Jakarta, CNN Indonesia — Pembentukan Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020, menuai kritik. Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute Ikhsan Yosarie berpendapat pembentukan Pam Swakarsa berpotensi menimbulkan benturan di antara masyarakat sipil. Pam Swakarsa juga memperlihatkan watak pemerintah yang semakin mengutamakan penggunaan pendekatan keamanan sebagai jawaban atas pelbagai persoalan yang tengah dialami. “Penggunaan pendekatan ini ... Read More »

Komentar Pers Hendardi, Ketua SETARA Institute 31/8/2020 KSAD Jamin Proses Hukum, Peradilan Koneksitas Bisa Tumbuhkan Kepercayaan Publik Pengakuan Panglima TNI Hadi Tjahjanto tentang keterlibatan anggota TNI dalam kekerasan di Ciracas dan Pasar Rebo telah mengkonfirmasi dugaan keterlibatan anggota TNI dan penyangkalan yang ditujukan oleh Dandim 0505/Jakarta Timur, yang sebelumnya menyangkal adanya keterlibatan anggota TNI (28/8). Pengakuan yang sama dikemukakan oleh ... Read More »

Komentar Pers Hendardi, Ketua SETARA Institute Jakarta, 29 Agustus 2020 Penyerangan Membabibuta Mapolsek Ciracas AGAR TIDAK BERULANG, HENTIKAN PREVILEGE HUKUM BAGI TNI Pada tengah malam, tanggal 28 Agustus 2020, Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Ciracas menjadi sasaran penyerangan sekelompok pengacau, yang berdasar kronologi serta berbagai kesaksian masyarakat diduga diidentifikasi sebagai anggota TNI. Seratus lebih orang dengan mengendarai sepeda motor membakar mobil, ... Read More »

Oleh: Ikhsan Yosarie (Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute) ADA yang menarik dalam Astatement Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat bertandang ke Markas Korps Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2020). Saat itu, Menko Polhukam berharap tidak ada lagi persepsi di masyarakat terkait pendekatan militer yang dianggap selalu bertentangan dengan hak asasi manusia ... Read More »

Siaran Pers SETARA Institute, 23/08/2020 Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah menjajaki kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kerjasama tersebut dimaksudkan guna merekrut mahasiswa untuk terlibat dalam latihan militer melalui program Bela Negara. Menurut Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, pendidikan militer tersebut diikuti dalam satu semester dan nilainya dimasukkan ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS) yang diambil mahasiswa. (CNNIndonesia.com, 16/8). ... Read More »

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2019-2020 MENDORONG PELEMBAGAAN POPULAR CONSTITUSIONALISM SEBAGAI MADZHAB PEMIKIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI  Siaran Pers SETARA Institute, Jakarta, 17 Agustus 2020 Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi adalah laporan riset tahunan yang disusun oleh SETARA Institute, yang dimulai sejak 2013 saat SETARA Institute melakukan penelitian 10 Tahun Kinerja Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, secara reguler pada setiap 18 Agustus SETARA Institute merilis ... Read More »

TEMPO.CO, Jakarta – Setara Institute, lembaga yang peduli Hak Asasi Manusia menyesalkan penyerangan terhadap rumah penganut Syiah di Solo. Ratusan massa intoleran datang membubarkan sebuah acara doa di Mertodranan, Pasarkliwon, Solo, hingga menyebabkan tiga orang terluka Sabtu malam 8 Agustus 2020. “Kami menuntut aparat kepolisian setempat untuk melakuan penegakan hukum secara adil atas tindak pidana serius yang tadi malam dilakukan ... Read More »

Pengantar Kebebasan beragama/berkeyakinan dan pengutamaan stabilitas politik dan keamanan di tahun politik adalah potret kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2019 di mana pada tahun tersebut diselenggarakan hajatan politik nasional: Pemilu. Sekalipun variabel Pemilu tidak menjadi topik utama dalam kajian riset dan pemantauan ini, akan tetapi posisi tahun politik telah menegaskan dua hal sekaligus, pertama, kesigapan pemerintah dalam menangani potensi gejolak ... Read More »

Komentar Pers, HENDARDI, Ketua SETARA Institute, Jakarta 03/08/2020 Rancangan Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Kemunduran Reformasi Sektor Keamanan, Pintu Supremasi Militer Kembali Terbuka Setelah genap dua dasawarsa pemisahan TNI-Polri melalui TAP MPR VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, agenda reformasi sektor keamanan mengalami kemunduran paling serius jika Rancangan Perpres ... Read More »

Bulan lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapat kritikan deras dari publik karena menempatkan perwira tinggi dan jenderal aktif, baik militer maupun kepolisian, dalam jajaran petinggi BUMN. Kebijakan Erick jelas tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang (UU) No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)) dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)). Penempatan sejumlah perwira TNI/Polri aktif dalam ... Read More »

Pemerintahan sipil seharusnya tidak menggoda dan turut memastikan profesionalitas TNI-Polri dengan tidak memberikan jabatan-jabatan tertentu. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, melakukan pergantian Direksi dan Komisaris sejumlah perusahaan BUMN beberapa hari lalu. Dalam pergantian tersebut, Erick tidak hanya menarik para profesional untuk bergabung tapi juga merangkul para perwira tinggi dan jenderal aktif. Diketahui para perwira tinggi dan jenderal ... Read More »