Tag Archives: Human Security

Jakarta, CNN Indonesia — Pembentukan Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020, menuai kritik. Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute Ikhsan Yosarie berpendapat pembentukan Pam Swakarsa berpotensi menimbulkan benturan di antara masyarakat sipil. Pam Swakarsa juga memperlihatkan watak pemerintah yang semakin mengutamakan penggunaan pendekatan keamanan sebagai jawaban atas pelbagai persoalan yang tengah dialami. “Penggunaan pendekatan ini ... Read More »

Komentar Pers Hendardi, Ketua SETARA Institute 31/8/2020 KSAD Jamin Proses Hukum, Peradilan Koneksitas Bisa Tumbuhkan Kepercayaan Publik Pengakuan Panglima TNI Hadi Tjahjanto tentang keterlibatan anggota TNI dalam kekerasan di Ciracas dan Pasar Rebo telah mengkonfirmasi dugaan keterlibatan anggota TNI dan penyangkalan yang ditujukan oleh Dandim 0505/Jakarta Timur, yang sebelumnya menyangkal adanya keterlibatan anggota TNI (28/8). Pengakuan yang sama dikemukakan oleh ... Read More »

Komentar Pers Hendardi, Ketua SETARA Institute Jakarta, 29 Agustus 2020 Penyerangan Membabibuta Mapolsek Ciracas AGAR TIDAK BERULANG, HENTIKAN PREVILEGE HUKUM BAGI TNI Pada tengah malam, tanggal 28 Agustus 2020, Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Ciracas menjadi sasaran penyerangan sekelompok pengacau, yang berdasar kronologi serta berbagai kesaksian masyarakat diduga diidentifikasi sebagai anggota TNI. Seratus lebih orang dengan mengendarai sepeda motor membakar mobil, ... Read More »

Oleh: Ikhsan Yosarie (Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute) ADA yang menarik dalam Astatement Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat bertandang ke Markas Korps Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2020). Saat itu, Menko Polhukam berharap tidak ada lagi persepsi di masyarakat terkait pendekatan militer yang dianggap selalu bertentangan dengan hak asasi manusia ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 23/08/2020 Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah menjajaki kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kerjasama tersebut dimaksudkan guna merekrut mahasiswa untuk terlibat dalam latihan militer melalui program Bela Negara. Menurut Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, pendidikan militer tersebut diikuti dalam satu semester dan nilainya dimasukkan ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS) yang diambil mahasiswa. (CNNIndonesia.com, 16/8). ... Read More »

Komentar Pers, HENDARDI, Ketua SETARA Institute, Jakarta 03/08/2020 Rancangan Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Kemunduran Reformasi Sektor Keamanan, Pintu Supremasi Militer Kembali Terbuka Setelah genap dua dasawarsa pemisahan TNI-Polri melalui TAP MPR VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, agenda reformasi sektor keamanan mengalami kemunduran paling serius jika Rancangan Perpres ... Read More »

Bulan lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapat kritikan deras dari publik karena menempatkan perwira tinggi dan jenderal aktif, baik militer maupun kepolisian, dalam jajaran petinggi BUMN. Kebijakan Erick jelas tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang (UU) No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)) dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)). Penempatan sejumlah perwira TNI/Polri aktif dalam ... Read More »

jpnn.com, JAKARTA – Setara Institute mengkritik langkah Menteri BUMN Erick Thohir, mengangkat sejumlah perwira tinggi Polri dan TNI duduk dalam struktur komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Menurut peneliti hak asasi manusia dan sektor keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie pengangkatan tidak sesuai dengan UU Nomor 2/2002 tentang Polri dan UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri disebutkan, ... Read More »

SETARA Institute Siaran Pers, 13/06/2020 Pergantian Direksi dan Komisaris sejumlah perusahaan BUMN dilakukan beberapa hari lalu oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Namun, dalam pergantian komisaris tersebut, Erick Thohir tidak hanya menarik para profesional untuk bergabung ke Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN, tetapi juga merangkul para perwira tinggi dan jenderal, baik dari TNI maupun Polri, di jajaran perusahaan BUMN sebagai komisaris. Kebijakan pergantian ... Read More »

Ikhsan Yosarie Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Kontroversi pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme cenderung disimplifikasi ke dalam narasi subyektif berupa suka-tidak suka, benci-tidak benci, untung-rugi, pro-kontra terorisme, dan upaya penghalang-halangan. Bahkan, dalam narasi lebih jauh, wacana tersebut malah menyasar persoalan komunisme, perlindungan hak asasi teroris, dan anggaran. Wacana tersebut dapat ditemukan dalam pelbagai kolom komentar, ... Read More »

JAKARTA – Derasnya penolakan terhadap Rancangan Peraturan Presiden (Perpes) pelibatan TNI dalam memberantas aksi terorisme dilatarbelakangi konstitusi dan semangat menjaga Reformasi TNI. Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie mengungkapkan setidaknya dua persoalan mencerminkan latarbelakang penolakan tersebut, yaitu karena ketiadaan pengaturan keputusan dan kebijakan politik negara dan kerangka criminal justice system dalam RPerpres tersebut. Ketiadaan pengaturan kebijakan dan keputusan politik negara ... Read More »