Siaran Pera SETARA Institute, 7 Maret 2022 Isu penundaan kontestasi lima tahunan menjadi bola panas yang dilemparkan oleh beberapa elit di lingkungan parlemen. Pemilu yang seharusnya dijadwalkan pada 2024 diusulkan untuk ditunda 1-2 tahun. Atas wacana tersebut, SETARA Institute menyampaikan beberapa sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa apapun alasannya, penundaan Pemilu adalah bentuk pembangkangan terhadap Pasal 22E ayat (1) Konstitusi. Apabila ... Read More »
Tag Archives: Hukum dan Konstitusi
GAGAL MASUK RAPAT PARIPURNA, DPR BERI HARAPAN PALSU ATAS PENGESAHAN RUU TPKS
Siaran Pers SETARA Institute, 17 Desember 2021 Regresifitas pemerintah dalam proses legislasi kembali nampak ketika pada hari Kamis, 16 Desember 2021, DPR urungkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk diteruskan dalam Rapat Paripurna. Atas hal tersebut, SETARA Institute menyatakan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, SETARA Institute menyayangkan ketidakpekaan pemerintah dalam menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini. ... Read More »
DUA TAHUN SEBAGAI TIMER MUNDUR BAGI PEMERINTAH UNTUK SEGERA REVISI UU CIPTA KERJA
Siaran Pers SETARA Institute, 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusannya No. 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada Kamis, 25 November 2021 telah menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Sederhananya, ... Read More »
PELEMBAGAAN KRIMINALISASI WARGA NEGARA DALAM SUBSTANSI RKUHP
Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 9/6/2021 Draft RKHUP 2019 kembali digaungkan dan disosialisasikan ke berbagai kota sejak Februari hingga Juni 2021 (CNN, 09/06/2021). Sayangnya, agenda reformasi hukum pidana tersebut justru menuai berbagai polemik dari berbagai kalangan masyarakat karena beberapa pasal di dalamnya justru mengundang kontroversi. Setidaknya, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi atensi penting dalam substansi RKUHP tersebut. Pertama, penghidupan ... Read More »
KORUPSI LEGISLASI: LAMPU KUNING TERHADAP PENGHANCURAN SISTEMIK KEHIDUPAN MASYARAKAT
Oleh Sayyidatul Insiyah (Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute) Favoritisme investasi yang telah digaungkan sejak awal pemilihan era Jokowi-Ma’ruf bebuntut pada semakin banyaknya regulasi pro-investasi yang digencarkan untuk disahkan. Pada hakikatnya, tidak ada yang salah dengan ambisi pemerintah untuk membuka keran investasi yang sebesar-besarnya di tanah air ini, mengingat langkah tersebut adalah bagian dari wujud pelaksanaan kewajiban negara dalam rangka menghadirkan ... Read More »