DISTRAKSI HAK ASASI DI REZIM TRANSISI Jakarta, 10 Desember 2024 Indeks HAM merupakan studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 19/9/2025 Komisi Reformasi Kepolisian (KRK) yang menurut Menteri Koordinator Hukum akan dibentuk Presiden Prabowo ke depan tidak boleh berhenti sebagai respons jangka pendek yang bersifat simbolis, melainkan harus diarahkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat transformasi Kepolisian RI dan penyelesaian problema struktural dan kultural kepolisian. Tanpa visi ke arah tersebut, komisi ini akan memicu anggapan bahwa pembentukannya ... Read More »

Langkah Presiden Prabowo yang menyetujui untuk membentuk komisi reformasi kepolisian merupakan momentum bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penguatan demokrasi Indonesia, serta mengembalikan profesionalitas kepolisian dan sektor keamanan terkait, utamanya TNI. Berbagai insiden yang memperlihatkan represivitas dan penggunaan kekuatan berlebihan aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi di akhir Agustus lalu pada dasarnya merupakan persoalan berulang, bahkan sejak awal reformasi. Keberulangan ... Read More »

Hentikan Upaya Kriminalisasi Ferry Irwandi dan Usut Teror terhadap Direktur Imparsial Jakarta, 9 September 2025 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam adanya intimidasi dan ancaman kriminalisasi oleh TNI kepada pegiat media sosial dan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Koalisi juga mengecam teror terhadap Pembela HAM sekaligus Direktur Imparsial, Ardi Manto, berupa perusakan mobil, pencurian dokumen, peretasan/serangan siber ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 9/9/2025 Kedatangan Komandan Satuan Siber (Dansat Siber) Mabes TNI dan sejumlah perwira tinggi TNI ke Polda Metro Jaya, Senin (8/9), untuk konsultasi dugaan tindak pidana yang dilakukan CEO Malaka Project Ferry Irwandi menimbulkan kekhawatiran sekaligus keprihatinan serius dari perspektif konsolidasi demokrasi dan reformasi sektor keamanan, terutama reformasi TNI. Peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sebelumnya: ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 29/8/2025 Dalam pengamanan demonstrasi di Gedung DPR (Kamis, 28 Agustus 2024), aparat kepolisian kembali menampilkan wajah kekerasan dalam menjalankan peran dan fungsinya, ketimbang wajah pengayom dan pelindung masyarakat. Puncaknya, terjadi tragedi tragis pada Kamis malam (28/8), sebuah kendaraan taktis Brimob (rantis) yang digunakan aparat melindas seorang peserta aksi pengemudi Ojek Online yang mengakibatkan korban meninggal dunia. ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 12/08/2025 Sejak reformasi 1998, salah satu tujuan utama transformasi sektor keamanan di Indonesia adalah membatasi peran militer pada fungsi pertahanan. Berbagai instrumen yang menjadi basis pelibatan militer pada ranah sipil dihapus, seperti doktrin dwifungsi dan UU No. 2 Tahun 1988 tentang ABRI yang menjadi penopang implementasi doktrin dwifungsi. Keberadaan fraksi ABRI di Parlemen juga dihapus untuk ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 28 Juli 2025 Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) kembali terjadi. Peribadatan jemaat Kristen Protestan di sebuah rumah doa di Padang Sarai, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada Minggu sore (27 Juli 2025) dibubarkan oleh sekelompok orang. Dari video yang beredar pascaperistiwa, sejumlah pria melakukan perusakan dan intimidasi kepada jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia ... Read More »

28 juli 2025 Pradhana Abhimantra, Jakarta Ismail Hasani, Jakarta Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, inklusi sosial adalah prasyarat. Prinsip “no one left behind” bukan hanya slogan global, namun tertanam dalam sila kelima Pancasila. Pembangunan harus menyentuh semua warga tanpa diskriminasi. Ketika kelompok marjinal—seperti penyandang disabilitas, perempuan, komunitas adat, dan agama minoritas—tersisih, potensi kontribusi mereka pada kemajuan bangsa ikut menyusut. Ketimpangan ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute 10/07/2025 Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) mengamanatkan pemisahan penyelenggaraan pemilihan Presiden, ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute 05/7/2025 Regresi reformasi TNI semakin tegas terlihat dalam 9 bulan kepemimpinan Prabowo-Gibran. Setelah berbagai penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil, ketidakpatuhan terhadap Operasi Militer Selain Perang (OMSP), hingga minimnya partisipasi bermakna dan substansi yang masih rapuh dalam muatan revisi UU TNI, kondisi regresi tersebut semakin diperpanjang dengan pengembalian status militer aktif Letjen Novi Helmy yang sebelumnya ... Read More »