Press Release

AKSI PEMBUBARAN IBADAH TERHADAP MAHASISWA KATOLIK UNIVERSITAS PAMULANG: GEJALA LEMAHNYA EKOSISTEM TOLERANSI

Ilustrasi. (Foto: pixabay)

Siaran Pers SETARA Institute, 7 Mei 2024 Kasus pembubaran peribadatan kembali terjadi, kali ini menimpa Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang (UNPAM) yang melaksanakan ibadah Rosario. Video dan narasi-narasi terkait peristiwa tersebut viral di berbagai platform, baik media sosial maupun media arus utama. Terkait peristiwa tersebut, SETARA Institute menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, SETARA Institute menilai bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran ... Read More »

PERKUAT EKOSISTEM TOLERANSI, SETARA INSTITUTE FASILITASI 13 DAERAH UNTUK AKSELERASI ADOPSI RAD PE

Konsultasi Nasional RAD PE / RAN PE

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 1 April 2024 Ekosistem toleransi merupakan istilah yang digunakan SETARA Institute merujuk pada suatu kondisi lingkungan secara menyeluruh yang dapat mendukung tujuan terciptanya masyarakat yang toleran, inklusif, dan saling menghormati atas beragam perbedaan yang menjadi fakta sosiologis bangsa. Gangguan paling mengemuka atas toleransi adalah intoleransi. Intoleransi, bukan hanya merusak kemajemukan bangsa tetapi juga menjadi tangga ... Read More »

SAMBUT PILKADA 2024: SETARA INSTITUTE DORONG AGENDA PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF

SETARA Institute menyelenggarakan rangkaian peningkatan kapasitas bertema "Merancang Agenda Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Kelompok Marjinal" pada tanggal 4-7 Maret 2024. Strategi ini diawali dengan implementasi di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat

Siaran Pers SETARA Institute Sambut Pilkada 2024 SETARA Institute Dorong Agenda Pengarusutamaan Pembangunan Inklusif Jakarta, 8 Maret 2024 Inklusi dan demokrasi merupakan pilar yang saling menyangga pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi bagi kepentingan bersama rakyat. Berbagai hasil riset SETARA Institute menunjukkan masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal. Adanya berbagai produk hukum diskriminatif terhadap kelompok marjinal terutama minoritas ... Read More »

KENAIKAN PANGKAT BINTANG KEHORMATAN UNTUK PRABOWO: LANGKAH POLITIK JOKO WIDODO YANG TIDAK SAH DAN MELECEHKAN

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili saat ditemui oleh para awak media usai menggelar konferensi pers laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan tahun 2017 pada Senin (15/1/2018), di kantor SETARA Institute. (Foto: SETARA Institute)

Siaran Pers SETARA Institute, 28 Februari 2024 Pagi ini (28/2) Presiden Joko Widodo secara resmi menganugerahkan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo Subianto menjadi Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan. SETARA Institute memandang bahwa secara yuridis, kenaikan pangkat kehormatan itu tidak sah dan ilegal. UU Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran. Bintang sebagai ... Read More »

Indeks Kota Toleran 2023

Indeks Kota Toleran 2023

Siaran Pers SETARA Institute INDEKS KOTA TOLERAN (IKT) TAHUN 2023 Jakarta, 30 Januari 2024 TENTANG IKT 2023 Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. Indeks Kota Toleran 2023 merupakan publikasi ke-7 SETARA Institute sejak dipublikasikan pertama kali pada tahun 2015. Indeks Kota Toleran adalah studi pengukuran ... Read More »

Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) 2023

Indeks HAM 2023

SIARAN PERS Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) 2023 STAGNASI HAM MENJELANG SATU DEKADE JOKOWI SETARA Institute for Democracy and Peace & International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Jakarta, 10 Desember 2023 9 Tahun Tanpa Pemajuan HAM Indeks HAM adalah studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Disusun ... Read More »

STAGNASI HAM MENJELANG SATU DEKADE JOKOWI

Indeks HAM 2023

SIARAN PERS Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) 2023 STAGNASI HAM MENJELANG SATU DEKADE JOKOWI SETARA Institute for Democracy and Peace & International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Jakarta, 10 Desember 2023 9 Tahun Tanpa Pemajuan HAM Indeks HAM adalah studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Disusun ... Read More »

PEMERINTAH MENGABAIKAN POLITISASI IDENTITAS, MASYARAKAT HARUS LEBIH PROAKTIF

Peningkatan Masyarakat Sipil dalam Mencegah Politisasi Identitas Jelang Pemilu 2024

Siaran Pers SETARA Institute dan PB JAI, 4 Desember 2023 Komitmen bersama dalam mengantisipasi penguatan politisasi identitas pada gelaran Pemilu 2024 mendapat ujian ketika tahapan Pemilu telah memasuki masa kampanye yang telah berlangsung sejak 28 November 2023. Penyelenggaraan reuni aksi 212 pada 2 Desember 2023 menjadi salah satu potret bahwa politisasi identitas masih diberi ruang dan terus mengalami repetisi sejak ... Read More »

MENGETUK HATI LEMBAGA SURVEI DAN MEMAKNAI SERUAN PEMILU DAMAI

Paling kiri, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani. (Foto: SETARA Institute/SS)

Siaran Pers Setara Institute 20/11/2023 Survei adalah instrumen pengetahuan dan teknologi penyerap aspirasi masyarakat yang sudah sejak lama dipraktikkan dalam negara demokratis, termasuk di Indonesia. Survei juga telah menghubungkan aspirasi publik yang tersumbat dengan para pengambil kebijakan negara, yang selama ini seringkali barjarak. Oleh karenanya survei adalah bentuk kebebasan berekspresi, berpendapat dan kebebasan akademik. Bahkan jika hasil survei menjadi kontroversi, ... Read More »

KABULKAN TAFSIR BARU BATAS USIA CAPRES/CAWAPRES, MK PROMOSIKAN CONSTITUTIONAL EVIL

Ketua Umum SETARA Institute, Hendardi. Foto: Media Indonesia

Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta, 16/10/2023 Dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, telah menegaskan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan Konstitusi RI. Apapun alasannya, MK telah melampaui batas kewenangannya. MK telah mengambil alih peran ... Read More »

RINGKASAN EKSEKUTIF CAPAIAN KINERJA DAN STATUS TERKINI PEMAJUAN BISNIS DAN HAM DI INDONESIA

Nabhan Aiqoni (Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute), Halili Hasan (Direktur Eksekutif SETARA Institute), dalam Konferensi Pers Peluncuran Laporan Capaian Kinerja dan Status Terkini Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia pada Rabu (13/9/2023 di SETARA Institute). Foto: Ridha Safitri/SETARA Institute

Publikasi laporan United Nations Working Group on Business and Human Rights (UNWG) pada Juni 2021 yang berjudul Guiding Principles on Business and Human Rights at 10: Taking Stock of the First Decade, menyimpulkan bahwa selama satu dekade implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), dari periode 2011 hingga 2021, berada pada level normative innovation, yang berarti bahwa sektor ... Read More »