Bulan lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapat kritikan deras dari publik karena menempatkan perwira tinggi dan jenderal aktif, baik militer maupun kepolisian, dalam jajaran petinggi BUMN. Kebijakan Erick jelas tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang (UU) No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)) dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)). Penempatan sejumlah perwira TNI/Polri aktif dalam ... Read More »

Pemerintahan sipil seharusnya tidak menggoda dan turut memastikan profesionalitas TNI-Polri dengan tidak memberikan jabatan-jabatan tertentu. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, melakukan pergantian Direksi dan Komisaris sejumlah perusahaan BUMN beberapa hari lalu. Dalam pergantian tersebut, Erick tidak hanya menarik para profesional untuk bergabung tapi juga merangkul para perwira tinggi dan jenderal aktif. Diketahui para perwira tinggi dan jenderal ... Read More »

jpnn.com, JAKARTA – Setara Institute mengkritik langkah Menteri BUMN Erick Thohir, mengangkat sejumlah perwira tinggi Polri dan TNI duduk dalam struktur komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Menurut peneliti hak asasi manusia dan sektor keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie pengangkatan tidak sesuai dengan UU Nomor 2/2002 tentang Polri dan UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri disebutkan, ... Read More »

SETARA Institute Siaran Pers, 13/06/2020 Pergantian Direksi dan Komisaris sejumlah perusahaan BUMN dilakukan beberapa hari lalu oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Namun, dalam pergantian komisaris tersebut, Erick Thohir tidak hanya menarik para profesional untuk bergabung ke Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN, tetapi juga merangkul para perwira tinggi dan jenderal, baik dari TNI maupun Polri, di jajaran perusahaan BUMN sebagai komisaris. Kebijakan pergantian ... Read More »

Ikhsan Yosarie Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Kontroversi pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme cenderung disimplifikasi ke dalam narasi subyektif berupa suka-tidak suka, benci-tidak benci, untung-rugi, pro-kontra terorisme, dan upaya penghalang-halangan. Bahkan, dalam narasi lebih jauh, wacana tersebut malah menyasar persoalan komunisme, perlindungan hak asasi teroris, dan anggaran. Wacana tersebut dapat ditemukan dalam pelbagai kolom komentar, ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 5 Juni 2020: Di Playstore Google sempat muncul aplikasi Kitab Suci Injil Minangkabau. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, kemudian mengirimkan surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menghapus aplikasi tersebut, berdasarkan dua klaim. 1) Masyarakat Minangkabau sangat keberatan dan resah dengan adanya aplikasi tersebut. 2) Aplikasi tersebut sangat bertolak belakang dengan budaya masyarakat Minangkabau. Pada ... Read More »

JAKARTA – Derasnya penolakan terhadap Rancangan Peraturan Presiden (Perpes) pelibatan TNI dalam memberantas aksi terorisme dilatarbelakangi konstitusi dan semangat menjaga Reformasi TNI. Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie mengungkapkan setidaknya dua persoalan mencerminkan latarbelakang penolakan tersebut, yaitu karena ketiadaan pengaturan keputusan dan kebijakan politik negara dan kerangka criminal justice system dalam RPerpres tersebut. Ketiadaan pengaturan kebijakan dan keputusan politik negara ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute Jakarta, 31 Mei 2020 Penggagalan yang berlanjut tindakan teror atas rencana diskusi yang seharusnya digelar pada 29 Mei 2020 oleh Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), merupakan bentuk persekusi atas kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat, yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia. Pemasungan kebebasan ini adalah bentuk penghancuran literasi dan ilmu pengetahuan yang berdampak buruk pada ... Read More »

Jakarta, Beritasatu.com – Ancaman aksi terorisme selama ini bersifat fluktuatif dan situasional. Bantuan militer tidak dibutuhkan manakala kepolisian masih mampu mengatasi gangguan terorisme. “Eskalasi terorisme yang bersifat fluktuatif tentu membuat tenaga militer tidak selalu dibutuhkan secara terus-menerus dalam penanganannya. Kapasitas Polri pada eskalasi tertentu mampu mengakomodir,” kata peneliti Setara Institute Ikhsan Yosarie, di Jakarta, Minggu (31/5/2020). Menurutnya, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute 31/03/2020 Rencana Presiden Jokowi untuk menerapkan pembatasan sosial (physical distancing) yang disertai dengan kebijakan darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19 mencerminkan watak pemerintah yang ingin menggunakan jalan pintas dalam mengatasi wabah Covid-19 tanpa memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara melalui Perppu No. 23/1959 Tentang Keadaan Bahaya, karena Perppu tersebut tidak mengatur kewajiban pemerintah terkait ... Read More »

Klaim bahwa selama kepemimpinan Jokowi tidak pernah lagi ada pelanggaran HAM berat, sebagaimana disampaikan Menkopolhukam, Mahfud MD (13/12/2019 dan 14/12/2019) terbantahkan oleh pengumuman Komnas HAM yang dalam Rapat Paripurna memutuskan bahwa kasus Paniai merupakan pelanggaran HAM berat (Senin, 17/2/20120). Kasus ini terjadi pada 7-8 Desember 2014, persis di bulan kedua setelah Jokowi mengucapkan sumpah sebagai presiden pada 2014. Terlepas validitas ... Read More »