VIVA.co.id – Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi mempertanyakan nawacita yang digagas Presiden Joko Widodo dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurutnya, sampai saat ini belum ada bukti nyata implementasi nawacita tersebut. “Ketika dilantik, memberikan janji di nawacita dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terhadap kebebasan beragama. Sampai saat ini belum ada bukti yang cukup nyata,” tutur Hendardi dalam ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil pemantauan yang dilakukan Setara Institute menemukan adanya peningkatan angka pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang 2015. Dibandingkan 2014, terdapat selisih jumlah pelanggaran sebanyak 63 untuk peristiwa dan 56 intoleransi yang disertai tindakan. “Jumlah ini menunjukkan intoleransi terus terjadi selama bertahun-tahun, bahkan mengalami peningkatan,” ujar peneliti Setara Institute, Halili Hasan, di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (18/1/2016). ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Aparat penegak hukum diminta berani menindak tegas organisasi kemasyarakatan yang melakukan intimidasi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama. Upaya tersebut dinilai sebagai langkah awal dalam menangkal berkembangnya terorisme di Indonesia. “Polisi harus berani menindak pelaku kekerasan atas nama apa pun, apalagi melakukan kekerasan dengan alasan sudut pandang agama, tidak perlu ragu untuk ditindak,” kata rohaniwan Benny Susetyo di ... Read More »

Jakarta, 4 Januari 2016 1. Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 158 UU 8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015 tentang Penepatan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PMK No. 1/ 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dipastikan tidak akan mampu memberikan keadilan elektoral ... Read More »

Jakarta – Direktur Setara Institute Ismail Hasani meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membuat terobosan baru dalam memeriksa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) yang diajukan pasangan calon kepala daerah. Pasalnya, jika merujuk pada aturan yang berlaku, maka MK hanya memeriksa 21 PHP dari 147 gugatan sengketa pilkada yang terdaftar di MK sampai hari ini. “Untuk memastikan hak konstitusional warga dan terbitnya keadilan elektoral, ... Read More »

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 147 permohonan sengketa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dari 147 permohonan tersebut, Setara Institute memperkirakan hanya 21 permohonan yang berasal dari kabupaten/kota yang akan diterima dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara hingga terbit putusan. Sebanyak enam permohonan sengketa pemilihan gubernur dari enam provinsi, dipastikan tidak diterima oleh MK. “Putusan tidak diterimanya permohonan ... Read More »

Metrotvnews.com, Jakarta: Konflik internal bernuansa suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling ganas. Para pakar dan pengamat sosial meyakini jumlah korban jiwa dalam konflik ini lebih besar dari pada korban akibat terorisme dan perang antarnegara. Perkembangan sejarah kebangsaan Indonesia juga diwarnai sejumlah konflik bernuansa SARA. Pada masa Orde Baru, mengungkit-ungkit persoalan SARA merupakan barang ... Read More »

Read More »

BAHAN BACAAN INDEKS HAM 2015 A. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dari semenjak Pasca 1998, proses penegakkan Hak asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia berlanjut. Tapi sampai sekarang penuntasan Pelanggaran HAM masa lalu masih stagnan. Tidak ada komitmen dan Political Will yang jelas dari Pemerintah Pusat untuk benar-benar menuntaskan kasus pelanggaran HAM Masa Lalu. Menurut analisa SETARA institute, Beberapa ... Read More »

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintahan Joko Widodo dinilai belum memberikan perhatian berimbang dalam pemajuan hak asasi manusia (HAM) pada semua sektor berdasarkan hasil survei persepsi yang dilakukan Setara Institute. “Belum ada perbaikan yang berarti dalam masalah HAM. Pemerintah Jokowi masih jalan di tempat,” kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, di Jakarta, Rabu. Menurut Bonar, pemerintahan Jokowi masih memprioritaskan ... Read More »

VIVA.co.id – Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai tidak memprioritaskan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam program kerjanya. Bahkan Jokowi dinilai lebih memprioritaskan pembangunan Ekonomi dan lnfrasturktur ketimbang HAM. Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Setara lnstitute terkait peringatan hari HAM lnternasional yang jatuh pada tanggal 10 Desember. “Isu HAM bukan jadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Kalau ... Read More »