajar jika ditagih oleh masyarakat, dalam hal ini mahasiswa. Bahkan BEM UI juga mencantumkan pelbagai referensi mereka dalam membuat kritikan tersebut, sehingga kritikan tersebut memang ada basisnya. Poin-poin kritikannya pun juga menjadi kritikan organisasi masyarakat sipil terhadap pemerintahan kini, seperti terkait pelemahan KPK dan pasal karet UU ITE serta implikasinya. Pihak kampus seharusnya mendukung tindakan-tindakan mahasiswa yang berupaya mengoreksi dan memperbaiki realitas politik yang tidak konstruktif untuk demokrasi, bukan malah sebaliknya.
- Kampus adalah tempat untuk tumbuh dan berkembangnya kebebasan berpikir, berpendapat, dan kemerdekaan pikiran. Dengan kondisi demikian, maka kampus seharusnya menjadi tempat untuk pilar-pilar demokrasi. Kritikan-kritikan terhadap pemerintah, justru menjadi cerminan implementasi ilmu yang dipelajari dikampus. Kritikan-kritikan tersebut bersumber dari daya kritis dan kepekaan sosial mahasiswa yang juga terasah dikampus. Selain itu, memberi kritik merupakan salah satu peran signifikan mahasiswa dalam pengawasan secara langsung terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.
Narahubung:
- Ikhsan Yosarie, Peneliti SETARA Institute, 0822 8638 929;
- Ismail Hasani, Direktur Eksekutif SETARA Institute dan Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 0812 1393 1116;