Dari data riset Setara Institute sepanjang 8 (delapan) tahun terakhir menunjukkan konsolidasi aktor-aktor intoleran. Pelaku intoleransi, diskriminasi, dan agen kekerasan sesungguhnya relatif tetap, meskipun dalam beberapa kasus hanya berganti kostum. Hal itu menunjukkan bahwa mereka memang tak tersentuh (untouchable), atau negara memang tidak mau menyentuh mereka. Negara kerapkali absen dalam beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh aktor-aktor intoleran.
Sebenarnya, tidak dibutuhkan agenda besar dan canggih untuk menyelesaikan persoalan ini. Negara hanya dituntut untuk melaksanakan salah satu kewenangan dan otoritas “regular”-nya, di bidang penegakan hukum. Kebebasan berserikat dan berkumpul serta berpikir dan mengemukakan pendapat merupakan hak dasar setiap orang. Namun jika semua itu diekspresikan dengan cara melawan hukum dan melakukan kekerasan secara berpola, maka negara harus hadir. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi hanya dituntut untuk melaksanakan fungsi konvensional penegakan hukum di hadapan aktor-aktor intoleran.
Selengkapnya sila unduh Laporan Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2014