Tag Archives: Human Security

PELABELAN TERORIS KEPADA KELOMOK BERSENJATA DI PAPUA KONTRA PRODUKTIF DAN MENAMBAH LUKA SOSIAL RAKYAT PAPUA

Dari kiri ke kanan Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani, Direktur Riset SETARA Institute Halili, saat menyelenggarakan konferensi pers tentang laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan tahun 2018, di Jakarta, Minggu (31/3/2019). (Foto: SETARA Institute)

Siaran Pers SETARA Institute, 28 April 2021 Desakan agar kelompok bersenjata di Papua dilabel sebagai organisasi teroris semakin menguat belakangan ini, apalagi setelah kematian perwira tinggi Kopassus yang menjabat Kabinda Papua, Mayjen (anumerta) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha. Pihak-pihak yang mendukung pelabelan ini hanya berpikir simple dan pendek karena mengira dengan begitu operasi pengejaran dan melumpuhkan kelompok bersenjata di ... Read More »

KAPOLDA PAPUA MINTA PENUNTASAN PELANGGARAN HAM: SETARA INSTITUTE MENDORONG HUMANISASI DI PAPUA DAN PAPUA BARAT

www.radarsorongnews.com

Siaran Pers SETARA Institute Kapolda Papua minta Penuntasan Pelanggaran HAM SETARA Institute Mendorong Humanisasi di Papua dan Papua Barat Jakarta, 15 Februari 2021 Permintaan Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw (12/02/2021), agar pemerintah segera menuntaskan pelbagai kasus pelanggaran HAM berat di Papua dan Papua Barat menjadi angin segar dan energi positif dalam memutus impunitas pelanggaran HAM yang selama ini terjadi ... Read More »

MASALAH PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PERTAHANAN

Ilustrasi TNI: https://hukamnas.com/

Oleh: Ikhsan Yosarie Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Beberapa waktu lalu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Peraturan Pemerintah ini menjadi bentuk perluasan peran masyarakat dalam upaya pertahanan negara. Peran serta masyarakat dalam upaya pertahanan negara pada dasarnya sesuai dengan Pasal 30 ... Read More »

PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA TIDAK MENDESAK DAN HARUS DITUNDA: TUNTASKAN REFORMASI TNI

DSC_1477

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Sebagaimana diberitakan, dengan dasar Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan segera memulai proses perekrutan dan pelatihan Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Kami memandang pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan ... Read More »

PEMERINTAH BERGERAK CEPAT DALAM MEMBUAT ATURAN TURUNAN UU PSDN, TETAPI LAMBAN MERESPONS SOROTAN

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie. (Foto: SETARA Institute)

Siaran Pers SETARA Institute, 22 Januari 2021 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Peraturan Pemerintah ini menjadi bentuk perluasan peran masyarakat dalam upaya pertahanan negara. Peran masyarakat dalam upaya pertahanan negara pada dasarnya sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa ... Read More »