jpnn.com, JAKARTA – Setara Institute mengkritik langkah Menteri BUMN Erick Thohir, mengangkat sejumlah perwira tinggi Polri dan TNI duduk dalam struktur komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Menurut peneliti hak asasi manusia dan sektor keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie pengangkatan tidak sesuai dengan UU Nomor 2/2002 tentang Polri dan UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri disebutkan, ... Read More »

SETARA Institute Siaran Pers, 13/06/2020 Pergantian Direksi dan Komisaris sejumlah perusahaan BUMN dilakukan beberapa hari lalu oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Namun, dalam pergantian komisaris tersebut, Erick Thohir tidak hanya menarik para profesional untuk bergabung ke Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN, tetapi juga merangkul para perwira tinggi dan jenderal, baik dari TNI maupun Polri, di jajaran perusahaan BUMN sebagai komisaris. Kebijakan pergantian ... Read More »

Ikhsan Yosarie Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Kontroversi pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme cenderung disimplifikasi ke dalam narasi subyektif berupa suka-tidak suka, benci-tidak benci, untung-rugi, pro-kontra terorisme, dan upaya penghalang-halangan. Bahkan, dalam narasi lebih jauh, wacana tersebut malah menyasar persoalan komunisme, perlindungan hak asasi teroris, dan anggaran. Wacana tersebut dapat ditemukan dalam pelbagai kolom komentar, ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 5 Juni 2020: Di Playstore Google sempat muncul aplikasi Kitab Suci Injil Minangkabau. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, kemudian mengirimkan surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menghapus aplikasi tersebut, berdasarkan dua klaim. 1) Masyarakat Minangkabau sangat keberatan dan resah dengan adanya aplikasi tersebut. 2) Aplikasi tersebut sangat bertolak belakang dengan budaya masyarakat Minangkabau. Pada ... Read More »

JAKARTA – Derasnya penolakan terhadap Rancangan Peraturan Presiden (Perpes) pelibatan TNI dalam memberantas aksi terorisme dilatarbelakangi konstitusi dan semangat menjaga Reformasi TNI. Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie mengungkapkan setidaknya dua persoalan mencerminkan latarbelakang penolakan tersebut, yaitu karena ketiadaan pengaturan keputusan dan kebijakan politik negara dan kerangka criminal justice system dalam RPerpres tersebut. Ketiadaan pengaturan kebijakan dan keputusan politik negara ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 31 Mei 2020 Penggagalan yang berlanjut tindakan teror atas rencana diskusi yang seharusnya digelar pada 29 Mei 2020 oleh Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), merupakan bentuk persekusi atas kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat, yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia. Pemasungan kebebasan ini adalah bentuk penghancuran literasi dan ilmu pengetahuan yang berdampak buruk pada ... Read More »

Jakarta, Beritasatu.com – Ancaman aksi terorisme selama ini bersifat fluktuatif dan situasional. Bantuan militer tidak dibutuhkan manakala kepolisian masih mampu mengatasi gangguan terorisme. “Eskalasi terorisme yang bersifat fluktuatif tentu membuat tenaga militer tidak selalu dibutuhkan secara terus-menerus dalam penanganannya. Kapasitas Polri pada eskalasi tertentu mampu mengakomodir,” kata peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie, di Jakarta, Minggu (31/5/2020). Menurutnya, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute 31/03/2020 Rencana Presiden Jokowi untuk menerapkan pembatasan sosial (physical distancing) yang disertai dengan kebijakan darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19 mencerminkan watak pemerintah yang ingin menggunakan jalan pintas dalam mengatasi wabah Covid-19 tanpa memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara melalui Perppu No. 23/1959 Tentang Keadaan Bahaya, karena Perppu tersebut tidak mengatur kewajiban pemerintah terkait ... Read More »

Klaim bahwa selama kepemimpinan Jokowi tidak pernah lagi ada pelanggaran HAM berat, sebagaimana disampaikan Menkopolhukam, Mahfud MD (13/12/2019 dan 14/12/2019) terbantahkan oleh pengumuman Komnas HAM yang dalam Rapat Paripurna memutuskan bahwa kasus Paniai merupakan pelanggaran HAM berat (Senin, 17/2/20120). Kasus ini terjadi pada 7-8 Desember 2014, persis di bulan kedua setelah Jokowi mengucapkan sumpah sebagai presiden pada 2014. Terlepas validitas ... Read More »

Pernyataan Presiden Jokowi, sebagaimana dimuat laman www.bbc.com, 13/2/2020, tentang prioritas agenda pemerintahannya, menunjukkan bahwa nyaris tidak ada harapan bagi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi yang menjalar di tengah masyarakat, di sekolah, kampus dan bahkan di tubuh aparatur sipil negara serta TNI/Polri. Diletakkannya HAM sebagai bukan agenda prioritas oleh presiden juga menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki pengetahuan holistik ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 13 Februari 2020 Pemerintah cenderung tidak memiliki keberpihakan terhadap kelompok minoritas yang menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Hal itu dapat dibaca dari pernyataan terbaru Mahfud MD, Menkopolhukam, kepada media. Mahfud mengklaim bahwa kasus penolakan musala di Tumaluntung, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dan penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau. Menkopolhukam kepada ... Read More »