Jakarta, Beritasatu.com – Setara Institute mendukung penerapan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekatremisme (RAN PE) fase II yang sedang disusun BNPT. Menurut peneliti Setara Institute Sayyidatul Insiyah pasca-diberlakukannya Perpres RAN PE, Indonesia berhasil meraih sejumlah pencapaian, di antaranya, aksi teror di Indonesia mengalami penurunan lebih dari 89% selama 2018-2023 berdasarkan data BNPT. “Indonesia berhasil mendapat perhatian ... Read More »

Tahun 2023 menjadi tahun ke-17 SETARA Institute merilis laporan dan data kebebasan beragama/ berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Data KBB merupakan hasil pemantauan SETARA Institute terhadap pelanggaran KBB yang terjadi sepanjang tahun 2023, yang didapat dari pelaporan korban maupun saksi, pelaporan dari jaringan SETARA Institute di berbagai daerah dan triangulasi dengan pemberitaan media, dengan menggunakan paradigma hak konstitusional warga sebagaimana termaktub ... Read More »

Jakarta, CNN Indonesia — SETARA Institute mencatat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) sepanjang tahun 2023. Angka tersebut naik signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 175 peristiwa dengan 333 tindakan. Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan menuturkan dari 329 tindakan pelanggaran dimaksud, sebanyak 114 di antaranya dilakukan oleh aktor negara, dan 215 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara. “Temuan ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 30 Mei 2024 Koalisi ASPIRASI (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demokrasi) yang terdiri dari SETARA Institute, Perludem, TII, dan AJI menggelar dialog kebijakan di Provinsi Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, untuk menyampaikan aspirasi pembangunan inklusif dengan mengundang bakal calon gubernur, tokoh-tokoh yang potensial maju dalam Pilkada, dan beberapa figur di daerah. Di ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 15 Mei 2024 DPR dan Pemerintah secara diam-diam telah menyetujui perubahan keempat terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) untuk dibahas pada rapat paripurna. Persetujuan perubahan tersebut dilaksanakan secara diam-diam pada rapat pleno tingkat I di DPR bersama dengan Menteri Koordinator Bidang ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute 14 Mei 2024 Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut sebagai RUU Penyiaran) yang tengah diharmonisasi di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah menjadi sorotan oleh masyarakat. Beberapa ketentuan dalam draf RUU Penyiaran yang beredar di masyarakat menunjukan bahwa adanya upaya lebih jauh untuk penggerusan demokrasi. Antara lain adalah upaya untuk ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 7 Mei 2024 Kasus pembubaran peribadatan kembali terjadi, kali ini menimpa Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang (UNPAM) yang melaksanakan ibadah Rosario. Video dan narasi-narasi terkait peristiwa tersebut viral di berbagai platform, baik media sosial maupun media arus utama. Terkait peristiwa tersebut, SETARA Institute menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, SETARA Institute menilai bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran ... Read More »

Pendeta Gilbert Lumoindong tengah menghadapi dua laporan polisi atas dugaan penistaan agama setelah khotbahnya yang dianggap menyinggung umat Islam viral di media sosial. Setara Institute dan pakar hukum pidana Universitas Indonesia mengingatkan agar penegak hukum tidak memproses kasus ini semata-mata karena tekanan massa. Gilbert kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Kongres Pemuda Indonesia pada Sabtu (20/04) atas tuduhan penistaan ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 1 April 2024 Ekosistem toleransi merupakan istilah yang digunakan SETARA Institute merujuk pada suatu kondisi lingkungan secara menyeluruh yang dapat mendukung tujuan terciptanya masyarakat yang toleran, inklusif, dan saling menghormati atas beragam perbedaan yang menjadi fakta sosiologis bangsa. Gangguan paling mengemuka atas toleransi adalah intoleransi. Intoleransi, bukan hanya merusak kemajemukan bangsa tetapi juga menjadi tangga ... Read More »

Sabtu, 16 Maret 2024 jpnn.com, JAKARTA – Upaya membangun reformasi TNI kerap kali mengalami gangguan melalui perluasan penempatan TNI pada jabatan sipil di luar ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan penempatan tersebut memicu pelembagaan rutinitas penempatan prajurit-prajurit, terutama perwira pada jabatan-jabatan yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Padahal urusan-urusan pada jabatan ... Read More »

Sabtu, 16 Maret 2024 JAKARTA, KOMPAS.TV – Setara Institute memberikan sorotan tajam terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), khsusunya terkait aturan mengenai prajurit TNI dan Polri bisa mengisi jabatan ASN. Setara Institute menilai diizinkannya anggota TNI dan Polri menduduki jabatan ASN justru akan menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI. “Konsekuensi yang ditimbulkan atas penempatan TNI/Polri pada jabatan ... Read More »