Peneliti Setara Institute Halili Hasan mengatakan, larangan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam berbagai hajatan politik di Indonesia merupakan cara dan bentuk berpolitik secara berkualitas. Selain itu, menurut Hasan, hal tersebut juga dapat menjadi alat mitigasi bagi perpecahan masyarakat yang beragam dan sudah diikat dengan Pancasila. “Bentuk kampanye SARA adalah menggunakan isu SARA sebagai cara untuk menghimpun ... Read More »

Pendahuluan Pada 20 Oktober 2016, pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Jokowi bahkan berjanji untuk minimal 3 kali dalam setahun untuk berkunjung ke Papua. Aksi simbolik ini, merupakan modal dasar bagi tumbuhnya kepercayaan warga Papua atas segala inisiatif penanganan Papua dalam berbagai aspek. Namun demikian, prinsip affirmative action yang menjadi ... Read More »

Jakarta, 12/10/2016 Larangan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam berbagai hajatan politik di Indonesia merupakan cara dan bentuk berpolitik secara berkualitas dan alat mitigasi bagi perpecahan masyarakat yang beragam dan sudah diikat dengan Pancasila. Bentuk kampanye SARA adalah menggunakan isu SARA sebagai cara untuk menghimpun dukungan politik atau menundukkan lawan politik dalam sebuah kontestasi. Apa yang disampaikan ... Read More »

Dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia, kelembagaan yang bertugas mengawal dan memastikan konstitusionalitas undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang sejak awal dibentuk telah memainkan peranan penting bagi perlindungan dan pemajuan, serta mekanisme baru yang efektif dalam pemajuan hak asasi manusia.1 Kondisi ini sejalan dengan peran yang diemban Mahkamah Konstitusi negara di dunia lainnya, seperti Rumania. Melalui putusannya, tidak hanya memenuhi peran ... Read More »

Percobaan bom bunuh diri di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Jalan Mansyur Medan, Sumatera Utara pada hari Minggu 28 Agustus 2016 oleh IAH patut mendapat perhatian dari berbagai pihak. Meski diduga tidak berdiri sendiri, kecenderungan remaja untuk terlibat dalam pemboman maupun tindakan intoleran dan radikal lainnya harus diwaspadai. IAH memang tidak berafiliasi kepada organisasi tertentu seperti ISIS maupun sejenisnya. Tapi ... Read More »

Jakarta – Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai pembubaran kegiatan Komunitas Perpustakaan Jalanan di Kota Bandung, Sabtu (20/8) oleh anggota yang diduga berasal dari Kodam III Siliwangi, merupakan tindakan di luar batas kewenangan TNI. Menurut Bonar, kegiatan promosi gemar membaca yang seharusnya didukung oleh semua pihak, ternyata harus berhadapan dengan arogansi dan dugaan kekerasan aparat TNI. “Pangdam III ... Read More »

Ketua Setara Institute Hendardi menilai TNI telah bertindak di luar batas dengan membubarkan kegiatan Komunitas Perpustakaan Jalanan di Kota Bandung pada Sabtu lalu (20/8/2016) yang dilakukan oleh anggota Kodam III Siliwangi. Menurut Hendardi, alasan Kodam III Siliwangi melakukan pembubaran tersebut untuk mengantisipasi kericuhan gang motor tidak bisa dibenarkan, sebab Militer tidak memiliki kewenangan melakukan razia, termasuk merazia geng motor. “Pembubaran itu ... Read More »

Pembubaran kegiatan Komunitas Perpustakaan Jalanan di Kota Bandung, Sabtu (20/8) oleh anggota yang diduga berasal dari Kodam III Siliwangi, merupakan tindakan di luar batas kewenangan TNI. Kegiatan promosi gemar membaca yang seharusnya didukung oleh semua pihak, ternyata harus berhadapan dengan arogansi dan dugaan kekerasan aparat TNI. Pangdam III Siliwangi harus memeriksa anggotanya untuk dimintai pertanggungjawaban sekaligus memerintahkan tidak boleh terulangnya ... Read More »

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat direktorat khusus yang berfungsi untuk menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, pemerintah masih menjadi pihak yang tidak patuh terhadap putusan MK. “Memang di Kemenkumham ada Direktorat Litigasi tugasnya bersidang di MK. Kami dorong agar ada direktorat baru yang bertugas mengawal implementasi putusan MK,” kata Ismail di kantor ... Read More »

Mahkamah Konstitusi punya catatan baik dan buruk selama satu tahun kinerja mereka. Setara Institut mencatat, salah satu kekurangan MK adalah manajemen waktu dalam penanganan perkara yang cukup lama. Direktur Riset Setara Institut Ismal Hasani mengatakan, MK kerap menunda proses pembacaan putusan perkara. Dari 124 putusan yang dibacakan dalam satu tahun terakhir, ada sekitar 19 putusan yang pembacaan putusannya ditunda lebih ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Setara Institute melakukan riset terhadap hasil kinerja Mahkamah Konstitusi dalam rentang waktu 19 Agustus 2015 hingga 15 Agustus 2016. Dalam periode itu tidak kurang sebanyak 124 putusan telah dijadikan MK. Meski demikian, Setara Institute menemukan sembilan putusan MK yang membuang waktu dalam proses mencapai putusan. Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan hal itu disebabkan karena MK tidak ... Read More »