Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 21 Agustus 2024 Persetujuan Badan Legislasi DPR RI atas revisi UU Pilkada yang mengklaim merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pengajuan calon gubernur, bupati, walikota, merupakan bentuk vetokrasi sebagian elit politik yang terlanjur nafsu menguasai seluruh ruang-ruang politik kontestasi Pilkada serentak 2024. Vetokrasi dalam konteks revisi UU Pilkada berbentuk kesepakatan elit yang ... Read More »
Press Release
PIDATO KENEGARAAN JOKOWI 2024: PIDATO HAMBAR DI AKHIR MASA JABATAN
Siaran Pers SETARA Institute 16 Agustus 2024 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah diselenggarakan pada hari Jumat, 16 Agustus 2024. Pada rangkaian acara tersebut, telah disampaikan juga beberapa pidato sebagai pertanggungjawaban kinerja pembangunan pemerintahan periode 2019-2024 oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, dan Presiden RI, Joko Widodo. Sebagai ... Read More »
BPIP TIDAK BOLEH MENCONTOHKAN POLITIK PENYERAGAMAN
Siaran Pers SETARA Institute, 15 Agustus 2024 Polemik mengenai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang harus melepaskan jilbab menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Narasi pemaksaan berkembang, namun Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Siaran Pers menyampaikan bahwa tidak ada paksaan kepada anggota Paskribraka. Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menegaskan bahwa sejak awal, Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki ... Read More »
PENGHAPUSAN REKOMENDASI FKUB DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAH: LEBIH KOMPATIBEL DENGAN TATA KEBINEKAAN
Siaran Pers SETARA Institute, 10 Agustus 2024 Sejak tiga setengah tahun yang lalu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah berkali-kali menyampaikan komitmen di depan publik bahwa akan dilakukan penyederhanaan dalam pengajuan izin pendirian rumah ibadah. Dalam Rancangan Peraturan Presiden mengenai Kerukunan Umat Beragama (Raperpres PKUB), Menag menghapus rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai syarat pegajuan izin pendirian rumah ... Read More »
BUKAN HGU 190 TAHUN, INVESTOR LEBIH BUTUH SOCIAL ACCEPTANCE DALAM BERBISNIS DI IKN
Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta, 17 Juli 2024 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai turunan atas revisi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melalui penetapan UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Perpres yang ditandatangani pada ... Read More »
BEDAH ISU KRUSIAL DI SEKTOR BISNIS DAN HAM: SETARA INSTITUTE SELENGGARAKAN WORKSHOP KOLABORATIF MELIBATKAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA, CSO DAN NEGARA
Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta, 16 Juli 2024 SETARA Institute telah menerbitkan laporan studi berjudul “Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia (2024)”. Dalam studi tersebut, temuan pada sektor negara menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen penerapan prinsip BHAM dengan ratifikasi dan adopsi serangkaian instrumen HAM internasional, yang dilanjutkan dengan perluasan untuk mengembangkan rencana implementasi dan koherensi kebijakan. ... Read More »
PUTAR BALIK ARAH REFORMASI MILITER: DARI PERLUASAN JABATAN SIPIL HINGGA USULAN MENCABUT LARANGAN TNI BERBISNIS
Siaran Pers SETARA Institute, 14 Juli 2024 Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan dalam penambahan muatan-muatan pasal usulan perubahannya. Dari semula hanya dua Pasal, yakni Pasal 47 mengenai jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai batas usia dinas keprajuritan, bertambah dengan Pasal 39 mengenai larangan bagi prajurit TNI melalui surat Panglima ... Read More »
RILIS DATA: KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN 2023
Tahun 2023 menjadi tahun ke-17 SETARA Institute merilis laporan dan data kebebasan beragama/ berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Data KBB merupakan hasil pemantauan SETARA Institute terhadap pelanggaran KBB yang terjadi sepanjang tahun 2023, yang didapat dari pelaporan korban maupun saksi, pelaporan dari jaringan SETARA Institute di berbagai daerah dan triangulasi dengan pemberitaan media, dengan menggunakan paradigma hak konstitusional warga sebagaimana termaktub ... Read More »
SAMBUT PILKADA 2024, BACAGUB DI TIGA PROVINSI TERIMA ASPIRASI PEMBANGUNAN INKLUSIF
Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 30 Mei 2024 Koalisi ASPIRASI (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demokrasi) yang terdiri dari SETARA Institute, Perludem, TII, dan AJI menggelar dialog kebijakan di Provinsi Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, untuk menyampaikan aspirasi pembangunan inklusif dengan mengundang bakal calon gubernur, tokoh-tokoh yang potensial maju dalam Pilkada, dan beberapa figur di daerah. Di ... Read More »
REVISI KEEMPAT UU MK, AGRESI LEGISLASI LEMAHKAN MK
Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 15 Mei 2024 DPR dan Pemerintah secara diam-diam telah menyetujui perubahan keempat terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) untuk dibahas pada rapat paripurna. Persetujuan perubahan tersebut dilaksanakan secara diam-diam pada rapat pleno tingkat I di DPR bersama dengan Menteri Koordinator Bidang ... Read More »
REVISI RUU PENYIARAN: ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK ATAS INFORMASI
Siaran Pers SETARA Institute 14 Mei 2024 Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut sebagai RUU Penyiaran) yang tengah diharmonisasi di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah menjadi sorotan oleh masyarakat. Beberapa ketentuan dalam draf RUU Penyiaran yang beredar di masyarakat menunjukan bahwa adanya upaya lebih jauh untuk penggerusan demokrasi. Antara lain adalah upaya untuk ... Read More »