Siaran Pers SETARA Institute, 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusannya No. 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada Kamis, 25 November 2021 telah menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Sederhananya, ... Read More »
Press Release
PEKERJAAN RUMAH REFORMASI TNI DI AWAL MASA KEPEMIMPINAN PANGLIMA TNI DAN KSAD BARU
Siaran Pers Pasca pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrahman, sejumlah kebijakan dan/atau wacana kebijakan yang kontradiktif dengan agenda reformasi TNI mulai mengemuka ke publik. Persoalan ini menjadi ironi, sebab ketimbang melakukan sejumlah perbaikan internal dan program-program yang berkaitan dengan pertahanan negara, yang terjadi justru agenda-agenda yang memicu jalan mundur reformasi TNI. ... Read More »
UU PSDN PENUH MASALAH: DARI ANCAMAN PIDANA HINGGA PENEGAKAN HUKUM MILITER BAGI SIPIL
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Selasa, 23 November 2021, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli ke-2 dari Pemohon. Pada sidang dengan agenda ini, tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menghadirkan kembali tiga orang ahli. Para ahli yang dihadirkan berdasarkan keahliannya kemudian memberikan argumentasi mengapa keberadaan Komcad dalam UU PSDN ini bermasalah, baik dari ... Read More »
TANTANGAN DAN HARAPAN DALAM PEMAJUAN TOLERANSI DI INDONESIA
Siaran Pers SETARA Institute, 16 November 2021 Hari toleransi internasional yang diperingati setiap tanggal 16 November merupakan momentum untuk merefleksikan dan mengevaluasi situasi toleransi di Indonesia. Dengan demikian, kemajuan-kemajuan dalam pemajuan toleransi dapat dipertahankan dan diakselerasi, sedangkan tantangan dan persoalan yang ada harus diselesaikan sehingga harapan akan terwujudnya koeksistensi damai dalam tata kebinekaan Indonesia bisa direalisasikan. Dalam rangka memperingati hari ... Read More »
BASA-BASI SERTIFIKASI PTPN V
Siaran Pers SETARA Institute, Sejak 2018, PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) telah memperoleh ser tifikasi dari International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) serta Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), karena dianggap memenuhi (compliance) dengan standar sustainability dan komitmen bisnis dan HAM sebagaimana digariskan oleh Panduan Prinsip-Prinsip PBB untuk Bisnis dan HAM (UNGPs). Dengan sertifikasi tersebut, PTPN V telah menikmati ... Read More »
PERMENDIKBUD-RISTEK TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PERMEN PPKS) PROGRESIF
Siaran Pers SETARA Institute, 11 November 2021 Langkah progresif dalam restorasi substansi hukum datang dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mengeluarkan Permendikbud-Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS). Langkah baik ini disusul oleh Menteri Agama yang menegaskan dukungan terhadap kebijakan tersebut dan berencana untuk segera mengeluarkan Surat ... Read More »
DEMORALISASI PEJUANG HAM DALAM KASUS KOPSA-M DAN PTPN V
Siaran Pers, Tim Advokasi Keadilan Agraria Jakarta, 06 November 2021 Penahanan dana penjualan buah petani KOPSA-M sejak bulan Agustus sampai September 2021 sebesar 3,4 miliar rupiah oleh pihak PTPN V berdampak terhadap pekerja dan petani KOPSA-M. Petani menyampaikan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari pun susah didapatkan. Pada konteks ini, aspek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi dalam menjalankan bisnisnya sudah ... Read More »
PEMERINTAH KOTA DEPOK MEMPERBURUK DISKRIMINASI ATAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA
Siaran Pers SETARA Institute, 23 Oktober 2021 Pada Jumat (22/10/2021) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, Jawa Barat, melakukan penyegelan ulang Masjid Al-Hidayah, masjid Jemaat Ahmadiyah, di Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Masjid tersebut sebelumnya disegel Pemerintah Kota Depok pada 2017, sebab dianggap melanggar SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Perintah Terhadap Penganut Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), ... Read More »
ANGAN-ANGAN KEBIJAKAN SEKTOR SAWIT PRO-RAKYAT DAN PRO-LINGKUNGAN
Siaran Pers SETARA Institute, 21 Oktober 2021 Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan kenaikan harga komoditas sawit mempengaruhi realisasi penerimaan pajak yang tumbuh signifikan (23/09/2021). Ia menyebutkan bahwa bea keluar per-agustus 2021, tumbuh 1.056,72% didorong oleh peningkatan ekspor komoditi akibat tingginya harga produk kelapa sawit. Kabar baik yang seharusnya patut disyukuri justru dikelilingi oleh fakta yang tidak memihak kelompok masyarakat ... Read More »
LAPORKAN DUGAAN KRIMINALISASI PETANI, KOPSA M KUNJUNGI INDONESIA POLICE WATCH (IPW)
Siaran Pers Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute Jakarta 7 Oktober 2021 Petani yang berhimpun dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M), Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kampar, Riau, yang sedang memperjuangkan hak-haknya saat ini mengalami ancaman dan tekanan (back fire) dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pentersangkaan dengan kasus-kasus yang sarat rekayasa. Saat ini Ketua Kopsa M, Anthony Hamzah dan ... Read More »
KEMUNDURAN DEMOKRASI, KEBEBASAN BEREKSPRESI BERUJUNG KRIMINALISASI
Siaran Pers SETARA Institute, 23 September 2021 Beberapa peristiwa sepanjang bulan September ini setidaknya telah merefleksikan bagaimana para pejabat alergi terhadap kritik dari warga negara. Diawali dengan kasus pelaporan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, pada 10 September terkait dugaan keterlibatan Moeldoko dalam perburuan rente terkait polemik ivermectin yang dinyatakan dalam rilis hasil riset ... Read More »