Tekanan kekerasan di dalam negeri Myanmar yang berkelanjutan, bukan hanya merupakan krisis politik dan keamanan dalam negeri, tetapi merupakan isu kemanusiaan yang menuntut keterlibatan banyak pihak. Indikasi genosida atas etnis Rohingnya telah berlangsung sejak lama tetapi dunia internasional tidak berbuat cukup untuk mengatasi krisis kemanusiaan tersebut. Sebagai sesama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Pemerintah Indonesia tidak cukup hanya bertindak ... Read More »

Jakarta– Setara Institute mengutuk keras aksi pengeboman tempat ibadah di Samarinda dan turut berduka dan berbela sungkawa atas jatuhnya korban luka dan seorang anak yang meninggal dunia. Ketua Setara Institute, Hendardi, menjelaskan, pelemparan bom molotov yang dilakukan di Gereja Oikoumene, Samarinda, membuktikan bahwa pembiaran atas praktik intoleransi terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan telah menjadi medium pemulihan kelompok jihadis untuk melakukan aksi teror, ... Read More »

Jakarta, 1 November 2016 Pada 15 Februari 2017 Pilkada serentak akan digelar di 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Pilkada adalah proses suksesi dan sirkulasi kepemimpinan, serta ikhtiar mencari pemimpin terbaik untuk mengabdi pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sebagai sebuah proses demokrasi, Pilkada sejatinya adalah proses politik biasa yang tidak mencemaskan warga. Pilkada seperti proses politik lainnya, sedapat mungkin ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Direkrut Riset Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan, saat ini dalam ruang publik Indonesia terjadi kemunduran serius dalam praktik demokrasi. Hal itu ditunjukkan pada caci maki yang terjadi terkait pemilihan kepada daerah 2017. “Kalau saat ini kampanye penyeragaman, lawan dari politik kebhinekaan, maka kita kembali ke 88 tahun lalu saat Sumpah Pemuda belum terjadi,” kata Ismail dalam diskusi di ... Read More »

Jakarta– Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, menilai, politisasi agama maupun identitas etnik harus diperangi bersama demi menjaga kekayaan keberagaman yang selama ini dimiliki Indonesia. Menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017, ruang publik sudah dipenuhi oleh kebencian, caci maki yang berhubungan erat dengan rasisme, perbedaan agama, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, seluruh elemen bangsa diminta agar terus menjaga kekayaan keberagaman. ... Read More »

Mantan Presiden SBY telah angkat bicara mengenai keberadaan 6 dokumen asli laporan TPF Munir, meski tidak menjawab teka-teki dimana sebenarnya keberadaan dokumen tersebut. Hanya SBY menjanjikan akan menyerahkan copy salinan laporan tersebut ke pemerintah sembari mendesak agar Presiden Jokowi menuntaskan perkara pembunuhan aktivis HAM Munir, sesuatu yang tidak diselesaikannya ketika masih menjabat sebagai Presiden. Ibarat permainan sepak bola, kini bola ... Read More »

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Mantan tahanan politik Organisasi Papua Merdeka (OPM), Filep Karma, meminta kepada Presiden Joko Widodo agar membebaskan tahanan politik Papua dan Maluku Selatan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Sang Presiden tahun lalu. Hal itu dia katakan dalam konferensi pers di kantor Setara Institute, Jakarta, hari ini (25/10). Hal yang sama juga disuarakan oleh Setara Institute lewat pernyataan persnya ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai belum mampu menepati janjinya membikin peraturan perundang-undangan yang berkualitas selama dua tahun menjabat. Khususnya, aturan yang memperjelas politik legislasi yang berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, dan reformasi lembaga penegak hukum. “Pemerintah berjanji akan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang kontributif terhadap kemajuan HAM dan penghapusan korupsi. ... Read More »

JAKARTA, KOMPAS.com – Diskriminasi dan intoleransi dalam beragama disebut masih kerap terjadi selama dua tahun pemerintahanJoko Widodo – Jusuf Kalla. Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan, intoleransi, konflik, dan kekerasan atas nama agama masih belum dapat diatasi pemerintah saat ini. Berdasarkan catatan Setara Institute, dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi-Kalla terjadi 197 peristiwa dengan 236 tindakan pelanggaran kebebasan beragama pada 2015. ... Read More »

SETARA Institute memberi nilai merah terhadap penanganan Hak Asasi Manusia (HAM) selama dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ketua Setara Institute Hendardi menyebut, angka empat sebagai nilai yang pantas untuk diberikan kepada pemerintahan Jokowi-JK dalam penanganan kasus HAM. Hendardi mengatakan, angka itu dipilih karena pemerintah saat ini belum menunjukkan kemajuan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa ... Read More »

VIVA.co.id – Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan, upaya penegakan hukum lingkungan dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, nyatanya mengalami ambiguitas dalam penerapan di lapangan. Janji Jokowi untuk menegakkan hukum kepada para perusak lingkungan secara konsekuen tanpa pandang bulu dan tanpa khawatir kehilangan investor, nyatanya cuma janji tertulis di atas kertas tanpa pembuktian nyata. “Nyatanya, pemerintah sangat berhati-hati, bahkan protektif ... Read More »