Siaran Pers SETARA Institute dan Constitutional Democracy Forum (CDF) 19 Februari 2014 Antusiasme Politisi Menjadi Hakim Konstitusi: PEMULIHAN INTEGRITAS MK SEMAKIN JAUH DARI HARAPAN Penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi keprihatinan dan respon subjektif pemerintah atas peristiwa penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Muchtar Rabu 2 Oktober 2013. Bagi pemerintah, kondisi tersebut akan menimbulkan kekacauan pembangunan dan ... Read More »

Pembubaran diskusi Tan Malaka dan penangkapan pertemuan mantan ex Tapol “Simbiosis antara ormas dan kepolisian yang selalu terjaga” Dalam durasi waktu yang tidak jauh berbeda,  2 (dua) kegiatan civil society dibubarkan. Pemaksaan pembubaran agenda ini karena disinyalir berkorelasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Agenda pertama yang dibubarkan adalah acara bedah buku karya Harry A. Poeze dengan judul diskusi “Tan Malaka, ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute dan Constitutional Democracy Forum (CDF) 13 Februari 2014 Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 MAHKAMAH KONSTITUSI LEMAHKAN KUALITAS DEMOKRASI KONSTITUSIONAL Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 1-2/PUU-XII Pengujian UU No.  4 Tahun 2014 tentang Perppu  No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  Menjadi  Undang-Undang, merupakan penanda baru pelemahan sistematis atas kualitas demokrasi konstitusional Indonesia. Mahkamah Konstitusi menampilkan dirinya sebagai ... Read More »

Buku ini merupakan laporan ke-7 dan laporan di ujung masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang telah menjabat dua periode kepemimpinan, laporan ini memiliki kekhususan tersendiri dari laporan-laporan sebelumnya. Selain memotret peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2013, pada laporan ini SETARA Institute ditantang untuk merunut, menganalisa, dan menyimpulkan 7 laporan yang telah terbit sepanjang kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui proses ... Read More »

Hasil temuan pemantauan Setara Institute menunjukkan, semakin mengkawatirkan tingkat diskriminasi di Indonesia. Tidak hanya itu, derajat intoleransi juga dinilai semakin menurun dan banyak dilakukan masyarakat luas. Pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam kategori aktor non-negara selalu didominasi masyarakat dan dilakukan kelompok-kelompok kecil. “Pelanggaran ini pada umumnya dilakukan kelompok kecil, tapi kuat. Kenapa? Karena tidak adanya perlawanan dari masyarakat yang didiskriminasikan,” ... Read More »

Index Kinerja Penegakan HAM 2013 Kontak Person: HENDARDI, Ketua SETARA Institute (08111.709.44) BONAR TIGOR NAIPOSPOS, Wakil Ketua SETARA Institute (0811.819.174) ISMAIL HASANI, Peneliti Senior SETARA Institute (08111.88.4787) Download Index Kinerja Penegakan HAM 2013 Read More »

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak layak mengawasi dirinya sendiri. Sikap MK yang selama ini cenderung defense terhadap pengawasan dari luar MK justru kontraproduktif jika dilakukan di tengah keperihatinan masyarakat terhadap lembaga pengawal konstitusi tersebut. “MK tidak bisa mengawasi dirinya sendiri. Keputusan mereka bisa saja salah karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Ja di penting ada ... Read More »

Penanganan sengketa perkara hasil pemilihan umum daerah (PHPUD) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap telah menurunkan martabat MK. Hal tersebut berdasarkan hasil survei Setara Institute yang dirilis di Jakarta, Senin (11/11/2013). Sebanyak 79,5 persen responden setuju bahwa penanganan PHPU oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah menurunkan martabat lembaga yang telah berdiri sejak 2003 itu. Sisanya, 20,5 persen responden tidak setuju. “Hal tersebut ... Read More »

Pola penjaringan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari tiga institusi–DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung–dianggap keliru. Alhasil, MK tak ubahnya sebagai badan politik, bukan lembaga yudisial. “Dampaknya, apa yang selama ini tak pernah diduga terbukti. Saat Akil Mocthar ditangkap, kepatuhan Akil bukan sebagai Hakim konstitusi. Tapi kepatuhan kepada pihak lain,” kata Peneliti Setara Institute Ismail Hasani saat menyiarkan hasil survei lembaganya terkait ... Read More »

Penolakan sebagian warga terhadap lurah perempuan dan protestan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dinilai merupakan bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan agama. Kasus diskriminasi berlapis tersebut, dianggap merupakan ujian kedua bagi pasangan Jokowi-Ahok dalam mengatasi persoalan intoleransi agama di Jakarta. Sebelumnya, pada Februari 2013, kasus intoleransi di Tambora, Jakarta Barat, juga belum diatasi dengan baik. “Jokowi-Ahok harus ... Read More »

PENGHARGAAN yang diterima seorang kepala negara semestinya kebanggaan bagi masyarakatnya. Namun, penghargaan World Statesman 2013 dari Yayasan Appeal of Conscience yang akan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan ironi.   Yayasan yang bermarkas di New York, AS, itu menilai Presiden berkontribusi besar terhadap resolusi konflik, baik sipil maupun agama, di Indonesia. Berbagai pertanyaan bisa dialamatkan kepada yayasan itu. Namun, yang ... Read More »