Pemerintah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda penetapan tersangka terhadap pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2018. Dalam pernyataan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, Pemerintah beralasan bahwa penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka bisa dinilai masuk dalam ranah politik karena hal itu akan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada. Menkopolhukkam menegaskan, pasangan ... Read More »
Press Release
Publik Mesti Berperan Menumpas Hoax dan Ujaran Kebencian Berbasis SARA
Penangkapan 6 orang penyebar konten hoax dan ujaran kebencian oleh Direktorat Siber Polri mengkonfirmasi bahwa hoax dan ujaran kebencian sengaja (by design) diproduksi dan disebarluaskan oleh kelompok tertentu dengan tujuan tertentu. Praktik semacam ini bukan hanya membahayakan kontestasi politik tetapi yang utama adalah membelah masyarakat pada pro dan kontra tentang suatu konten informasi dan ini membahayakan bagi kohesi sosial kita. ... Read More »
Mengecam Tindakan Pembubaran Kebaktian HKBP Oleh FKOI Pasaman Barat
Pada 25 Februari 2018 telah terjadi pembubaran paksa oleh Forum Komunikasi Organisasi Islam (FKOI) Pasaman Barat terhadap pelaksanaan Kebaktian Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Kanagarian Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Gereja dimaksud berlokasi di areal Perkebunan Sawit milik PTP Nusantara VI yang telah dimanfaatkan lebih dari 10 tahun. HKBP mengaku memanfaatkan tempat kebaktian tersebut dikarenakan gereja resmi milik ... Read More »
Proses Legislasi Ekslusif Bukti RUU MD3 untuk Kepentingan Pribadi Anggota DPR
1. UU MD3 adalah UU yang mengatur kedudukan lembaga-lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsinya sebagai badan representasi warga untuk mewujudkan cita-cita nasional, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, melindungi warga negara, dan turut serta dalam perdamaian dunia. Oleh karena itu, proses revisi UU MD3 adalah urusan warga negara dan bukan hanya urusan anggota DPR dan kelompok anggota DPR semata. Proses legislasi yang ekslusif ... Read More »
Hentikan Persekusi, Waspadai Politik Pecah Belah!
Terjadi dua ‘tamparan’ sekaligus bagi para tokoh agama dan pemerintah yang baru saja menyelenggarakan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, 8-10 Februari 2018, di Jakarta. Pertama, persekusi terhadap Biksu Mulyanto Nurhalim dan pengikutnya di Desa Caringin Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang pada 7 Februari 2018 dan baru viral pada 9-10 Februari lalu. Kedua, serangan terhadap peribadatan di Gereja St. Ludwina ... Read More »
Pilkada Tanpa SARA
Pilkada merupakan mekanisme demokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan politik di suatu wilayah. Sebagai jalan demokrasi, maka mekanisme ini harus dikelola dengan standar integritas tinggi. Integritas Pilkada salah satunya ditentukan oleh kualitas material kampanye dan jalan yang ditempuh oleh kandidat dan timnya dalam kontestasi. “Pilkada Tanpa SARA” merupakan tagline bersama yang harus digaungkan untuk menjaga kualitas dan integritas Pilkada. Sebab, jika politisasi ... Read More »
Pemerintah Harus Melindungi Minoritas Keagamaan di Jogja!
Sebagaimana jamak diketahui publik, telah terjadi pembubaran acara bakti sosial yang diselenggarakan Gereja Katolik St Paulus Pringgolayan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin (29/1) oleh 50-an orang laskar Front Jihad Islam (FJI), Forum Umat Islam (FUI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Mereka menuding acara bakti sosial tersebut sebagai agenda kristenisasi. Sejatinya acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara ... Read More »
Tangani Kasus Penganiayaan KH Umar Basri Secara Komprehensif dan Segera
Pertama-pertama, SETARA Institute mengutuk keras tindakan penganiayaan atas ulama, tokoh NU, dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka Bandung, KH Umar Basri. Selain itu, SETARA juga juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah langkah hukum yang komprehensif dan cepat terkait dengan penganiayaan tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak kepolisian hendaknya segera menangkap dan mengungkap motif pelaku. Kasus di atas memiliki sensitivas ... Read More »
Tindak Pelaku Sweeping di Pamekasan Madura
Sweeping yang dilakukan oleh Laskar Pembela Islam (LPI), kelompok milisi di bawah naungan Front Pembela Islam (FPI), di Pamekasan Madura nyata-nyata tindakan melawan hukum. Tindakan vigilante yang mendapat perlawanan dari masyarakat setempat tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban luka-luka akibat tindak kekerasan, mulai dari pemukulan dengan pentungan hingga penyiraman air cabai. Selain itu, tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh LPI-FPI ... Read More »
Kegiatan Peluncuran Buku oleh Jamaah Ahmadiyah Dibubarkan Massa Intoleran
Terjadi aksi pembubaran oleh sekelompok massa intoleran terhadap kegiatan peluncuran buku _Haqiqatul Wahyi_ yang diselenggarakan oleh Jama’ah Ahmadiyah Indonesia di Masjid Mubarak, Bandung, Jawa Barat (Sabtu, 4/1/2019). Panitia memilih untuk ‘mengalah’ dengan cara membubarkan diri sebelum keseluruhan acara tuntas diselenggarakan. Berikut pernyataan SETARA Institute terkait kasus tersebut. Pertama, aksi pembubaran kegiatan tersebut merupakan pelanggaran hak-hak konstitusional warga JAI atas kemerdekaan ... Read More »
INDEKS KOTA TOLERAN TAHUN 2017
RINGKASAN EKSEKUTIF INDEKS KOTA TOLERAN (IKT) TAHUN 2017 SETARA Insitute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila Jakarta, 16 November 2017 Tentang Laporan IKT 2017 Toleransi merupakan salah satu variabel kunci dalam membina dan mewujudkan kerukunan, inklusi sosial, dan mewujudkan negara Pancasila yang bersendikan kemerdekaan beragama sebagaimana diafirmasi oleh Sila Pertama Pancasila dan dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ... Read More »