Menata Orientasi Pemajuan HAM Full Report Indeks Kinerja HAM Tahun 2025 Jakarta 10/12/2025 Latar Belakang Instrumen pokok Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 menjadi satu dari tiga instrumen pokok HAM internasional yang disebut sebagai International Bill of Human Rights. Tiga instrumen pokok ini terdiri ... Read More »

Presiden Prabowo Subianto telah merespons usulan masyarakat tentang kepolisian. Usulan ini mengemuka dalam aksi demonstrasi belum lama ini. Presiden telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP. Sekarang, KPRP yang diketuai Prof Jimly Asshiddiqie sedang giatnya menjalankan tugasnya, yakni melakukan audiensi dengan berbagai pihak, termasuk Peradi, untuk mendapatkam masukan. Tulisan ini adalah salah satu inti masukan Peradi kepada KPRP. Penyelidikan ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 12/12/2025 Dua isu krusial muncul dalam momentum percepatan reformasi Polri, yakni wacana penunjukan langsung Kapolri oleh Presiden dan penegasan jabatan sipil yang dapat diduduki anggota Polri tanpa mekanisme pensiun. Keduanya mencerminkan kebutuhan mendasar untuk memastikan tata kelola kepolisian yang lebih profesional, transparan, dan tunduk pada kontrol demokratis. Pertama, di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum ... Read More »

Siaran Pers Universitas Halu Oleo, SETARA Institute dan SIGI Initiative  Kamis, 11 Desember 2025 Diseminasi dan Seminar Publik Responsible Mining Sektor Nikel di Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Universitas Halu Oleo (UHO) dengan berkolaborasi bersama SETARA Institute dan Sustainable & Inclusive Governance Initiative (SIGI Initiative) pada 11 Desember 2025 memaparkan temuan lengkap hasil penelitian mengenai praktik pertambangan nikel di dua ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Rabu, 10 Desember 2025 Pada momentum Hari HAM Internasional 2025, SETARA Institute menyusun Indeks HAM 2025 sebagai gambaran tentang situasi kondisi HAM sepanjang 2025. Indeks ini disusun dengan memberikan penilaian pada 50 sub-indikator yang terklasifikasi dalam 6 indikator hak sipol dan 5 indikator hak ekosob. Penilaian diberikan dengan skala 1-7 yang menggambarkan nilai 1 sebagai pemajuan ... Read More »

Penerapan prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHAM) telah berkembang menjadi standar global dalam tata kelola perusahaan modern. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, keberlanjutan, dan akuntabilitas dari komunitas internasional, dunia usaha dituntut tidak hanya untuk mematuhi hukum nasional, tetapi juga bertanggung jawab secara aktif atas dampak sosial dan lingkungan dari seluruh kegiatan operasionalnya. Dalam konteks Indonesia, sektor perkebunan kelapa sawit ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 17 November 2025 Sejak tahun 2015 hingga 2024, SETARA Institute secara rutin menyusun dan mempublikasikan studi Indeks Kota Toleran yang bertujuan mempromosikan berbagai praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. Dalam perkembangannya, Indeks Kota Toleran (IKT) telah berhasil mendorong antusiasme kota-kota untuk bergegas membangun ekosistem toleransi di daerahnya masing-masing. Dalam rangka menyediakan ruang bersama untuk berbagi pengalaman ... Read More »

DISTRAKSI HAK ASASI DI REZIM TRANSISI Jakarta, 10 Desember 2024 Indeks HAM merupakan studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 19/9/2025 Komisi Reformasi Kepolisian (KRK) yang menurut Menteri Koordinator Hukum akan dibentuk Presiden Prabowo ke depan tidak boleh berhenti sebagai respons jangka pendek yang bersifat simbolis, melainkan harus diarahkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat transformasi Kepolisian RI dan penyelesaian problema struktural dan kultural kepolisian. Tanpa visi ke arah tersebut, komisi ini akan memicu anggapan bahwa pembentukannya ... Read More »

Langkah Presiden Prabowo yang menyetujui untuk membentuk komisi reformasi kepolisian merupakan momentum bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penguatan demokrasi Indonesia, serta mengembalikan profesionalitas kepolisian dan sektor keamanan terkait, utamanya TNI. Berbagai insiden yang memperlihatkan represivitas dan penggunaan kekuatan berlebihan aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi di akhir Agustus lalu pada dasarnya merupakan persoalan berulang, bahkan sejak awal reformasi. Keberulangan ... Read More »

Hentikan Upaya Kriminalisasi Ferry Irwandi dan Usut Teror terhadap Direktur Imparsial Jakarta, 9 September 2025 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam adanya intimidasi dan ancaman kriminalisasi oleh TNI kepada pegiat media sosial dan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Koalisi juga mengecam teror terhadap Pembela HAM sekaligus Direktur Imparsial, Ardi Manto, berupa perusakan mobil, pencurian dokumen, peretasan/serangan siber ... Read More »