Author Archives: Setara Institute

Ada Sembilan Putusan MK yang Boroskan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute melakukan riset terhadap hasil kinerja Mahkamah Konstitusi dalam rentang waktu 19 Agustus 2015 hingga 15 Agustus 2016. Dalam periode itu tidak kurang sebanyak 124 putusan telah dijadikan MK. Meski demikian, Setara Institute menemukan sembilan putusan MK yang membuang waktu dalam proses mencapai putusan. Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan hal itu disebabkan karena MK tidak ... Read More »

SETARA Institute: Belasan Lembaga Negara ‘Membangkang’ Terhadap Putusan MK

Jpeg

Bertepatan dengan peringatan Hari Konsitusi yang jatuh setiap tanggal 18 Agustus, lembaga kajian SETARA Institute merilis hasil riset atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rentang waktu 19 Agustus 2015 hingga 15 Agustus 2016. Total sebanyak 124 putusan atas 137 undang-undang yang diteliti. Hasilnya, ada salah satu poin menarik yakni mengenai aspek kepatutan lembaga negara terhadap putusan-putusan MK. Direktur Riset SETARA ... Read More »

Nilai Positif Negatif Mahkamah Konstitusi Selama Setahun

NhkKQS4suA

Setara Institut melakukan survei terhadap satu tahun kinerja Mahkamah Konstitusi (MK). Selama setahun, ada beberapa hal negatif dan positif yang terkandung dalam 124 putusan yang dikeluarkan MK. “Salah satu tune negatif ketika MK kemudian menyatakan Jaksa Agung tak memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan bebas,” kata Direktur Riset Setara Institut Ismail Hasani di Kantor Setara Institut, Kebayoran ... Read More »

Hasilkan 124 Putusan, MK Dinilai Produktif

123218320160118-090038-resized1780x390

JAKARTA, KOMPAS.com– Setara Institute melakukan riset terhadap hasil kinerja Mahkamah Konstitusi dalam rentang waktu 19 Agustus 2015 hingga 15 Agustus 2016. Dalam periode itu tidak kurang sebanyak 124 putusan telah dihasilkan MK. “MK masih menunjukkan produktivitas dari segi kuantitas,” kata Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani di kantor Setara Institute, Jakarta, Kamis (18/8/2016). Dari 124 putusan, sebanyak 19 putusan kabul, ... Read More »

Pidanakan Meliana, Polres Tanjungbalai Keliru Tegakkan Hukum

Polisi masih berusaha memastikan unsur penistaan agama dalam pernyataan M, seorang perempuan yang meminta volume suara masjid dikecilkan di Tanjung Balai, Sumatera Utara.
Sumber : BBC Indonesia

Rencana Polres Tanjungbalai mempidanakan Meliana, yang memprotes suara adzan, adalah kekeliruan penegakan hukum. Selain UU No. 1/PNPS/1965 merupakan produk hukum diskriminatif, penerapan ketentuan penodaan agama pada Meliana juga tidak berdasar. Polri sudah berada di jalan yang tepat dengan menangkap pihak-pihak yang melakukan kekerasan dalam bentuk pembakaran tempat ibadah. Mempidanakan Meliana justru hanya akan menunjukkan ketegangan antaragama. Berbeda dengan menetapkan tersangka ... Read More »