Tag Archives: Bisnis dan HAM | 17 Juli 2024

RM.id  Rakyat Merdeka – Setara Institute merilis penelitiannya terkait kinerja negara dalam pemajuan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau HAM (BHAM). Bertajuk “Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia 2024”, Indonesia berada pada status “normative innovation”. “Meskipun capaiannya masih minimum, terbitnya Peraturan Presiden No;60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM), telah menunjukkan ikhtiar dan menuntut konsistensi serta ... Read More »

jpnn.com, JAKARTA – Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute Pebria Prakarsa Renta menyebut kinerja negara dalam pemajuan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau HAM (BHAM) berada pada status normative innovation. Hal itu disampaikan dalam laporan penelitian Setara Institute bertajuk “Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia (2024) pada Rabu (17/7/2024) “Meskipun capaiannya masih minimum, terbitnya Peraturan Presiden No;60 ... Read More »

JAKARTA– Setara Institute telah menyampaikan laporan penelitian bertajuk “Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia (2024)”. Dalam laporan penelitian Setara tersebut, kinerja negara dalam pemajuan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau HAM (BHAM) berada pada status “normative innovation”. “Meskipun capaiannya masih minimum, terbitnya Peraturan Presiden No.60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM), telah menunjukkan ikhtiar dan menuntut konsistensi ... Read More »

Obsessionnews.com – Keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) inkonstitusional dan potensi menimbulkan pelanggaran HAM berkelanjutan. Pasalnya terdapat ketentuan pemberian hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun yang melebihi hukum pada masa kolonial. Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute Nabhan Aiqani mengatakan, ketentuan yang disusun sebagai turunan atas UU Ibu Kota Negara bertentangan dengan ... Read More »

JAKARTA,SEUARAINVESTOR.COM – Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai turunan atas revisi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melalui penetapan UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Perpres yang ditandatangani pada 11 Juli 2024 oleh Presiden Jokowi, mendapatkan ... Read More »