JAKARTA– Setara Institute telah menyampaikan laporan penelitian bertajuk “Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia (2024)”. Dalam laporan penelitian Setara tersebut, kinerja negara dalam pemajuan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau HAM (BHAM) berada pada status “normative innovation”. “Meskipun capaiannya masih minimum, terbitnya Peraturan Presiden No.60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM), telah menunjukkan ikhtiar dan menuntut konsistensi ... Read More »
Author Archives: Setara Institute
HGU 190 TAHUN DI IKN MELEBIHI HUKUM KOLONIAL, INKONSTITUSIONAL
Obsessionnews.com – Keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) inkonstitusional dan potensi menimbulkan pelanggaran HAM berkelanjutan. Pasalnya terdapat ketentuan pemberian hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun yang melebihi hukum pada masa kolonial. Peneliti Bisnis dan HAM Setara Institute Nabhan Aiqani mengatakan, ketentuan yang disusun sebagai turunan atas UU Ibu Kota Negara bertentangan dengan ... Read More »
BUKAN HGU 190 TAHUN, SETARA: INVESTOR LEBIH BUTUH KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM BERBISNIS DI IKN
JAKARTA,SEUARAINVESTOR.COM – Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai turunan atas revisi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melalui penetapan UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Perpres yang ditandatangani pada 11 Juli 2024 oleh Presiden Jokowi, mendapatkan ... Read More »
BUKAN HGU 190 TAHUN, INVESTOR LEBIH BUTUH SOCIAL ACCEPTANCE DALAM BERBISNIS DI IKN
Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta, 17 Juli 2024 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai turunan atas revisi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melalui penetapan UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Perpres yang ditandatangani pada ... Read More »
BEDAH ISU KRUSIAL DI SEKTOR BISNIS DAN HAM: SETARA INSTITUTE SELENGGARAKAN WORKSHOP KOLABORATIF MELIBATKAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA, CSO DAN NEGARA
Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta, 16 Juli 2024 SETARA Institute telah menerbitkan laporan studi berjudul “Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia (2024)”. Dalam studi tersebut, temuan pada sektor negara menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen penerapan prinsip BHAM dengan ratifikasi dan adopsi serangkaian instrumen HAM internasional, yang dilanjutkan dengan perluasan untuk mengembangkan rencana implementasi dan koherensi kebijakan. ... Read More »
USULAN MENCABUT LARANGAN TNI BERBISNIS, PROFRESIONALITAS PRAJURIT DIPERTANYAKAN
REVISI Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mengalami penambahan muatan-muatan pasal usulan perubahannya. Dari semula hanya dua Pasal, yakni Pasal 47 mengenai jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai batas usia dinas keprajuritan, kini bertambah dengan Pasal 39 mengenai larangan bagi prajurit TNI melalui surat Panglima TNI terhadap Menko Polhukam. Usulan Pasal lainnya tersebut masuk dalam RUU ... Read More »
PUTAR BALIK ARAH REFORMASI MILITER: DARI PERLUASAN JABATAN SIPIL HINGGA USULAN MENCABUT LARANGAN TNI BERBISNIS
Siaran Pers SETARA Institute, 14 Juli 2024 Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan dalam penambahan muatan-muatan pasal usulan perubahannya. Dari semula hanya dua Pasal, yakni Pasal 47 mengenai jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai batas usia dinas keprajuritan, bertambah dengan Pasal 39 mengenai larangan bagi prajurit TNI melalui surat Panglima ... Read More »
KPU JAWA BARAT BERKOMITMEN LIBATKAN KELOMPOK MARJINAL DALAM PILKADA 2024
HASANAH.ID – Jabar. Koalisi ASPIRASI Jabar bersama SETARA Institute menggelar kunjungan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Juni 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memperjuangkan inklusi dan partisipasi kelompok-kelompok marjinal dalam Pilkada 2024. Dalam pertemuan tersebut, Koalisi ASPIRASI Jabar yang diwakili oleh kelompok disabilitas dan organisasi masyarakat sipil lainnya, bertemu dengan Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi, ... Read More »
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL KUNJUNGI KPU SULSEL, BAWA ISU MARJINAL DI PILKADA 2024
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Setara Institute bersama Koalisi Aspirasi (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demokrasi) Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim inklusi terhadap kelompok ninoritas dan marjinal, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menindaklanjuti hasil kegiatan bersama beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS), Setara Institute bersama Koalisi Aspirasi Sulsel melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum ... Read More »
TERIMA KUNJUNGAN KOALISI ASPIRASI SULSEL, KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN BERKOMITMEN MASUKKAN ISU KELOMPOK MARJINAL DALAM MOMENTUM PILKADA 2024
JAKARTA, GOSULSEL.COM — Setara Institute bersama Koalisi Aspirasi (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demokrasi) Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim inklusi terhadap kelompok minoritas dan marjinal, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menindaklanjuti hasil kegiatan bersama beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS), Setara Institute bersama Koalisi Aspirasi Sulsel melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah ... Read More »
SETARA INSTITUTE DUKUNG PERANCANGAN PERPRES RAN PE LIBATKAN PUBLIK
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebagai bentuk dukungan, Setara Institute menggelar diskusi bertajuk, “Menghimpun Gagasan Keberlanjutan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Jilid 2” di Jakarta, Selasa (2/7/2024). Diskusi ini bertujuan menghimpun masukan terkait penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekatremisme (RAN PE) Jilid 2 yang sedang disusun BNPT. Juga, untuk memperkuat argumentasi RAN PE jilid 2. Hadir dalam ... Read More »