Tag Archives: Hukum dan Konstitusi

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 21 Agustus 2024 Persetujuan Badan Legislasi DPR RI atas revisi UU Pilkada yang mengklaim merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pengajuan calon gubernur, bupati, walikota, merupakan bentuk vetokrasi sebagian elit politik yang terlanjur nafsu menguasai seluruh ruang-ruang politik kontestasi Pilkada serentak 2024. Vetokrasi dalam konteks revisi UU Pilkada berbentuk kesepakatan elit yang ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 15 Mei 2024 DPR dan Pemerintah secara diam-diam telah menyetujui perubahan keempat terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) untuk dibahas pada rapat paripurna. Persetujuan perubahan tersebut dilaksanakan secara diam-diam pada rapat pleno tingkat I di DPR bersama dengan Menteri Koordinator Bidang ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta, 16/10/2023 Dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, telah menegaskan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan Konstitusi RI. Apapun alasannya, MK telah melampaui batas kewenangannya. MK telah mengambil alih peran ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta, 9/8/2023 Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun. Pasal ini sedang diuji Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan telah masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Uji konstitusionalitas syarat minimal usia tersebut diajukan oleh tiga pihak berbeda dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023. Pilihan ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 7/8/2023 Kritik atas kebijakan negara di bawah kepemimpinan Jokowi yang disampaikan Rocky Gerung telah memantik 13 laporan kepolisian dan demonstrasi artifisial di beberapa tempat. Di tengah kohesi sosial yang segregatif, pro dan kontra atas pernyataan RG sangat mungkin terjadi dan sangat mungkin sengaja dibuat, sehingga terjadi keonaran. Kualitas demokrasi dan keadaban publik yang semakin ringkih ... Read More »

Siaran Pers SETARA InstituteJakarta, 26 Mei 2023 Putusan MK atas uji materi UU KPK terkait usia calon dan masa jabatan pimpinan KPK, dengan dissenting opinion signifikan 5 banding 4, semakin menegaskan keterbelahan pandangan di tubuh MK. Sekalipun dissenting atau concurring opinion suatu hal biasa, tetapi tren keterbelahan yang berulang menggambarkan bahwa tubuh MK semakin rapuh, rentan dan mengalami pengikisan kenegarawanan hakim dan integritas ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 16 Maret 2023 Jokowi kembali menunjukkan upaya pemutihan sistematis terhadap kasus pelanggaran HAM Berat dengan meneken dua instrumen hukum baru yaitu Instruksi Presiden tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat dan Keputusan Presiden tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat, yang keduanya diteken oleh Presiden pada 15 Maret 2023. ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta 2/2/2023 Tepat satu hari sebelum tahun 2022 berakhir, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan dalil sebagai pengisi kekosongan hukum bagi investor dalam dan luar di tengah himpitan risiko ketidakpastian global. Atas hal tersebut, SETARA Institute menyampaikan beberapa pandangan: Pertama, praktik yang dilakukan oleh Presiden semakin menunjukkan kegagalan sistem legislasi ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Jumat, 30 September 2022 Pencopotan Hakim Konstitusi, Aswanto, dari jabatan sebagai Hakim Konstitusi oleh DPR RI adalah peragaan politik kekuasaan yang melanggar UU dan merusak independensi hakim dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan UU Mahkamah Konstitusi mekanisme pemberhentian jabatan Hakim Konstitusi dilakukan saat masa jabatan yang bersangkutan telah habis atau telah mencapai usia 70 tahun sebagaimana ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 23 Juni 2022 Pemerintah bersama DPR kembali merencanakan untuk segera melakukan pengesahan RKUHP, bahkan DPR telah menjadwalkan pengesahannya pada bulan Juli, yaitu pada akhir Masa Persidangan V DPR Tahun Sidang 2021-2022. Atas hal tersebut, SETARA Institute menyatakan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, SETARA Institute menyayangkan ketiadaan itikad pemerintah untuk membuka draft terbaru RKUHP kepada publik. ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 24 Mei 2022 DPR dalam Rapat Paripurna ke-23 (Selasa, 24 Mei 2022) telah menyepakati pengesahan RUU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU P3). Tujuan dari revisi UU P3 ini secara jelas disebutkan oleh Kepala Baleg DPR RI, Inosentius Samsul, sebagai pintu masuk untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja. Atas hal tersebut, ... Read More »