KORUPSI LEGISLASI: LAMPU KUNING TERHADAP PENGHANCURAN SISTEMIK KEHIDUPAN MASYARAKAT
Ilustrasi Koruspi. (Foto: Ivanacoi/Pixabay)

KORUPSI LEGISLASI: LAMPU KUNING TERHADAP PENGHANCURAN SISTEMIK KEHIDUPAN MASYARAKAT

Oleh Sayyidatul Insiyah (Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute)

Favoritisme investasi yang telah digaungkan sejak awal pemilihan era Jokowi-Ma’ruf bebuntut pada semakin banyaknya regulasi pro-investasi yang digencarkan untuk disahkan. Pada hakikatnya, tidak ada yang salah dengan ambisi pemerintah untuk membuka keran investasi yang sebesar-besarnya di tanah air ini, mengingat langkah tersebut adalah bagian dari wujud pelaksanaan kewajiban negara dalam rangka menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Adalah menjadi sebuah paradoks manakala langkah tersebut justru dilaksanakan secara tidak sejalan dengan kaidah-kaidah hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sepanjang tahun 2020, setidaknya telah tercatat adanya tiga undang-undang kontroversial yang berhasil diloloskan. Dua undang-undang erat kaitannya dengan investasi (UU Minerba dan UU Cipta Kerja) dan satu undang-undang “hadiah” bagi hakim konstitusi (UU MK). Apabila melihat kilas balik, tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan gejolak penolakan terhadap rancangan undang-undang yang pada akhirnya berhasil diundangkan dalam lembaran negara. Selain substansinya yang secara materil berpotensi menggerus hak-hak masyarakat, proses pembentukannya juga tidak sejalan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu yang perlu dipahami berkaitan dengan problem formil dalam pembentukan ketiga undang-undang tersebut adalah adanya pelembagaan korupsi legislasi (legislation corruption).

Korupsi legislasi, sebuah fenomena yang apabila ditelisik lebih lanjut, ternyata seringkali terjadi dalam proses legislasi yang terjadi di Indonesia. Hanya saja, tidak banyak masyarakat maupun kajian yang fokus terhadap isu ini. Fenomena korupsi legislasi pada dasarnya muncul dari adanya teori regulatory capture yang pertama kali dicetuskan oleh Stigler. Menurut Stigler, regulatory capture adalah keadaan dimana pembentuk peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh kelompok kepentingan tertentu, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat seharusnya untuk kepentingan rakyat, justru menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk menjalankan kepentingannya. Beranjak dari teori tersebut, seharusnya menjadi refleksi bagi pembentuk undang-undang khususnya, apakah proses pembentukan di dalamnya termuat karakteristik regulatory capture yang dalam kata lain dikenal pula sebagai korupsi legislasi? Setidaknya terdapat dua hal untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, materi muatan di dalamnya hanya mengakomodir kepentingan elit tertentu dan justru abai terhadap hak-hak dan kepentingan masyarakat kecil. Kedua, dalam proses pembentukannya, pemerintah tidak berupaya dengan optimal untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai proses tahapan penyusunannya. Kedua hal tersebutlah yang menjadi determinan utama untuk menilai apakah telah terjadi korupsi legislasi dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menarik garis keterkaitan antara teori yang disampaikan Stigler dengan realitas pembentukan ketiga undang-undang kontroversial di atas, kiranya perlu menilik bagaimana sejatinya proses formil dari awal hingga pengundangannya. Diawali dengan UU Minerba, RUU Minerba yang diusulkan sebagai inisiatif DPR pada tahun 2015 banyak mengalami penolakan. Selain substansinya yang kompromi terhadap oligarki, dalam hal ini adalah perusahaan tambang, pembentukannya juga masih jauh dari partisipasi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat adat dan masyarakat kecil lainnya. Sayangnya, setelah dipastikan tidak disahkan dan akan menjadi RUU carry over bagi DPR periode berikutnya di dalam Rapat Paripurna terkahir DPR 2014-2019 pada September 2019, isu revisi UU Minerba justru kembali mencuat beberapa hari setelahnya ketika Menteri ESDM menyerahkan DIM Revisi UU Minerba kepada Komisi VII DPR RI. Puncaknya adalah pada 10 Juni 2020, dimana revisi UU Minerba yang menjadi salah satu tuntutan agenda #ReformasiDikorupsi pada akhirnya secara yuridis telah sah menjadi UU No. 3 Tahun 2020 dan berujung pada pengundangan dalam Lembaran Negara. Substansi yang lebih berpihak pada kepentingan oligarki tambang tanpa mengindahkan hak-hak masyarakat kecil ditambah dengan minimnya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam proses pembentukannya seolah menunjukkan adanya indikasi korupsi legislasi yang terjadi dalam perumusan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

UU selanjutnya adalah UU Mahkamah Konstitusi. UU yang tidak lahir dari Prolgenas Prioritas 2020 ini juga sempat mendapat kritikan bahkan dugaan kuat bahwa UU ini hanya sebagai “karpet merah” bagi hakim konstitusi untuk nantinya mempermudah DPR dan pemerintah manakala terdapat kepentingan tertentu yang bersinggungan dengan MK di kemudian hari. Revisi UU MK yang pada akhirnya disahkan menjadi UU No. 7 Tahun 2020 ini sangat minim akan keterlibatan publik di dalam proses penyusunannya. Alih-alih melibatkan publik, pembahasan RUU tersebut di DPR justru dilakukan secara tertutup dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan pembahasan yang hanya dilakukan selama tiga hari saja.

Praktik korupsi legislasi yang sangat kentara juga terlihat dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja. Dugaan bahwa UU ini hanya menjadi penyalur kepentingan korporat semakin menguat ketika susunan satgas dalam penyusunan RUU tersebut didominasi oleh pihak pemerintah dan pengusaha sedangkan kaum buruh yang sangat bersinggungan dengan pasal-pasal di dalamnya justru diabaikan. Berbagai penolakan mulai dari kritikan akademisi hingga demonstrasi mahasiswa dan buruh pun nyatanya tidak diindahkan oleh pemerintah. Presiden Jokowi justru menandatangani UU Cipta Kerja tepat 28 hari pasca disahkannya RUU Ciptaker dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020.

Fenomena pengesahan ketiga undang-undang kontroversial pada tahun 2020 seolah menjadi lampu kuning bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih waspada akan semakin menjalarnya praktik korupsi legislasi. Sekalipun praktik ini tidak dikenal dalam hukum pidana korupsi, namun korupsi legislasi telah menjelma menjadi ancaman yang sangat membahayakan. Menjadi demikian sebab sebagai konsekuensi diembannya status negara hukum oleh Indonesia, maka segala keberlangsungan kehidupan dalam seluruh aspek haruslah berlandaskan pada instrumen yuridis. Ketika kebijakan atau regulasi yang menjadi landasan yuridis ternyata hanya merupakan produk hukum yang dibuat dari, oleh, dan untuk kepentingan elit tertentu, maka inilah yang nantinya akan menjadi awal kehancuran sistemik dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*